Pemerintah Kabupaten Solok menanggapi pandangan fraksi DPRD terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2023. Pembahasan mencakup kewenangan Wali Nagari, BPN, KAN, Pilwana, dan transparansi keuangan nagari.
Pembahasan tiga Ranperda Kabupaten Solok memasuki tahap pandangan umum fraksi. Isu pemerintahan nagari, kelembagaan daerah, kebencanaan, dan permukiman menjadi perhatian.
Pemkab Solok mengajukan tiga Ranperda kepada DPRD, mencakup pemilihan Wali Nagari, penguatan kelembagaan BPBD Tipe A, serta penanganan permukiman kumuh.