Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.
Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
IKD menjadi bagian dari penguatan identitas digital dalam sistem Perlindungan Sosial pemerintah. Apa fungsinya dan apakah aktivasi IKD menentukan penerimaan bansos?
Masjid Nurul Huda Balai Pandan, Nagari Cupak, menjadi salah satu dari 20 masjid percontohan Kabupaten Solok. Seminar interaktif membahas penguatan manajemen masjid, pembinaan remaja, dan pemberdayaan jamaah.
Pansus III DPRD Kabupaten Solok meninjau Bank Nagari dan PDAM untuk mendalami kontribusi penyertaan modal, digitalisasi pajak, serta potensi peningkatan PAD.
Pansus II DPRD Kabupaten Solok bersama Kapolres Solok meninjau Pasar Nagari Talang, Puskesmas Salayo dan Terminal Sumani untuk menggali potensi retribusi daerah.
IKD menjadi bagian dari penguatan identitas digital dalam sistem Perlindungan Sosial pemerintah. Apa fungsinya dan apakah aktivasi IKD menentukan penerimaan bansos?
Masjid Nurul Huda Balai Pandan, Nagari Cupak, menjadi salah satu dari 20 masjid percontohan Kabupaten Solok. Seminar interaktif membahas penguatan manajemen masjid, pembinaan remaja, dan pemberdayaan jamaah.
Pansus III DPRD Kabupaten Solok meninjau Bank Nagari dan PDAM untuk mendalami kontribusi penyertaan modal, digitalisasi pajak, serta potensi peningkatan PAD.
Pansus II DPRD Kabupaten Solok bersama Kapolres Solok meninjau Pasar Nagari Talang, Puskesmas Salayo dan Terminal Sumani untuk menggali potensi retribusi daerah.
Pansus I DPRD Kabupaten Solok menggali persoalan pemungutan PBB dan potensi PAD sektor pariwisata di Alahan Panjang. Bapenda menyebut realisasi PAD sekitar 69 persen.
Pemerintah Kabupaten Solok menanggapi pandangan fraksi DPRD terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2023. Pembahasan mencakup kewenangan Wali Nagari, BPN, KAN, Pilwana, dan transparansi keuangan nagari.