23 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) tidak hanya menuntut kesiapan perangkat daerah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga membutuhkan pengawasan terhadap dukungan anggaran, kualitas pelayanan, serta pemerataan akses masyarakat.

Kabupaten Solok, BaNagari.id | Dalam konteks pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten Solok memiliki fungsi pengawasan dan anggaran yang relevan untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengembangan IKD oleh Kementerian Dalam Negeri serta digitalisasi Perlinsos oleh pemerintah pusat menjadi isu yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait kesiapan administrasi kependudukan, validitas data sosial ekonomi, infrastruktur teknologi, dan akses pelayanan hingga tingkat nagari.

Di tingkat daerah, sejumlah perangkat organisasi memiliki peran masing-masing. Disdukcapil menangani administrasi kependudukan, Dinas Sosial menjalankan urusan sosial sesuai kewenangannya, Diskominfo mendukung infrastruktur dan teknologi informasi, sedangkan DPMN berperan dalam pembinaan pemerintahan nagari. Kesiapan masing-masing perangkat daerah tersebut membutuhkan koordinasi dan dukungan kebijakan yang memadai.

Pengawasan Anggaran dan Pelayanan Publik

Melalui fungsi anggaran, DPRD memiliki ruang untuk membahas dan mengawasi alokasi APBD yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemerataan infrastruktur teknologi.

Sementara melalui fungsi pengawasan, DPRD dapat meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai capaian program, kendala pelaksanaan, dan langkah penyelesaian terhadap persoalan pelayanan masyarakat.

Hal ini penting agar digitalisasi tidak hanya berorientasi pada pengembangan aplikasi dan sistem, tetapi juga memperhatikan kemudahan akses masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet maupun masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.

Menjaga Akses Masyarakat terhadap Pelayanan

Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan digitalisasi pelayanan tidak menciptakan hambatan baru bagi masyarakat. Warga lanjut usia, masyarakat kurang mampu, dan penduduk yang tidak memiliki telepon pintar tetap membutuhkan akses terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan informasi bantuan sosial.

Karena itu, mekanisme pendampingan melalui kecamatan dan nagari serta ketersediaan pelayanan alternatif menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pemerintah daerah.

Menunggu Penjelasan DPRD Kabupaten Solok

BaNagari.id memandang perlu adanya penjelasan dari DPRD Kabupaten Solok mengenai bentuk pengawasan yang telah dan akan dilakukan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung IKD dan digitalisasi Perlinsos. Konfirmasi tersebut mencakup dukungan anggaran, koordinasi lintas OPD, pemerataan infrastruktur, serta mekanisme evaluasi terhadap pelayanan masyarakat.

Informasi tersebut penting agar publik mengetahui bukan hanya program yang direncanakan pemerintah, tetapi juga bagaimana fungsi pengawasan legislatif dijalankan dalam memastikan pelayanan publik semakin mudah diakses, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

BaNagari.id akan meminta keterangan pimpinan DPRD, komisi terkait, dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Solok untuk memperoleh gambaran mengenai perhatian serta langkah pengawasan legislatif terhadap agenda transformasi digital pelayanan publik. (Jo)

âš 
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Mengenal IKD dan Kaitannya dengan Perlinsos Kemensos, Apa yang Perlu Diketahui Masyarakat?

IKD menjadi bagian dari penguatan identitas digital dalam sistem Perlindungan Sosial pemerintah. Apa fungsinya dan apakah aktivasi IKD menentukan penerimaan bansos?
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with