Penanganan dampak banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mendapat perhatian langsung pemerintah pusat. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Diana Kusumastuti, meninjau sejumlah infrastruktur terdampak, termasuk Jembatan Kayu Aro di kawasan Arosuka, Rabu (18/11/2026).
Kabupaten Solok, BaNagari.id | Kunjungan sekitar pukul 10.30 WIB tersebut disambut Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., bersama sejumlah pejabat dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Solok.
Dalam peninjauan itu, Diana menyoroti kebutuhan percepatan rehabilitasi infrastruktur sekaligus penguatan mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana susulan. Sejumlah pekerjaan yang menjadi perhatian Kementerian PU meliputi pembersihan material pada aliran sungai, perbaikan akses jalan, stabilisasi lereng perbukitan, serta pembangunan kembali tanggul pengendali banjir yang mengalami kerusakan.
Pemantauan Kawasan Hulu Menggunakan Drone
Salah satu perhatian pemerintah pusat adalah kondisi kawasan hulu yang diduga menjadi sumber material galodo. Diana meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat melakukan pemantauan kawasan perbukitan menggunakan teknologi pesawat tanpa awak atau drone. Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kondisi wilayah hulu, menelusuri sumber material, serta mendeteksi titik-titik yang berpotensi memicu bencana susulan.
Data hasil pemantauan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur (BGTS) untuk mendukung kajian teknis penanganan. Pendekatan tersebut penting karena pemulihan tidak cukup hanya dilakukan dengan membersihkan material dan memperbaiki fasilitas yang rusak. Kondisi geologi, kestabilan lereng, serta perubahan alur sungai juga perlu menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan jangka panjang.
15 Gedung Perkantoran Terdampak, Tiga Rusak Berat
Selain infrastruktur jalan dan sungai, kerusakan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok turut menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Berdasarkan pendataan awal yang disampaikan dalam peninjauan, terdapat 15 gedung perkantoran terdampak galodo.
Diana menegaskan, bangunan dengan tingkat kerusakan berat tidak serta-merta dibangun kembali di lokasi semula. Aspek keamanan dan keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah menentukan lokasi pembangunan kembali. Dengan demikian, keputusan rehabilitasi maupun pembangunan ulang gedung pemerintahan perlu mempertimbangkan hasil pemeriksaan teknis dan tingkat kerawanan kawasan terhadap bencana.
PUPR Sebelumnya Paparkan Pekerjaan Normalisasi Sungai
Perhatian Wamen PU terhadap kondisi sungai dan infrastruktur tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Solok pada 20 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna, memaparkan perkembangan penanganan infrastruktur dan normalisasi sungai di kawasan terdampak.
Effia menjelaskan bahwa pembersihan material dan sedimentasi dilakukan secara bertahap. Pekerjaan tersebut turut mendapat dukungan peralatan dari instansi teknis pemerintah pusat.
Menurut pemaparannya, Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWS V) mengerahkan 12 unit ekskavator untuk membantu pekerjaan normalisasi alur sungai. Dukungan lainnya berasal dari unsur Cipta Karya berupa ekskavator, dump truck, breaker, dan mobil tangki air.
Dalam rapat yang sama, PUPR juga menyoroti kondisi jembatan Bailey yang masih membutuhkan perhatian teknis, terutama terkait struktur penyangga atau abutmen. Effia turut menyampaikan perlunya pemutakhiran pemetaan udara kawasan Gunung Talang sebagai bahan identifikasi kondisi wilayah dan perencanaan mitigasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Solok, Asnur, menjadi bagian dari pembahasan mengenai pembersihan kawasan terdampak. DLH sebelumnya dilaporkan mengerahkan 25 personel, dengan keterbatasan armada pengangkut sebagai salah satu kendala pekerjaan.
Dampak Bencana Mencapai Triliunan Rupiah
Besarnya kebutuhan pemulihan Kabupaten Solok juga tergambar dari data yang disampaikan Bupati Solok, Jon Firman Pandu, dalam monitoring dan evaluasi gabungan bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera serta kementerian dan lembaga terkait pada 20 Oktober 2026.
Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, nilai kerusakan akibat bencana mencapai sekitar Rp2,010 triliun, sedangkan nilai kerugian diperkirakan Rp1,710 triliun. Total dampak ekonomi yang dilaporkan mencapai sekitar Rp3,721 triliun.
Dalam kebutuhan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), pemerintah daerah mencatat kebutuhan penanganan sekitar Rp2,212 triliun. Alokasi terbesar berada pada sektor sumber daya air sebesar Rp1,088 triliun dan sektor transportasi sekitar Rp629,16 miliar.
Bupati juga menyampaikan bahwa dari 35 ruas jalan dan enam jembatan terdampak, sebanyak 18 ruas jalan dan satu jembatan saat itu sedang dalam proses pembangunan. Data tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut bangunan pemerintahan, tetapi juga konektivitas wilayah, sumber daya air, pertanian, permukiman, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Koordinasi Lintas Instansi Menjadi Penentu
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok juga melibatkan BPBD, Dinas PUPR, DLH, TNI, Polri, BNPB, PMI, Satpol PP dan Damkar, serta sejumlah unsur terkait dalam penanganan dan pembersihan kawasan terdampak. Pembagian tugas lintas instansi diperlukan karena penanganan pascabencana mencakup beberapa sektor dengan kewenangan berbeda.
Dalam konteks tersebut, keterlibatan Kementerian PU, BPJN Sumatera Barat, BWS Sumatera V, serta BGTS menjadi penting untuk memastikan pekerjaan infrastruktur dan kajian teknis berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Usai meninjau Jembatan Kayu Aro selama sekitar 15 menit, rombongan Wamen PU melanjutkan agenda peninjauan ke Nagari Saningbaka, Kabupaten Solok.
Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi pascagalodo. Namun, tindak lanjut kunjungan ini tetap perlu diukur melalui kepastian program, hasil kajian teknis, alokasi anggaran, serta realisasi pekerjaan di lapangan.
Bagi masyarakat terdampak, keberhasilan pemulihan bukan hanya ditentukan oleh berapa banyak infrastruktur yang dibangun kembali, melainkan juga sejauh mana akses masyarakat pulih, pelayanan publik berjalan, dan risiko bencana serupa dapat dikurangi. (Jo)





