Pemulihan Kabupaten Solok setelah diterjang galodo terus bergerak. Di balik aktivitas pembersihan material dan pemulihan rumah warga, pemerintah kini mulai memikirkan langkah yang lebih panjang, di mana warga akan tinggal, bagaimana kantor pemerintahan dipulihkan, dan bagaimana kawasan terdampak dapat dibuat lebih aman menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.
Arosuka, BaNagari.id | Persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan saat Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto datang ke Kabupaten Solok, Kamis (1/10/2026). Bima Arya meninjau Posko Utama Penanganan Pascabencana dan berdiskusi bersama Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Bupati H. Candra, jajaran pemerintah daerah, BPBD, Dinas PUPR serta BNPB.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pemulihan sekaligus mendengarkan langsung kebutuhan pemerintah daerah setelah bencana. Setelah berdiskusi di posko utama, Wamendagri bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke sejumlah lokasi terdampak.
19 Rumah Rusak Berat, Hunian Tetap Disiapkan
Salah satu persoalan yang dibahas adalah kondisi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Khairul, menyampaikan terdapat 19 rumah rusak berat. Warga terdampak sementara menempati sejumlah tempat, termasuk rumah masyarakat, rumah keluarga dan lokasi penampungan lainnya.
Untuk 19 keluarga tersebut, pemerintah mengajukan pembangunan hunian tetap (huntap) mandiri melalui BNPB. Konsepnya, rumah dibangun di atas lahan milik warga sendiri, tetapi lokasinya harus berada di luar kawasan yang dinilai berisiko.
BNPB juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu selama tiga bulan untuk warga yang masuk kategori tersebut.
Sementara itu, Tenaga Ahli BNPB Pusat, Eni Supartini, mengatakan proses pemetaan lokasi aman terus dilakukan. Salah satunya melalui penggunaan drone untuk melihat kondisi kawasan secara lebih detail.
Menurut Eni, “kepemilikan lahan pribadi tidak serta-merta menjadi dasar pembangunan hunian. Faktor keselamatan tetap harus menjadi pertimbangan, termasuk memastikan lokasi tidak berada pada zona risiko yang membahayakan,” terangnya.
Early Warning System Disiapkan
Selain pemulihan, kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana susulan juga menjadi perhatian. Khairul menyampaikan bahwa early warning system akan dipasang di lokasi terdampak. Perangkat tersebut akan disiapkan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS). Sebelum pemasangan, tim terlebih dahulu melakukan pengecekan lokasi.
Informasi cuaca dari BMKG juga terus dipantau dan disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial maupun grup komunikasi kebencanaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di kawasan yang sebelumnya terdampak galodo.
Kantor Pemerintahan Ikut Terdampak
Galodo juga meninggalkan pekerjaan besar bagi pemerintah daerah. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna, melaporkan sejumlah kantor pemerintahan terdampak, dengan kantor PUPR termasuk yang mengalami kerusakan cukup berat. Dokumen, komputer dan mebeler di sejumlah bidang PUPR ikut tersapu material bencana.
Meski kantornya terdampak, aktivitas pemerintahan tetap diupayakan berjalan. Sebagian pegawai bahkan mulai kembali bekerja dengan memanfaatkan fasilitas sementara dan menumpang di kantor dinas lain. Sejumlah kantor yang dinilai membutuhkan perhatian serius antara lain PUPR, DPMN, Dinas Pariwisata, DPRD dan Inspektorat.
Namun pemerintah daerah belum mengambil keputusan apakah seluruhnya akan dibangun kembali di lokasi lama atau dipindahkan. Wakil Bupati H. Candra mengatakan keputusan tersebut akan menunggu kajian tim teknis.
Tiga Sabo Dam untuk Mengurangi Risiko
Bagi pemerintah daerah, persoalan yang lebih penting bukan hanya memperbaiki bangunan yang rusak. Kawasan hulu dan aliran sungai juga harus ditangani. Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi menyampaikan, “bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan menurunkan tim teknis untuk mengkaji pembangunan tiga Sabo Dam dan normalisasi Sungai,” ungkap Candra.
Tujuannya bukan sekadar melindungi kawasan perkantoran, tetapi juga permukiman masyarakat yang berada di bagian bawah aliran sungai. Material batu besar yang terbawa galodo juga menjadi bagian dari pekerjaan pemulihan.
Menurut Effia, beberapa batu berukuran sangat besar masih berada di kawasan terdampak. Batu tersebut akan ditangani secara bertahap, termasuk kemungkinan dipecah terlebih dahulu untuk kemudian dimanfaatkan dalam pekerjaan normalisasi atau perkuatan tebing.
Menariknya, dua batu besar yang berada di kawasan kantor PUPR justru disebut ikut menahan material sehingga tidak seluruhnya menghantam kawasan di bawahnya.
Gagasan Museum Kebencanaan
Dari kondisi tersebut muncul gagasan yang cukup menarik. Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan kemungkinan menjadikan kawasan kantor PUPR yang terdampak sebagai museum.
Bima Arya menyambut gagasan tersebut sebagai sesuatu yang dapat dikaji lebih lanjut apabila kawasan itu memang tidak lagi aman untuk difungsikan sebagai kantor. Menurut Bima, jejak bencana dapat menjadi bagian dari pembelajaran masyarakat mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan.
Namun ia menegaskan keputusan tersebut harus melalui kajian yang serius dan objektif. Bupati menyebut Universitas Andalas (Unand) direncanakan terlibat dalam kajian tersebut.
TKD Baru 30,78 Persen
Di tengah pemulihan fisik, pemerintah daerah juga menghadapi persoalan anggaran. Wakil Bupati H. Candra menyampaikan dari sekitar Rp144,573 miliar TKD, baru Rp44,532 miliar yang terealisasi atau sekitar 30,78 persen. Kondisi bencana ikut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penyerapan anggaran. Candra meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi tersebut sebagai keadaan force majeure.
Bima Arya mengatakan persoalan itu akan dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan. Ia juga menyampaikan adanya pembahasan di tingkat pemerintah pusat mengenai pemanfaatan SiLPA dalam kondisi tertentu, termasuk ketika daerah menghadapi keadaan luar biasa akibat bencana.
Alat Berat Masih Bekerja
Proses pembersihan hingga kini masih mengandalkan dukungan berbagai pihak. Effia melaporkan bantuan alat berat datang dari Cipta Karya, Balai Jalan, BWS V, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun pemerintah daerah sendiri.
BWS V, misalnya, mengoperasikan sekitar 12 ekskavator besar untuk membantu normalisasi sungai dan pengangkatan material. Sementara alat berat lainnya digunakan untuk membersihkan kawasan permukiman serta sejumlah kantor pemerintahan yang terdampak.
Effia mengatakan ketersediaan alat berat saat ini relatif mencukupi, tetapi pemerintah daerah masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan di sejumlah titik.
Dari Membersihkan Lumpur hingga Menata Kembali Kehidupan
Kunjungan Wamendagri Bima Arya memperlihatkan bahwa pemulihan Kabupaten Solok kini memasuki fase yang lebih kompleks. Bukan lagi sekadar soal membersihkan material galodo.
Pemerintah harus memastikan warga memiliki tempat tinggal yang aman, kantor pemerintahan kembali berfungsi, dokumen yang hilang dapat ditangani, sungai dinormalisasi, sistem peringatan dini diperkuat dan anggaran pemulihan tetap dapat digunakan secara optimal.
Eni Supartini dari BNPB menegaskan proses kajian dan penyusunan dokumen pemulihan terus berjalan. Sementara Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar proses pemulihan dapat dipercepat, “Solok itu tidak sendiri,” ujar Jon Firman Pandu.
Kalimat tersebut kini menjadi bagian dari pekerjaan panjang pascagalodo: bagaimana Arosuka dan kawasan terdampak tidak hanya kembali seperti sebelum bencana, tetapi juga menjadi lebih siap menghadapi risiko yang mungkin datang di kemudian hari. (Jo)





