Bupati Jon Firman Pandu menegaskan tanggung jawab OPD dalam evaluasi pembangunan 2026. Sejumlah catatan APBD, PAD, ASN, dan pemulihan pascabencana turut menjadi perhatian.
Dua Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok pada 6 November 2026 menghasilkan persetujuan dua Perda sekaligus penyampaian nota penjelasan tiga Ranperda baru.
Pemkab Solok mengajukan tiga Ranperda kepada DPRD, mencakup pemilihan Wali Nagari, penguatan kelembagaan BPBD Tipe A, serta penanganan permukiman kumuh.
DPRD Kabupaten Solok menyetujui APBD Tahun Anggaran 2027 dengan pendapatan Rp1,104 triliun. Pemulihan pascabencana dan pemerataan pembangunan menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Pelantikan Rudi Repenaldi Rilis sebagai Sekda Kabupaten Solok diwarnai pesan Bupati dan peringatan Wakajati Sumbar mengenai pengelolaan anggaran, potensi korupsi, serta pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau kondisi Arosuka pascagalodo, Rabu (7/10/2026), didampingi Ketua DPRD Ivoni Munir dan Bupati Solok Jon Firman Pandu.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto datang ke Kabupaten Solok untuk melihat langsung penanganan pascabencana galodo. Pemerintah membahas relokasi warga, hunian tetap, kerusakan fasilitas pemerintahan, hingga percepatan pemulihan.