Pemerintah Kabupaten Solok resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif setelah Rudi Repenaldi Rilis, SSTP, dilantik dan diambil sumpah jabatannya pada Senin (2/11/2026), di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.
Arosuka, BaNagari.id | Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menegaskan sejumlah agenda penting yang harus menjadi perhatian Sekda baru bersama seluruh jajaran pemerintahan. Bupati meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas serta tidak terpengaruh kepentingan politik dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya pekerjaan pemerintahan yang belum terselesaikan dan meminta agar berbagai persoalan yang masih terbengkalai segera dituntaskan.
“Ke depan, saya ingin bagaimana memang roda pemerintahan ini berjalan maksimal. Kita ingin maksimal, tetapi mungkin masih ada aparatur kita yang masih agak terkesan lambat, kita cepetin lagi,” ujar Jon Firman Pandu.
Bupati juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, setiap penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terperinci.
“Ini uang negara yang harus kita pertanggungjawabkan. Harus dengan detail kita pertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia memastikan dirinya bersama Wakil Bupati H. Candra akan memberikan dukungan penuh kepada Sekda yang baru dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Wakajati Sumbar Soroti Titik Rawan Korupsi
Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sumatera Barat, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., dalam arahannya mengingatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan Sekda dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian birokrasi.
Ia menyebut Sekda sebagai tangan kanan kepala daerah yang memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pemaparannya, Mukhlis secara khusus menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa potensi persoalan korupsi dapat bermula sejak tahap perencanaan anggaran.
“Karena asal muasal korupsi itu adalah perencanaan yang tidak benar,” ungkapnya.
Menurut Mukhlis, perencanaan anggaran harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan ditunggangi kepentingan pihak tertentu. Ia juga mengingatkan agar proses penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah tidak menjadi ruang bagi intervensi atau titipan proyek yang berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan.
Selain perencanaan, ia menekankan pentingnya pelaksanaan anggaran sesuai prosedur, pengendalian internal, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan audit.
Inspektorat Diminta Mengawasi Sejak Perencanaan
Salah satu penekanan penting yang disampaikan Wakajati adalah peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah. Ia mengingatkan agar Inspektorat tidak hanya bergerak setelah muncul persoalan dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan.
“Jangan kepala Inspektorat jadi pemadam kebakaran. Kenapa? Setelah masalah baru turun, enggak,” ujarnya.
Mukhlis menegaskan pengawasan seharusnya dimulai sejak tahap perencanaan dan terus berlanjut hingga pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran. Ia juga mengingatkan bahwa setiap transaksi keuangan pemerintah, sekecil apa pun nilainya, harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Enggak boleh tidak dicatat,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh kepala OPD memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan anggaran di lingkungan masing-masing berjalan sesuai ketentuan. Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, tetapi membutuhkan pengawasan eksternal serta pengawasan melekat dari pimpinan OPD dan jajarannya.
Sinergi Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum
Dalam kesempatan tersebut, Wakajati juga menyampaikan bahwa Kejaksaan memiliki peran dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik melalui pendampingan dan penguatan kepatuhan terhadap regulasi.
Bupati Jon Firman Pandu sebelumnya juga menyampaikan harapan agar jajaran Kejaksaan dan Forkopimda dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan roda pemerintahan berjalan baik dan terhindar dari persoalan hukum.
Pada bagian akhir sambutannya, Mukhlis mengajak seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok untuk menjaga amanah rakyat dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Ia mengingatkan bahwa setiap ASN pada dasarnya memasuki dunia birokrasi dengan niat mengabdi, tetapi kesempatan dapat menjadi celah munculnya penyimpangan apabila tidak disertai pengawasan yang kuat.
“Kata Bang Napi, kejahatan itu bukan karena niatnya, tapi karena kesempatan. Maka waspadalah,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi kepada Masheri Yanda Boy yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai Penjabat Sekretaris Daerah. Ia mengapresiasi dedikasi dan kontribusinya, terutama dalam penanganan bencana yang melanda Kabupaten Solok. Bupati juga mengajak seluruh pejabat daerah untuk bersatu, bekerja keras, dan menjalankan program-program yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat.
Dengan dilantiknya Rudi Repenaldi Rilis sebagai Sekda definitif, publik kini menaruh harapan terhadap penguatan koordinasi birokrasi, percepatan pembangunan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Solok. (Jo)





