Perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki babak baru. Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan data elektronik.
Jakarta, BaNagari.id | Pengumuman tersebut disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (03/11/2026).
Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara satu orang lainnya berinisial SU masih berstatus sebagai saksi. Dalam keterangannya, Asep menjelaskan bahwa penyidik menemukan dugaan aktivitas penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon selama periode 2025 hingga 2026. Sasaran yang diduga terdampak tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pelaku usaha.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi dan tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Selain dugaan penyadapan, penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas serta log aktivitas penyadapan dari sistem tersebut pada Oktober 2026.
Berawal dari Laporan pada 30 Oktober 2026
Menurut keterangan Bareskrim, perkara ini ditindaklanjuti setelah adanya laporan pada 30 Oktober 2026. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 11unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat perangkat penyimpanan data berupa flash drive.
Ketiga tersangka disebut telah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri untuk kepentingan proses hukum. Bareskrim menyampaikan bahwa penyidikan masih terus berjalan guna mengungkap rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya perbuatan lain dalam perkara tersebut.
Presiden Prabowo Disebut Telah Mengetahui Kasus Ini
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah mengetahui dirinya diduga menjadi korban penyadapan. Informasi tersebut, menurut Yusril, diperoleh Presiden melalui laporan Kapolri.
Yusril juga menyebut bahwa Presiden meminta agar persoalan tersebut ditangani melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait motif di balik dugaan penyadapan, Yusril menyatakan bahwa hal tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman aparat penegak hukum.
Ia mengajak masyarakat memberikan kepercayaan kepada Polri untuk mengusut perkara tersebut secara profesional dan objektif.
Polri Tegaskan Penanganan Dilakukan Transparan
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Polri berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, objektif, akuntabel, dan transparan.
Sementara itu, Irwasum Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa pengawasan internal dilakukan terhadap proses penanganan perkara oleh Bareskrim dan Propam.
Polri juga menegaskan bahwa dugaan perbuatan tersebut merupakan tindakan oknum dan bukan kebijakan institusi.
Dijerat Sejumlah Pasal
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ancaman pidana dari pasal-pasal tersebut bervariasi, dengan ancaman maksimal sebagaimana disampaikan penyidik mencapai 10 tahun penjara.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan.
Publik Menanti Pengungkapan Motif dan Ruang Lingkup Kasus
Penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh ini menjadi perhatian serius, terutama terkait keamanan komunikasi pejabat negara serta tata kelola penggunaan teknologi penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.
Sejumlah hal masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari penyidik, mulai dari motif dugaan penyadapan, pihak yang memberikan perintah, cakupan nomor yang menjadi sasaran, hingga mekanisme pengawasan dan pengamanan sistem LIMS.
Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat membuka perkara ini secara terang, sekaligus memastikan bahwa penggunaan teknologi pengawasan elektronik tetap berada dalam koridor hukum dan tidak disalahgunakan. (Jo)





