Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026). Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Sekretaris Utama BNPB, Rustian.
Jakarta, BaNagari.id | OTT ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. KPK turut mendalami pengadaan yang diduga menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk kebencanaan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di Yogyakarta.
“Dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang,” ujar Budi, Selasa (13/10/2026).
Selain Rustian, pihak yang diamankan meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sejumlah pihak lainnya, termasuk dari unsur swasta.
KPK Amankan Uang Rp1,4 Miliar dan Emas
Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas.
Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Adapun emas yang disita terdiri atas emas batangan dan tabungan emas.
Juru Bicara KPK menyebut jumlah emas tersebut masih dalam proses penghitungan oleh tim.
KPK belum memaparkan secara lengkap konstruksi perkara, termasuk jenis pengadaan yang menjadi objek penyelidikan, nilai proyek, serta dugaan perbuatan yang melatarbelakangi operasi tersebut.
Diduga Berkaitan dengan Dana Siap Pakai Kebencanaan
KPK menyatakan penyelidikan berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan Dana Siap Pakai untuk kebencanaan.
Dana tersebut berkaitan dengan kebutuhan penanganan bencana. Karena itu, penjelasan mengenai objek pengadaan dan penggunaan anggarannya menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara ini.
Meski demikian, KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan untuk penanganan bencana apa yang sedang didalami. Informasi lebih lengkap mengenai konstruksi perkara dijadwalkan disampaikan melalui keterangan resmi lembaga antirasuah tersebut.
BNPB Hormati Proses Hukum
BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Lembaga tersebut juga menegaskan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang diamankan.
Juru Bicara BNPB, Berton Padjaitan, mengatakan pihaknya akan bersikap kooperatif dengan menyediakan data dan akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BNPB juga menyatakan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.
Sementara itu, pihak-pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan untuk menentukan status hukum masing-masing.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan pengumuman resmi KPK. Hingga ada penetapan serta proses pembuktian lebih lanjut, seluruh pihak tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
BaNagari.id akan terus mengikuti perkembangan kasus tersebut berdasarkan informasi resmi dan fakta yang dapat diverifikasi. (Jo)
Sumber informasi: keterangan Juru Bicara KPK dan BNPB, serta laporan ANTARA News pada 13 Oktober 2026.





