Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti sejumlah persoalan dalam tata kelola keuangan negara melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) I Tahun 2026 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Sidang Paripurna di Jakarta, Selasa (06/10/2026).
Jakarta, BaNagari.id | Ketua BPK Isma Yatun mengatakan pengelolaan keuangan negara membutuhkan sinergi lintas sektor agar berbagai persoalan yang saling berkaitan dapat diselesaikan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam IHPS I 2026, BPK menyoroti tiga isu strategis, yakni ketahanan energi, optimalisasi penerimaan negara, serta layanan pendidikan dan kesehatan.
Pada sektor pendidikan, BPK merekomendasikan perbaikan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada 288 pemerintah daerah. Sementara pada sektor kesehatan, BPK mendorong pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan pada 57 pemerintah daerah agar pembayaran iuran didasarkan pada data yang valid, mutakhir dan lebih tepat sasaran.
BPK juga mencatat pada Semester I 2026 telah merangkum 762 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), terdiri dari 706 LHP Keuangan, 20 LHP Kinerja dan 36 LHP Dengan Tujuan Tertentu.
Dari 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa, sebanyak 509 entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 35 memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan dua entitas memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).
Hasil pemeriksaan tersebut turut mendukung upaya penyelamatan keuangan negara senilai Rp49,28 triliun. BPK menyebut Rp1,80 triliun di antaranya telah dikembalikan ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya ketika pemeriksaan masih berlangsung.
BPK juga mencatat bahwa hingga Semester I 2026, sebanyak 81,4 persen rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2005–2025 telah selesai ditindaklanjuti. Secara kumulatif, pelaksanaan tindak lanjut tersebut menghasilkan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp163,61 triliun.
Bagi pemerintah daerah, data tersebut menjadi pengingat bahwa pemeriksaan tidak berhenti pada pemberian opini terhadap laporan keuangan. Tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan juga menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola dan memastikan pengelolaan keuangan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Jo)





