Pembahasan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok membutuhkan arah kerja yang terukur agar tidak berhenti pada penyampaian data dan inventarisasi persoalan. Hal tersebut menjadi perhatian anggota Pansus III DPRD Kabupaten Solok, Feris Novel.
Kabupaten Solok, BaNagari.id | Dalam rapat gabungan Pansus I, II, dan III bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Koto Baru, Kamis (29/10/2026), Feris Novel menekankan pentingnya kejelasan rencana kerja Pansus, termasuk mekanisme tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang disampaikan perangkat daerah.
Menurutnya, pembahasan optimalisasi PAD perlu disusun secara sistematis. Setiap persoalan yang muncul harus memiliki arah pendalaman sehingga kerja Pansus dapat berjalan efektif dan menghasilkan bahan evaluasi yang jelas bagi pemerintah daerah.
Jangan Berhenti pada Inventarisasi Persoalan
Rapat gabungan tersebut menjadi tahap awal bagi DPRD untuk menghimpun penjelasan dari OPD terkait target, realisasi, potensi, dan kendala pengelolaan pendapatan daerah. Namun, banyaknya sektor yang berkontribusi terhadap PAD membuat pembahasan membutuhkan pembagian fokus yang jelas. Setiap OPD memiliki karakteristik sumber pendapatan, mekanisme pemungutan, serta persoalan yang berbeda.
Karena itu, Feris Novel mendorong agar Pansus memiliki rencana kerja yang dapat menjadi pedoman dalam menentukan agenda pembahasan berikutnya. Pendalaman terhadap masing-masing OPD juga perlu dilakukan secara terarah, sehingga persoalan yang ditemukan dalam pertemuan awal dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan yang lebih spesifik.
Pembagian Peran dan Tindak Lanjut
Selain rencana kerja, pembagian peran dalam Pansus juga menjadi bagian penting yang perlu diperjelas. Dengan adanya pembagian tugas dan fokus pembahasan, anggota Pansus dapat melakukan pendalaman terhadap sektor-sektor tertentu secara lebih terstruktur. Hasilnya kemudian dapat dihimpun sebagai bahan evaluasi bersama.
Langkah tersebut penting mengingat optimalisasi PAD tidak hanya berkaitan dengan peningkatan target penerimaan, tetapi juga menyangkut akurasi data, efektivitas pemungutan, pemanfaatan potensi daerah, serta kepastian mekanisme pengelolaan pendapatan.
Pembahasan yang terarah juga diharapkan dapat membantu Pansus membedakan persoalan administratif, kendala teknis, dan potensi penerimaan yang masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
Rapat Lanjutan Menjadi Tahap Pendalaman
Rapat gabungan pada 29 Oktober 2026 masih merupakan pertemuan awal untuk mendengarkan penjelasan umum dan menginventarisasi berbagai persoalan yang disampaikan OPD. Selanjutnya, Pansus bersama perangkat daerah terkait direncanakan melakukan pembahasan lanjutan untuk mendalami persoalan secara lebih teknis.
Tahap tersebut menjadi penting agar setiap masukan dan pertanyaan anggota DPRD dapat ditindaklanjuti dengan data pendukung, penjelasan yang terukur, serta langkah penyelesaian yang dapat dievaluasi.
Optimalisasi PAD Kabupaten Solok pada akhirnya membutuhkan kerja bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Pansus diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara sistematis, sementara OPD perlu memberikan data dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan arah kerja yang jelas, pembahasan PAD diharapkan tidak hanya menghasilkan daftar persoalan, tetapi juga menjadi dasar penyusunan rekomendasi untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Solok. (Jo)





