Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.
Pansus III DPRD Kabupaten Solok meninjau Bank Nagari dan PDAM untuk mendalami kontribusi penyertaan modal, digitalisasi pajak, serta potensi peningkatan PAD.
Pansus II DPRD Kabupaten Solok bersama Kapolres Solok meninjau Pasar Nagari Talang, Puskesmas Salayo dan Terminal Sumani untuk menggali potensi retribusi daerah.
Pansus I DPRD Kabupaten Solok menggali persoalan pemungutan PBB dan potensi PAD sektor pariwisata di Alahan Panjang. Bapenda menyebut realisasi PAD sekitar 69 persen.
Pemerintah Kabupaten Solok memaparkan hasil perhitungan tipologi BPBD dengan skor 560. Penataan organisasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana.
Pemerintah Kabupaten Solok menanggapi pandangan fraksi DPRD terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2023. Pembahasan mencakup kewenangan Wali Nagari, BPN, KAN, Pilwana, dan transparansi keuangan nagari.
DPRD Kabupaten Solok menerima kunjungan DPRD Kabupaten Sijunjung. Pertemuan membahas koordinasi pengawasan, penerimaan pembiayaan, dan pemanfaatan SiLPA.
Pemerintah Kabupaten Solok menjawab pandangan fraksi DPRD terhadap tiga Ranperda. Pembahasan mencakup mekanisme Pilwana, penataan BPBD Tipologi A, hingga 8.518 unit rumah tidak layak huni.
Bupati Jon Firman Pandu menegaskan tanggung jawab OPD dalam evaluasi pembangunan 2026. Sejumlah catatan APBD, PAD, ASN, dan pemulihan pascabencana turut menjadi perhatian.
Pembahasan tiga Ranperda Kabupaten Solok memasuki tahap pandangan umum fraksi. Isu pemerintahan nagari, kelembagaan daerah, kebencanaan, dan permukiman menjadi perhatian.
Ivoni Munir menghadiri serah terima jabatan Wali Nagari Kinari dari Pj. Nelva Elia kepada Maifendri. Ia mengajak seluruh elemen memperkuat sinergi pembangunan.