Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Solok melakukan kunjungan lapangan ke Bank Nagari Cabang Alahan Panjang, Bank Nagari Cabang Solok, serta Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah, Rabu (11/11/2026).
Kabupaten Solok, BaNagari.id | Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pembahasan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Ketua Pansus III, Feris Novel, bersama rombongan melakukan pendalaman terhadap kontribusi lembaga dan badan usaha tersebut terhadap pendapatan daerah, termasuk berbagai kendala yang memengaruhi peningkatan penerimaan.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi dividen Bank Nagari, penerapan digitalisasi pajak dan retribusi, perluasan pelayanan PDAM, serta pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
Bank Nagari: Baru 10 dari 25 Tapping Box Terpasang
Dalam kunjungan ke Bank Nagari, Pansus III memperoleh penjelasan mengenai dukungan perbankan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Solok, terutama melalui penyediaan perangkat tapping box. Perangkat tersebut digunakan untuk membantu pemerintah daerah memantau transaksi usaha sebagai bagian dari pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Dari permintaan Pemerintah Kabupaten Solok sebanyak 25 unit tapping box, saat ini baru 10 unit yang telah terpasang. Salah satu kendala pemasangan adalah kebutuhan persetujuan dan kesediaan pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, Bapenda Kabupaten Solok turut didampingi pihak Bank Nagari untuk melakukan pemasangan perangkat di tempat usaha.
Selain tapping box, Bank Nagari juga menyediakan aplikasi Ollin yang memiliki fitur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta sistem e-retribusi untuk mendukung digitalisasi pemungutan retribusi daerah.
Dalam pembahasan tersebut, muncul pula kebutuhan sosialisasi kepada konsumen mengenai pajak yang telah termasuk dalam harga makanan atau transaksi yang dibayarkan. Sementara itu, sebagian pelaku usaha disebut masih memiliki kekhawatiran terkait perizinan dan kemungkinan kenaikan harga jual apabila menerapkan pajak.
Bank Nagari juga menjelaskan bahwa pembagian dividen kepada pemerintah daerah dilakukan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang biasanya berlangsung pada April tahun berikutnya.
Penyertaan Modal Bank Nagari Capai Rp44,99 Miliar
Ketua Pansus III, Feris Novel, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Solok, total penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Nagari mencapai Rp44.997.000.000. Penyertaan modal tersebut menjadi salah satu bentuk investasi pemerintah daerah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap PAD melalui pembagian dividen.
Menurutnya, kontribusi pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan perlu dicermati secara menyeluruh, termasuk pada sejumlah badan usaha milik daerah, yakni PDAM Tirta Solok Nan Indah, Perumda Solinda, dan Hotel Balairung. Pansus III ingin melihat sejauh mana pengelolaan penyertaan modal dan aset daerah dapat memberikan manfaat ekonomi serta kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Cakupan Pelayanan PDAM Disebut Baru 20 Persen
Selain Bank Nagari, Pansus III juga melakukan pendalaman terhadap Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa cakupan pelayanan PDAM saat ini baru sekitar 20 persen dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok. Sementara itu, perluasan cakupan pelayanan hingga 80 persen menjadi target yang perlu didukung pengembangan jaringan dan pembiayaan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi perusahaan, terutama setelah bencana yang mengakibatkan sejumlah meteran air mengalami kerusakan atau tidak berfungsi. Kerusakan tersebut berdampak terhadap pencatatan pemakaian air dan proses pemungutan rekening pelanggan.
Pansus juga memperoleh informasi bahwa penyertaan modal pemerintah daerah saat ini dinilai baru mampu menopang kebutuhan operasional perusahaan, tetapi belum mencukupi untuk pengembangan jaringan distribusi dan perluasan pelayanan. Sekitar 80 persen kebutuhan air bersih masyarakat, berdasarkan pemaparan dalam pertemuan, masih dipenuhi melalui program Pamsimas, kelompok masyarakat, saluran air mandiri, dan sumur pribadi.
Sejumlah kawasan perumahan baru juga belum sepenuhnya terjangkau jaringan PDAM karena keterbatasan anggaran pembangunan jaringan pipa distribusi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan PDAM tidak hanya berkaitan dengan kontribusi terhadap PAD, tetapi juga kemampuan perusahaan memperluas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Pemanfaatan Aset Daerah Lampaui Target Anggaran
Selain penyertaan modal daerah, Pansus III turut mencermati pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan data yang dihimpun Pansus, pendapatan dari pemanfaatan BMD mencapai Rp1.603.228.088, dari target anggaran Rp520.000.000. Dengan demikian, realisasi yang dilaporkan mencapai 308,31 persen.
Salah satu sumber pendapatan tersebut berasal dari penyewaan ruko milik Pemerintah Kabupaten Solok yang berada di kawasan Pasar Raya Solok. Capaian tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Optimalisasi aset tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerimaan, tetapi juga perlu didukung pendataan, penilaian, kepastian perjanjian pemanfaatan, dan pengawasan pembayaran.
Pansus III Siapkan Bahan Evaluasi dan Rekomendasi
Feris Novel menegaskan bahwa hasil kunjungan lapangan dan pendalaman bersama pihak terkait akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan rekomendasi Pansus III kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, optimalisasi PAD tidak cukup hanya dengan menetapkan target pendapatan dalam APBD. Upaya tersebut perlu diikuti pembenahan sistem pemungutan, peningkatan pelayanan, pengawasan, serta pengelolaan aset dan penyertaan modal daerah secara profesional.
Digitalisasi pajak dan retribusi melalui dukungan Bank Nagari perlu terus didorong. Sementara itu, PDAM membutuhkan perhatian dalam pengembangan jaringan pelayanan agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses air bersih.
Kunjungan Pansus III ini menjadi bagian dari rangkaian kerja DPRD Kabupaten Solok dalam menggali potensi PAD dari berbagai sektor. Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Solok tanggal 5 November 2026, kunjungan lapangan Pansus-Pansus terkait optimalisasi PAD dijadwalkan berlangsung pada 11–13 November 2026. Selanjutnya, rapat Pansus bersama pemerintah daerah untuk membahas hasil kunjungan lapangan dijadwalkan pada 11 Desember 2026.
Hasil pendalaman terhadap Bank Nagari, PDAM, dan pemanfaatan aset daerah diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah, sehingga penyertaan modal dan kekayaan daerah mampu memberikan manfaat yang lebih terukur bagi masyarakat serta penerimaan Kabupaten Solok. (Jo)





