Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menegaskan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan pemerintahan, khususnya terkait pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat.
Arosuka, BaNagari.id | Penegasan tersebut disampaikan Jon Firman Pandu saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026, setelah memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, di Gedung C Setda Kabupaten Solok, Arosuka, Senin (9/11/2026).
Didampingi Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis dan para asisten, Bupati meminta seluruh perangkat daerah memperjelas tanggung jawab masing-masing serta meningkatkan keseriusan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam arahannya, Jon Firman Pandu bahkan mengungkapkan bahwa kritik masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah pada akhirnya turut diarahkan kepada dirinya bersama Wakil Bupati H. Candra.
“Yang diomelin masyarakat itu kami, JFP-Candra oleh masyarakat. Entah kenapa tidak semangat kerja, atau memang tidak profesional. Kalau tidak, masih banyak kok yang mau kerja, jadi sekarang kita berjelas-jelas dan bertegas-tegas. Bisa tidak profesional,” tegas Jon Firman Pandu.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa tanggung jawab pelaksanaan kebijakan pemerintah tidak hanya berada pada kepala daerah dan wakil kepala daerah. OPD sebagai pelaksana teknis memiliki kewajiban memastikan setiap program berjalan sesuai tugas, kewenangan, target, serta ketentuan yang berlaku.
Realisasi Belanja 2025 dan Catatan SiLPA
Tuntutan profesionalisme aparatur tersebut memiliki relevansi dengan sejumlah catatan pengelolaan keuangan daerah dalam pertanggungjawaban APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan data pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 93,53 persen dari anggaran yang ditetapkan. Sementara itu, SiLPA tahun anggaran 2025 tercatat sekitar Rp47,596 miliar. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Meski demikian, SiLPA tidak serta-merta menunjukkan kegagalan pelaksanaan program atau ketidakprofesionalan OPD. Besaran SiLPA perlu ditelusuri berdasarkan komponen pembentuknya, termasuk faktor pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah daerah menjelaskan penyebab sisa anggaran tersebut, OPD mana yang memiliki realisasi belanja paling rendah, serta apakah terdapat kegiatan yang tertunda, tidak terlaksana, atau mengalami perubahan selama tahun anggaran berjalan.
Evaluasi juga perlu melihat kesesuaian antara realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan, sehingga penggunaan anggaran dapat diukur berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat.
Optimalisasi PAD Jadi Perhatian DPRD
Selain realisasi belanja, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi bagian penting dalam evaluasi tata kelola keuangan Kabupaten Solok. Dalam pembahasan optimalisasi PAD, Pansus DPRD Kabupaten Solok sebelumnya memberikan sejumlah catatan terkait pengawasan pajak dan retribusi daerah, potensi kebocoran penerimaan, serta pemanfaatan aset milik daerah.
Data pertanggungjawaban pendapatan daerah tahun 2025 menunjukkan PAD terealisasi sekitar Rp123,71 miliar dari target Rp145,37 miliar atau 85,10 persen. Sementara itu, realisasi pajak daerah tercatat sekitar Rp53,82 miliar dari target Rp68,14 miliar atau 78,97 persen.
Catatan tersebut memperlihatkan adanya ruang yang perlu dievaluasi dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Namun, selisih antara target dan realisasi tetap perlu ditelusuri berdasarkan jenis pajak, retribusi, serta faktor yang memengaruhi pencapaiannya.
Pansus DPRD juga menyoroti perlunya pendataan potensi penerimaan secara akurat, perbaikan sistem pengawasan, digitalisasi pemungutan, serta transparansi pelaporan.
Karena itu, OPD pengelola pendapatan daerah dituntut memiliki basis data yang memadai dan mekanisme pengawasan yang dapat memastikan setiap potensi penerimaan dikelola sesuai ketentuan.
Profiling ASN dan Penataan Tanggung Jawab Birokrasi
Dalam Rakor Evaluasi Pembangunan Tahun 2026, pembahasan juga mencakup evaluasi profiling ASN. Agenda tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah daerah memetakan potensi, kompetensi, dan kebutuhan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok telah memaparkan kesiapan penerapan Manajemen Talenta ASN, termasuk pengembangan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA).
Dalam konteks evaluasi kinerja pemerintahan, pemetaan ASN perlu diikuti dengan pemanfaatan hasil profiling untuk mendukung pengembangan kompetensi, penempatan aparatur sesuai kebutuhan organisasi, serta penguatan tanggung jawab pada masing-masing jabatan.
Dengan demikian, profesionalisme birokrasi tidak hanya diukur dari kehadiran dan kepatuhan administratif, tetapi juga dari kemampuan aparatur melaksanakan tugas dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
R3P Pascabencana dan Integrasi Data Pemulihan
Persoalan lain yang turut dibahas dalam Rakor adalah data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang disebut belum masuk dalam Rencana Induk (Rendup). Hal ini menjadi perhatian karena Kabupaten Solok masih menghadapi pekerjaan pemulihan setelah bencana banjir bandang atau galodo yang melanda kawasan Arosuka dan wilayah sekitarnya pada September 2026.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan data kerusakan, kebutuhan pemulihan, serta perencanaan lintas sektor yang terkoordinasi. Data tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas penanganan permukiman, infrastruktur, fasilitas umum, serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Karena itu, integrasi data R3P dengan dokumen perencanaan yang dimaksud dalam Rakor perlu mendapatkan tindak lanjut dari perangkat daerah terkait. Pemerintah daerah juga perlu memperjelas jenis data yang belum terintegrasi, tahapan penyelesaiannya, serta OPD yang bertanggung jawab agar proses pemulihan pascabencana tidak terkendala persoalan administrasi dan koordinasi.
APBD 2027 dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Program
Rakor tersebut juga membahas percepatan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Agenda ini menjadi bagian penting dalam memastikan program prioritas pemerintah daerah dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang terukur. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Solok bersama pemerintah daerah telah menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 pada 5 November 2026.
Dengan demikian, percepatan yang dibahas dalam Rakor 9 November perlu dilihat dalam konteks tindak lanjut tahapan anggaran, termasuk kesiapan dokumen pelaksanaan, penyesuaian program dan kegiatan, serta persiapan masing-masing OPD dalam menjalankan anggaran tahun berikutnya.
Setiap perangkat daerah perlu memastikan program yang telah direncanakan memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, serta dukungan pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Evaluasi Harus Berujung pada Tindak Lanjut
Berbagai agenda yang dibahas dalam Rakor menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi sejumlah pekerjaan strategis yang membutuhkan koordinasi dan pertanggungjawaban lintas perangkat daerah. Mulai dari evaluasi realisasi belanja, optimalisasi PAD, pemetaan kompetensi ASN, integrasi data pemulihan pascabencana, hingga persiapan pelaksanaan APBD 2027.
Dalam konteks tersebut, tuntutan profesionalisme yang disampaikan Bupati perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, antara lain evaluasi capaian masing-masing OPD, pengawasan pelaksanaan anggaran, perbaikan sistem kerja, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD. Publik juga berhak mengetahui sejauh mana hasil evaluasi tersebut berdampak terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan.
Pada akhirnya, profesionalisme aparatur bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pejabat dan perangkat daerah memiliki kewajiban memastikan kewenangan, anggaran, serta program yang dikelolanya benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Solok.
Evaluasi Kinerja OPD Berkaitan dengan Realisasi APBD 2025
Tuntutan profesionalisme aparatur tersebut juga dapat dilihat dalam konteks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Solok Tahun 2025 yang sebelumnya telah diulas BaNagari.id dengan judul “Ke Mana Uang Daerah Kabupaten Solok 2025? Ini Datanya”, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,270 triliun atau 97,10 persen dari anggaran.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai sekitar Rp1,236 triliun dari anggaran Rp1,321 triliun. Berdasarkan perhitungan terhadap angka anggaran dan realisasi tersebut, capaian belanja berada pada kisaran 93,53 persen. Di sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp123,71 miliar atau 85,10 persen dari target Rp145,37 miliar.
Data tersebut memberikan gambaran awal mengenai pelaksanaan anggaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri. Namun, persentase realisasi anggaran belum cukup untuk mengukur efektivitas kinerja masing-masing OPD. Diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap realisasi belanja per perangkat daerah, capaian fisik program, kegiatan yang tidak terlaksana, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Dalam pertanggungjawaban APBD 2025, SiLPA juga tercatat sekitar Rp47,596 miliar. Angka tersebut perlu dibaca berdasarkan komponen pembentuknya dan tidak dapat langsung disamakan dengan selisih antara anggaran belanja dan realisasi belanja. Karena itu, evaluasi yang disampaikan Bupati Solok terhadap kinerja OPD menjadi relevan untuk dikaitkan dengan kebutuhan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban setiap program pembangunan. (Jo)





