22.7 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

Ke Mana Uang Daerah Kabupaten Solok 2025? Ini Datanya

Ke mana uang daerah Kabupaten Solok digunakan sepanjang tahun 2025? Dari mana sumber pendapatannya, berapa yang berhasil dikumpulkan, dan berapa yang telah dibelanjakan untuk menjalankan pemerintahan serta pembangunan daerah?

Kabupaten Solok, BaNagari.id | Pertanyaan tersebut penting diketahui masyarakat. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah, melainkan instrumen pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

BaNagari.id mengajak masyarakat melihat lebih dekat data penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok berdasarkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp1,27 triliun. Sementara realisasi belanja daerah tercatat sekitar Rp1,23 triliun. Lantas, bagaimana gambaran pengelolaan uang daerah tersebut?

Pendapatan Daerah Tembus Rp1,27 Triliun

Berdasarkan data LPPD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025, anggaran pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.308.066.519.672. Dari jumlah tersebut, realisasi pendapatan mencapai Rp1.270.143.026.029,29 atau sekitar 97,10 persen dari target yang ditetapkan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah secara keseluruhan terealisasi mendekati target anggaran. Namun, pendapatan daerah tidak hanya berasal dari satu sumber. Di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan komponen pendapatan daerah lainnya.

Salah satu bagian yang menarik untuk diperhatikan adalah Pendapatan Asli Daerah, karena mencerminkan kemampuan daerah menggali sumber pendapatan dari potensi yang dimiliki sendiri.

PAD Terealisasi Rp123,71 Miliar

Dalam LPPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok menganggarkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp145.369.021.199. Realisasinya mencapai Rp123.712.330.289,29 atau sekitar 85,10 persen. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp21,66 miliar antara target PAD dan realisasi yang tercatat.

Capaian ini menjadi salah satu informasi penting untuk melihat perkembangan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sendiri. Sektor pajak daerah dan retribusi menjadi bagian yang perlu dicermati lebih lanjut. Sebab, optimalisasi PAD tidak hanya berkaitan dengan penetapan target, tetapi juga pendataan objek pajak, pengelolaan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta pengawasan penerimaan.

Pembahasan mengenai optimalisasi PAD juga telah menjadi perhatian DPRD Kabupaten Solok melalui pembentukan panitia khusus dan pembahasan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah.

Dalam pemberitaan sebelumnya, BaNagari.id telah mengangkat pembahasan DPRD mengenai potensi PAD, digitalisasi penerimaan, pendataan pajak reklame, retribusi pasar, serta pengelolaan aset daerah.

Berita Terkait: https://banagari.id/optimalisasi-pad-kabupaten-solok-digitalisasi/

Data LPPD 2025 ini memberikan konteks tambahan untuk melihat bagaimana upaya optimalisasi pendapatan daerah perlu terus dilakukan.

Pendapatan Transfer Mencapai Rp1,14 Triliun

Selain PAD, pendapatan daerah Kabupaten Solok juga ditopang oleh pendapatan transfer. Dalam dokumen LPPD, pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.158.697.498.473 dengan realisasi mencapai Rp1.141.237.540.098 atau sekitar 98,49 persen.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya peran pendapatan transfer dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Solok. Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya penguatan PAD agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih baik dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Belanja Daerah Terealisasi Rp1,23 Triliun

Dari sisi belanja, anggaran belanja daerah Kabupaten Solok pada 2025 tercatat sebesar Rp1.321.543.449.296,88. Realisasi belanja mencapai Rp1.236.006.856.287,49 atau sekitar 93,52 persen dari anggaran. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp85,54 miliar antara anggaran belanja dan realisasi.

Namun, angka realisasi belanja tersebut belum menjelaskan secara rinci bagaimana setiap rupiah digunakan pada masing-masing program, kegiatan, maupun proyek pembangunan. Untuk mengetahui penggunaan anggaran secara lebih mendalam, diperlukan penelusuran dokumen anggaran dan realisasi per organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk program, kegiatan, paket pekerjaan, serta keluaran yang dihasilkan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dapat memahami manfaat yang dihasilkan dari belanja pemerintah daerah.

Apa Artinya bagi Masyarakat?

Data pendapatan dan belanja dalam LPPD memberikan gambaran awal mengenai pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Solok sepanjang 2025. Pendapatan daerah terealisasi 97,10 persen, PAD mencapai 85,10 persen, sementara belanja daerah terealisasi 93,52 persen.

Angka-angka tersebut merupakan informasi penting, tetapi belum cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran. Masyarakat juga perlu mengetahui apakah belanja pemerintah telah mendukung peningkatan kualitas jalan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, jaringan irigasi, akses air minum, serta berbagai kebutuhan pelayanan publik lainnya.

Karena itu, membaca APBD tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran dan persentase realisasi. Perlu pula dilihat hasil pekerjaan, kualitas pelayanan, manfaat program, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat.

Perlu ditegaskan, selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja bukan otomatis merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Penentuan SiLPA harus memperhitungkan keseluruhan komponen pembiayaan daerah dalam laporan keuangan.

BaNagari.id Ajak Masyarakat Membaca Uang Daerah

Melalui serial “Uang Daerah Kita: Kabupaten Solok 2025”, BaNagari.id akan mengulas data penyelenggaraan pemerintahan secara bertahap agar lebih mudah dipahami masyarakat.

Episode berikutnya akan membahas lebih jauh sumber pendapatan daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, termasuk potensi pajak, retribusi, serta pengelolaan aset daerah. Selanjutnya, pembahasan akan diarahkan pada belanja daerah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesiapsiagaan bencana.

BaNagari.id juga membuka ruang bagi pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memberikan penjelasan, data pendukung, serta klarifikasi atas angka-angka yang tercantum dalam dokumen resmi. Sebab, keterbukaan informasi bukan hanya kebutuhan media, tetapi juga bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintahan dijalankan.

Uang daerah adalah uang publik. Masyarakat berhak tahu dari mana uang itu berasal, ke mana digunakan, dan apa manfaatnya bagi kehidupan bersama. (Jo)

Ikuti serial UANG DAERAH KITA: KABUPATEN SOLOK 2025, hanya di BaNagari.id.


Catatan Redaksi: Data dalam artikel ini bersumber dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025. Angka realisasi merupakan gambaran agregat pendapatan dan belanja daerah, bukan rincian penggunaan anggaran per program atau OPD.

⚠
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with