Realisasi PAD Kabupaten Solok tahun 2025 mencapai Rp123,71 miliar atau 85,10 persen dari target Rp145,36 miliar. Sejumlah sektor pajak dan retribusi tercatat belum mencapai target. Apa yang perlu dievaluasi?
Pemerintah Kabupaten Solok menjawab pandangan fraksi DPRD terhadap tiga Ranperda. Pembahasan mencakup mekanisme Pilwana, penataan BPBD Tipologi A, hingga 8.518 unit rumah tidak layak huni.
Bupati Jon Firman Pandu menegaskan tanggung jawab OPD dalam evaluasi pembangunan 2026. Sejumlah catatan APBD, PAD, ASN, dan pemulihan pascabencana turut menjadi perhatian.
Melalui serial UANG DAERAH KITA, BaNagari.id membedah LPPD Kabupaten Solok 2025. Realisasi pendapatan mencapai Rp1,27 triliun, sedangkan belanja daerah tercatat Rp1,23 triliun. Ke mana uang daerah digunakan dan apa manfaatnya bagi masyarakat?
Rapat gabungan Pansus I, II, dan III DPRD Kabupaten Solok membahas optimalisasi PAD, mulai dari pendataan pajak dan retribusi hingga digitalisasi sistem penerimaan daerah.
Wakil Bupati Solok H. Candra menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan delapan fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027 dalam rapat paripurna di Koto Baru.
DPRD Kabupaten Solok mengesahkan APBD Perubahan 2026. Banggar memberikan sejumlah catatan terkait serapan anggaran, infrastruktur, pajak dan optimalisasi PAD.
Delapan fraksi DPRD Kabupaten Solok menyampaikan pandangan umum terhadap Perubahan APBD 2026 dengan menyoroti PAD, serapan anggaran, TKD, SiLPA hingga pemulihan pascabencana.
Saham Pemkab Solok di Bank Nagari terdilusi hingga 2,36% karena stagnasi penyertaan modal sejak 2018. Namun, setoran dividen ke PAD justru tembus Rp9 Miliar.
Bupati Solok Jon Firman Pandu mengapresiasi sinergi DPRD dan Pemkab Solok setelah Perubahan KUA-PPAS 2026 disepakati dengan pendapatan Rp1,33 triliun dan belanja Rp1,35 triliun.