22.7 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

Pemkab Solok Sampaikan Jawaban Atas Pandangan 8 Fraksi Terhadap RAPBD 2027

Di tengah suasana duka akibat bencana galodo yang melanda Kabupaten Solok beberapa hari terakhir, roda pemerintahan dan fungsi legislasi tetap berjalan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Solok mengenai Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (29/09/2026).

Koto Baru, BaNagari.id | Rapat berlangsung di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Solok, Koto Baru, yang untuk sementara digunakan sebagai lokasi kegiatan DPRD setelah gedung DPRD terdampak cukup berat akibat bencana galodo.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Armen Plani dan Mukhlis. Turut hadir Wakil Bupati Solok H. Candra, S.Hi., Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, staf ahli, para asisten, unsur Forkopimda, kepala OPD, kepala bagian, kepala bidang, camat, anggota DPRD serta undangan lainnya.

Wabup Candra Sampaikan Jawaban Pemerintah
Dalam rapat tersebut, jawaban Pemerintah Daerah disampaikan oleh Wakil Bupati Solok H. Candra. Sebelum masuk pada substansi jawaban terhadap pandangan fraksi, Candra menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang menjadi korban bencana.

Ia mendoakan masyarakat yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Candra mengatakan berbagai pandangan, saran, masukan, pertanyaan dan catatan yang disampaikan delapan fraksi pada rapat sebelumnya merupakan bagian dari perhatian DPRD terhadap pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Solok.

Menurutnya, seluruh pandangan tersebut menjadi bahan penting dalam proses pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027. Jawaban pemerintah kemudian disampaikan terhadap pandangan Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar serta Fraksi Hanura-PDIP.

PAD, Belanja Modal hingga SiLPA Jadi Sorotan
Berbagai persoalan menjadi bagian dari pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah. Mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, pembiayaan, SiLPA, efektivitas dan efisiensi anggaran, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, pariwisata, perlindungan sosial hingga penanganan dan mitigasi bencana.

Persoalan pemulihan pascabencana juga menjadi perhatian hampir seluruh fraksi. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi dalam menghadapi kondisi pascabencana, termasuk pemulihan sarana dan prasarana serta keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

Delapan Fraksi, Delapan Penekanan
Fraksi PKS menyoroti pengelolaan PAD, belanja modal, pembiayaan dan SiLPA agar dilakukan secara terukur dengan memperhatikan ketepatan waktu, tepat guna dan asas manfaat. Fraksi tersebut juga memberikan perhatian terhadap penanganan dan pencegahan bencana, infrastruktur, pertanian, pendidikan, nagari yang masih tertinggal, jembatan, kegiatan keagamaan serta sejumlah Ranperda.

Fraksi Gerindra menekankan agar APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak bencana galodo. Fraksi ini juga menyoroti transparansi dan ketepatan sasaran bantuan, mitigasi, normalisasi, edukasi masyarakat serta rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pemerintahan yang mengalami kerusakan.

Sementara Fraksi PPP memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan dasar. Fraksi tersebut juga menyoroti optimalisasi PAD, digitalisasi pendapatan, akurasi data objek pajak dan aset, serta evaluasi terhadap serapan anggaran dan belanja yang dinilai belum memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Fraksi PAN menekankan pentingnya sinergitas pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selain akuntabilitas, efisiensi dan transparansi, fraksi tersebut memberikan perhatian terhadap penguatan PAD serta penentuan skala prioritas di tengah kondisi fiskal daerah. UMKM, pertanian, pariwisata, sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial juga menjadi bagian dari sorotan.

Fraksi Demokrat menyoroti kondisi bencana, PAD, pembiayaan dan belanja daerah, capaian RPJMD, serapan anggaran serta pengelolaan PPPK paruh waktu. Fraksi tersebut juga menyinggung sistem manajemen talenta, pengisian struktur OPD yang masih kosong, target kinerja, perbaikan fasilitas pemerintahan dan masyarakat terdampak bencana, penertiban kawasan serta reboisasi.

Fraksi NasDem menekankan pentingnya penanganan dampak bencana dan percepatan pemulihan. Perhatian diberikan terhadap sarana dan prasarana, air bersih, mitigasi bencana yang terencana serta pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Fraksi Golkar menyampaikan keprihatinan atas musibah longsor dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Solok. Fraksi tersebut juga memberikan catatan terhadap PAD, SiLPA dan penanganan pascabencana, sekaligus meminta evaluasi anggaran dilakukan secara berkala dengan memperhatikan ketepatan sasaran, efektivitas dan skala prioritas.

Sedangkan Fraksi Hanura-PDIP menitikberatkan APBD pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Di antaranya pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat, pertanian, UMKM, infrastruktur dasar serta penanganan dampak bencana.

Pembahasan Ranperda APBD 2027 Berlanjut
Setelah mendengarkan jawaban pemerintah daerah, seluruh fraksi pada prinsipnya menyatakan persetujuan agar pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Namun, pembahasan tidak berhenti pada rapat paripurna.

Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir juga menekankan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian, termasuk penyelesaian terkait Transfer ke Daerah (TKD). Ivoni juga meminta agar pembahasan APBD Perubahan segera dievaluasi dan diagendakan melalui Badan Musyawarah (Bamus).

Selain persoalan anggaran, Ivoni mengingatkan pentingnya melihat secara langsung kondisi kantor-kantor pemerintahan yang terdampak bencana. Hal tersebut menjadi penting karena sebagian fasilitas pemerintahan masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo.

Paripurna di Tengah Pemulihan
Rapat kali ini berlangsung dalam suasana yang berbeda. Gedung tempat para wakil rakyat bersidang bukan lagi ruang rapat utama DPRD Kabupaten Solok. Gedung Arsip dan Perpustakaan di Koto Baru sementara menjadi tempat berlangsungnya fungsi kedewanan.

Di luar ruang rapat, proses pemulihan pascabencana masih berlangsung. Dalam beberapa hari sebelumnya, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD juga turun ke lokasi bencana, bergotong royong bersama masyarakat serta melihat langsung kondisi fasilitas pemerintahan dan warga yang terdampak. Di satu sisi, persoalan lumpur, puing, kerusakan fasilitas dan pemulihan masyarakat belum selesai.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan DPRD tetap harus menyelesaikan pekerjaan perencanaan pembangunan serta penganggaran untuk tahun 2027. Karena itu, pembahasan RAPBD 2027 kali ini berjalan dalam dua konteks sekaligus menjaga roda pemerintahan tetap berjalan dan menyesuaikan arah pembangunan dengan kondisi Kabupaten Solok setelah bencana.

Pemerintah daerah juga membuka ruang pembahasan lebih lanjut apabila masih terdapat hal-hal yang memerlukan pendalaman, penjelasan maupun belum terakomodasi dalam jawaban. Pembahasan selanjutnya dapat dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pada hari yang sama, DPRD Kabupaten Solok juga menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) di lokasi yang sama sebagai bagian dari pengawalan agenda kegiatan pemerintah daerah dan DPRD. Bencana memang mengubah tempat mereka bekerja. Tetapi agenda pemerintahan tetap harus berjalan, termasuk memastikan setiap keputusan anggaran yang dibahas hari ini nantinya berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan proses pemulihan Kabupaten Solok. (Jo)

âš 
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with