Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Kamis (27/8/2026), diwarnai berbagai pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026.
Arosuka, BaNagari.id | Delapan fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Bupati Solok yang sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Paripurna pada Rabu (26/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Plani dan Mukhlis. Hadir dalam rapat tersebut anggota DPRD Kabupaten Solok, unsur Pemerintah Daerah, Forkopimda, Sekretaris DPRD, pimpinan OPD serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam Nota Penjelasan Bupati Solok, Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan adanya perubahan pada struktur pendapatan dan belanja daerah.
Pendapatan daerah yang sebelumnya sebesar Rp1.147.553.070.468 mengalami peningkatan sebesar Rp156.082.811.887 sehingga menjadi Rp1.303.635.882.355.
Sementara itu, belanja daerah meningkat sebesar Rp203.679.097.753,68. Dari sebelumnya Rp1.147.553.070.468 menjadi Rp1.351.232.168.221,68.
Dengan perubahan tersebut, APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026 mengalami defisit sebesar Rp47.596.285.866,68. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025.
Berbagai Persoalan Disorot Fraksi
Dalam penyampaian pandangan umumnya, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan, pertanyaan, saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Solok.
Pandangan umum diawali Fraksi PKS melalui juru bicara Drh. Basrizal. Kemudian Fraksi Gerindra melalui Hafni Hafiz, A.Md, Fraksi Partai Golkar melalui Trio Karno Vivo, Fraksi Partai NasDem melalui Betra Desko, Fraksi PPP melalui Nelson, Fraksi PAN melalui Misardi, S.Sos, Fraksi Hanura-PDIP melalui Jamaris, serta Fraksi Demokrat.
Secara umum, fraksi-fraksi DPRD meminta agar perubahan APBD 2026 dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kebutuhan pembangunan Kabupaten Solok.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD mendorong pemerintah daerah terus memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah sekaligus memastikan target yang ditetapkan dapat dicapai secara realistis.
Selain pendapatan, fraksi-fraksi juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang masih memiliki tingkat realisasi belanja rendah.
Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi terhadap program yang belum berjalan optimal sehingga anggaran yang telah disiapkan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
TKD, SiLPA hingga Hak Masyarakat
Perubahan Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi perhatian dalam pandangan fraksi. DPRD meminta pemerintah daerah memiliki perencanaan yang baik dalam menghadapi perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.
Hal tersebut dinilai penting agar perubahan pendapatan tidak mengganggu program prioritas yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Solok.
Pengelolaan SiLPA juga ikut menjadi perhatian karena penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 direncanakan digunakan untuk menutup defisit dalam perubahan APBD 2026.
Selain itu, DPRD menyoroti sejumlah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan aparatur, di antaranya bantuan sosial, premi BPJS Kesehatan ASN serta tunjangan profesi guru.
Fraksi-fraksi meminta berbagai hak tersebut dapat dipenuhi sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Jabatan Kosong di OPD
Dalam bidang pemerintahan, DPRD Kabupaten Solok juga menyoroti masih adanya jabatan yang kosong pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Pengisian dan penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah diharapkan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi serta efektivitas pelayanan.
Pemulihan Pascabencana Jadi Perhatian
Persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar juga mendapat perhatian dalam pandangan umum fraksi-fraksi.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebutuhan pemulihan pascabencana. Sejumlah wilayah di Kabupaten Solok masih membutuhkan penanganan terhadap infrastruktur maupun fasilitas pelayanan masyarakat yang terdampak bencana.
DPRD mendorong pemerintah daerah memastikan program pemulihan tersebut mendapat perhatian dalam perubahan APBD 2026.
Belanja Tidak Terduga (BTT) juga diminta dapat dikelola secara tepat sasaran dan mampu merespons kebutuhan darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
Pertanian, Pariwisata dan UMKM
Sektor pertanian turut mendapat perhatian karena memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Solok.
Fraksi-fraksi berharap perubahan APBD dapat memberikan dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani serta penguatan ekonomi masyarakat.
Pengembangan pariwisata dan UMKM juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah daerah didorong memperkuat program yang dapat membuka peluang usaha, meningkatkan pemasaran produk lokal dan mendorong semakin berkembangnya destinasi wisata di Kabupaten Solok.
Sementara itu, persoalan kebersihan lingkungan dan kebersihan kantor pemerintahan juga menjadi bagian dari masukan DPRD.
Kebersihan dinilai bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kenyamanan bekerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pendidikan dan Kesehatan
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, DPRD meminta agar anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas serta pemerataan pelayanan.
Hal serupa juga berlaku terhadap pelayanan publik secara keseluruhan. Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang cepat, mudah, transparan dan berkualitas.
Berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam menjalankan pengawasan sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Fraksi-fraksi berharap setiap rupiah anggaran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Solok dapat digunakan secara efektif, efisien dan transparan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pemkab Diminta Berikan Jawaban
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Solok memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan, kritik dan masukan yang telah disampaikan.
Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan secara konstruktif.
Menurutnya, seluruh pandangan fraksi akan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Pemerintah Daerah.
“Pandangan umum fraksi-fraksi merupakan bagian dari proses pembahasan yang harus kita tindak lanjuti bersama. Kritik, saran, pertanyaan dan masukan yang disampaikan menjadi bahan untuk penyempurnaan Ranperda,” demikian inti penegasan pimpinan rapat.
Selanjutnya, DPRD Kabupaten Solok akan kembali menggelar Rapat Paripurna pada Jumat (28/8/2026) dengan agenda Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026.
Jawaban Pemerintah Daerah tersebut akan menjadi salah satu tahapan sebelum pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Jo)
