Pemerintah Kabupaten Solok memaparkan hasil perhitungan tipologi BPBD dengan skor 560. Penataan organisasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana.
Pemerintah Kabupaten Solok menanggapi pandangan fraksi DPRD terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2023. Pembahasan mencakup kewenangan Wali Nagari, BPN, KAN, Pilwana, dan transparansi keuangan nagari.
Pemerintah Kabupaten Solok menjawab pandangan fraksi DPRD terhadap tiga Ranperda. Pembahasan mencakup mekanisme Pilwana, penataan BPBD Tipologi A, hingga 8.518 unit rumah tidak layak huni.
Bupati Jon Firman Pandu menegaskan tanggung jawab OPD dalam evaluasi pembangunan 2026. Sejumlah catatan APBD, PAD, ASN, dan pemulihan pascabencana turut menjadi perhatian.
Pembahasan tiga Ranperda Kabupaten Solok memasuki tahap pandangan umum fraksi. Isu pemerintahan nagari, kelembagaan daerah, kebencanaan, dan permukiman menjadi perhatian.
Usulan BPBD Tipe A di Kabupaten Solok mendapat relevansi dari rangkaian bencana banjir dan galodo pada 2025–2026 yang berdampak terhadap warga, permukiman, pertanian, dan infrastruktur.
Ranperda perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pemilihan Wali Nagari serentak, persyaratan pencalonan, penguatan BPN, dan kesejahteraan perangkat nagari.
Dua Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok pada 6 November 2026 menghasilkan persetujuan dua Perda sekaligus penyampaian nota penjelasan tiga Ranperda baru.
Pemkab Solok mengajukan tiga Ranperda kepada DPRD, mencakup pemilihan Wali Nagari, penguatan kelembagaan BPBD Tipe A, serta penanganan permukiman kumuh.
DPRD Kabupaten Solok menyetujui APBD Tahun Anggaran 2027 dengan pendapatan Rp1,104 triliun. Pemulihan pascabencana dan pemerataan pembangunan menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Pelantikan Rudi Repenaldi Rilis sebagai Sekda Kabupaten Solok diwarnai pesan Bupati dan peringatan Wakajati Sumbar mengenai pengelolaan anggaran, potensi korupsi, serta pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan.