22.7 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

Pemkab Solok Usulkan BPBD Tipe A, Belajar dari Bencana 2025–2026

Pemerintah Kabupaten Solok mengusulkan penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi Tipe A melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Koto Baru, BaNagari.id | Usulan tersebut menjadi salah satu materi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., didampingi Wakil Ketua H. Armen Plani, S.AP., dan Mukhlis, S.H. Rapat dihadiri sekitar 22 anggota DPRD, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., kepala OPD terkait, serta unsur Forkopimda, Jumat (06/11/2026), di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Solok, Koto Baru.

Usulan penguatan kelembagaan BPBD tersebut memiliki relevansi dengan pengalaman Kabupaten Solok menghadapi sejumlah kejadian bencana dalam dua tahun terakhir. Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem hingga banjir bandang atau galodo telah memberikan gambaran mengenai besarnya kebutuhan kesiapsiagaan dan kapasitas penanganan bencana di daerah.

Penyesuaian Kelembagaan BPBD

Dalam Nota Penjelasan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati H. Candra, S.H.I., disebutkan bahwa salah satu latar belakang pengajuan Ranperda adalah perlunya penyesuaian kelembagaan BPBD Kabupaten Solok seiring ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang pembentukannya mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi saat ini.

Pemerintah daerah memandang Kabupaten Solok memiliki dinamika dan risiko kebencanaan yang membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi, serta penanganan secara terpadu. Kondisi tersebut menuntut adanya kelembagaan penanggulangan bencana yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.

Catatan Bencana 2025: Banjir Berdampak pada Permukiman dan Pertanian

Pengalaman kebencanaan Kabupaten Solok pada 2025 memperlihatkan bahwa dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan rumah warga, tetapi juga menyentuh sektor pertanian dan aktivitas masyarakat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laporan perkembangan situasi pada 1 Maret 2025, mencatat banjir merendam satu kecamatan yang terdiri dari lima nagari di Kabupaten Solok pada 28 Februari 2025.

Peristiwa tersebut berdampak terhadap 320 jiwa dan 84 unit rumah. Selain itu, sekitar 50 hektare lahan sawah dilaporkan gagal panen akibat genangan banjir.

Pada November 2025, banjir juga berdampak terhadap Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung. Laporan Desk Relawan Penanggulangan Bencana BNPB mencatat wilayah tersebut sempat terisolasi setelah banjir pada 25 November 2025. Sebanyak 61 kepala keluarga terdampak dan membutuhkan dukungan air bersih karena saluran air masyarakat mengalami kerusakan.

Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan bahwa penanganan bencana membutuhkan lebih dari sekadar respons ketika air mulai naik. Pemantauan wilayah rawan, penyampaian peringatan, koordinasi dengan pemerintahan nagari, kesiapan logistik, hingga pemulihan fasilitas dasar menjadi bagian penting dari sistem penanggulangan bencana.

Galodo Arosuka 2026, Dampak Besar yang Menguji Kesiapsiagaan

Tantangan kebencanaan kembali terlihat pada September 2026 ketika banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok. Peristiwa pada Senin malam, 21 September 2026, tersebut terjadi setelah hujan berintensitas tinggi memicu peningkatan aliran sungai dan longsor di sekitar hulu Sungai Batang Laso. Material pasir, batu, lumpur, dan air menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok serta permukiman di sekitarnya.

Berdasarkan pembaruan BNPB pada 26 September 2026, bencana tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Sekitar 480 warga mengungsi, sementara 98 rumah tercatat terdampak dengan tingkat kerusakan yang berbeda.

Dampaknya juga menyentuh fasilitas pemerintahan dan infrastruktur. Sebanyak 12 gedung perkantoran terdampak, lima ruas jalan dan dua jembatan mengalami kerusakan. Sektor pertanian turut terdampak dengan perkiraan luas lahan sekitar 57 hektare, terdiri dari 42 hektare sawah dan 15 hektare lahan kering.

Penanganan bencana melibatkan BPBD, TNI-Polri, Basarnas, perangkat nagari, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Operasi pencarian korban, evakuasi, pendataan kerusakan, penanganan pengungsi, dan pemulihan akses menjadi bagian dari pekerjaan yang harus dilakukan secara bersamaan.

BNPB juga menyebut bahwa penanganan selanjutnya diarahkan pada pemulihan layanan dasar, penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), serta kajian teknis dan risiko terhadap wilayah terdampak.

Rangkaian penanganan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan kebencanaan tidak selesai ketika masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah daerah masih harus memastikan pemulihan hunian, infrastruktur, layanan dasar, dan kehidupan masyarakat terdampak.

BPBD Tipe A dan Masa Peralihan

Secara substansial, Ranperda mengusulkan penyesuaian susunan perangkat daerah, khususnya pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A. BPBD Tipe A tersebut direncanakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada suburusan bencana.

Selain penyesuaian struktur, Ranperda juga mengatur masa peralihan kelembagaan. Perangkat daerah yang selama ini melaksanakan suburusan pemerintahan bidang bencana dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah baru diundangkan tetap melaksanakan tugasnya.

Pelaksanaan tersebut berlangsung sampai ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja yang baru.

Penguatan Organisasi Harus Diikuti Kapasitas Nyata

Pengalaman bencana pada 2025 dan 2026 menjadi pengingat bahwa Kabupaten Solok membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang kuat dan mampu bekerja secara terkoordinasi.

Penyesuaian kelembagaan BPBD menjadi Tipe A diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Namun, perubahan klasifikasi organisasi saja tidak otomatis menjamin peningkatan kualitas penanganan bencana. Penguatan tersebut perlu diikuti dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana, sistem informasi dan peringatan dini, dukungan anggaran, serta pembagian tugas yang jelas.

Koordinasi antara BPBD, OPD teknis, pemerintah kecamatan, wali nagari, relawan, dan masyarakat juga menjadi faktor penting. Terlebih, penanganan bencana di Kabupaten Solok membutuhkan pendekatan yang menyesuaikan karakteristik wilayah dan potensi ancaman di masing-masing nagari.

Ranperda perubahan ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tersebut masih harus melalui pembahasan bersama DPRD Kabupaten Solok sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pembahasan ini menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa penguatan kelembagaan BPBD tidak berhenti pada perubahan struktur organisasi, tetapi benar-benar diarahkan pada peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana. (Jo)

⚠
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with