Pemerintah Kabupaten Solok mengusulkan regulasi khusus mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pemerintah daerah menyiapkan kerangka pengaturan yang mencakup pembagian kewenangan, kriteria teknis kawasan kumuh, penyediaan tanah, hingga skema pembiayaan.
Koto Baru, BaNagari.id | Materi Ranperda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Jumat (6/11/2026), di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Solok, Koto Baru, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., didampingi Wakil Ketua H. Armen Plani, S.AP., dan Mukhlis, S.H. Kegiatan dihadiri sekitar 22 anggota DPRD, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., kepala OPD terkait, serta unsur Forkopimda.
Lima Pokok Pengaturan Penanganan Permukiman Kumuh
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati H. Candra, S.Hi membacakan Nota Penjelasan Bupati Solok Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., terhadap tiga Ranperda yang diajukan pemerintah daerah, yang disusun untuk menyediakan kerangka regulasi yang komprehensif agar pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman kumuh di Kabupaten Solok dapat berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Ada lima pokok pengaturan yang menjadi substansi Ranperda tersebut, Pertama, pengaturan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Kedua, instrumen pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian, pemeliharaan kualitas sarana dan prasarana lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kelayakan hunian.
Ketiga, penetapan kriteria teknis kekumuhan. Kriteria tersebut meliputi kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, hingga proteksi kebakaran.
Keempat, pengaturan penyediaan tanah dan skema pendanaan untuk penataan perumahan dan permukiman dan Kelima, penguatan kerja sama, peran serta masyarakat, dan kearifan lokal dalam penanganan kawasan kumuh.
Pendanaan Tidak Hanya Bersumber dari APBD
Salah satu substansi menarik dalam Ranperda ini adalah perluasan sumber pembiayaan penanganan kawasan kumuh. Dalam nota penjelasan Bupati disebutkan, pendanaan tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga membuka ruang pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut memberikan ruang bagi keterlibatan berbagai sumber pembiayaan dalam penataan kawasan permukiman.
Di sisi lain, pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari juga menjadi perhatian agar pelaksanaan program memiliki kejelasan tanggung jawab.
Kriteria Kawasan Kumuh dan Peran Masyarakat
Ranperda ini juga mengatur kriteria teknis untuk mengidentifikasi kondisi kekumuhan. Aspek yang menjadi perhatian meliputi kondisi bangunan hunian, akses jalan lingkungan, ketersediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, serta proteksi kebakaran.
Kriteria tersebut menjadi bagian dari pendekatan penanganan yang tidak hanya melihat kondisi bangunan, tetapi juga kualitas lingkungan dan ketersediaan sarana prasarana dasar.
Selain itu, pemerintah daerah menempatkan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal sebagai bagian penting dalam pelaksanaan penataan permukiman.
Upaya penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Solok diarahkan untuk menyelaraskan program pembangunan dengan nilai adat dan tatanan budaya yang hidup di nagari.
Menunggu Pembahasan DPRD
Pada bagian akhir nota penjelasan, Bupati Solok mengharapkan masukan, saran konstruktif, dan koreksi dari DPRD terhadap Ranperda tersebut. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman kumuh secara terarah dan berkelanjutan.
Dengan masih berstatus Ranperda, substansi pengaturan mengenai kewenangan, kriteria teknis, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Solok sebelum dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Jo)





