Pemerintah Kabupaten Solok memaparkan hasil perhitungan tipologi BPBD dengan skor 560. Penataan organisasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana.
Pemerintah Kabupaten Solok menjawab pandangan fraksi DPRD terhadap tiga Ranperda. Pembahasan mencakup mekanisme Pilwana, penataan BPBD Tipologi A, hingga 8.518 unit rumah tidak layak huni.
Usulan BPBD Tipe A di Kabupaten Solok mendapat relevansi dari rangkaian bencana banjir dan galodo pada 2025–2026 yang berdampak terhadap warga, permukiman, pertanian, dan infrastruktur.
Dua Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok pada 6 November 2026 menghasilkan persetujuan dua Perda sekaligus penyampaian nota penjelasan tiga Ranperda baru.