Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Solok, Koto Baru, Selasa (10/11/2026).
Koto Baru, BaNagari.id | Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, S.Farm., Apt., didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Plani yang dihadiri Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi.
Dalam jawaban Pemerintah Kabupaten Solok Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi menyampaikan Tiga Ranperda yang menjadi pembahasan meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), dan Perangkat Nagari; perubahan ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; serta Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah memberikan tanggapan terhadap berbagai pertanyaan, saran, usulan, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Sejumlah isu yang mengemuka berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan nagari, penataan organisasi perangkat daerah, penguatan penanggulangan bencana, serta kondisi perumahan dan permukiman masyarakat.
Penataan Pemerintahan Nagari dan Mekanisme Pilwana
Pada pembahasan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2023, salah satu perhatian utama adalah penegasan kewenangan antara Wali Nagari, BPN, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pemerintah daerah menyampaikan bahwa diperlukan kejelasan batas kewenangan masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Wali Nagari menjalankan fungsi pemerintahan dan administrasi nagari, sedangkan kewenangan yang berkaitan dengan hak asal usul dan adat istiadat nagari menjadi ranah KAN.
Persoalan mekanisme Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) juga menjadi perhatian fraksi. Dalam jawabannya, pemerintah menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan Wali Nagari mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, termasuk ketentuan pemilihan paling banyak empat kali dalam jangka waktu delapan tahun.
Pemerintah juga menyatakan telah menyesuaikan persyaratan pencalonan Wali Nagari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan bagi Wali Nagari petahana, ASN, PPPK, dan perangkat nagari yang dipersyaratkan memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
Selain itu, pengisian perangkat nagari diarahkan berlangsung secara selektif, objektif, dan transparan dengan mempertimbangkan kompetensi serta kebutuhan organisasi. Mengenai kesejahteraan aparatur nagari, pemerintah menyampaikan bahwa penghasilan tetap dan tunjangan akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah. Usulan tunjangan keluarga dan tunjangan purna tugas akan dikaji lebih lanjut.
Pemerintah juga menyinggung penguatan fungsi BPN, pengelolaan keuangan dan aset nagari, termasuk pemanfaatan aplikasi Siskeudes, transaksi non-tunai, dan SIPADES.
Penataan Perangkat Daerah, BPBD Direncanakan Tipologi A
Pembahasan kedua berkaitan dengan perubahan ketiga Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Salah satu substansi yang mendapat perhatian adalah penataan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok.
Dalam jawaban pemerintah, disampaikan bahwa berdasarkan perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025, BPBD Kabupaten Solok direncanakan masuk dalam Tipologi A dengan total skor 560.
Perhitungan tersebut menggunakan sejumlah indikator, di antaranya jumlah penduduk sebanyak 419.031 jiwa, luas wilayah 3.590,404kilometer persegi, serta APBD sebesar Rp1.299.369.888.383.
Sementara itu, variabel teknis mencakup sembilan jenis potensi bencana dan jumlah penduduk yang terpapar bencana sebanyak 415.846 jiwa. Pemerintah menjelaskan bahwa penataan kelembagaan tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi BPBD, mulai dari mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, hingga penanganan tanggap darurat.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pembentukan BPBD Tipologi A tidak dimaksudkan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dalam pembagian fungsi yang dijelaskan pemerintah, Satpol PP berfokus pada penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum nonbencana, sedangkan BPBD menangani urusan kebencanaan.
Penjelasan tersebut turut dikaitkan dengan evaluasi terhadap kejadian banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Solok pada September 2026 lalu. Selain penataan BPBD, pembahasan kelembagaan perangkat daerah juga mencakup efektivitas penggunaan anggaran, analisis jabatan, analisis beban kerja, peningkatan disiplin ASN, serta penguatan kinerja dan akuntabilitas organisasi perangkat daerah.
Pemerintah Paparkan Data 8.518 Rumah Tidak Layak Huni
Substansi ketiga adalah Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam pembahasan ini, pemerintah memaparkan sejumlah data mengenai kondisi perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Solok.
Berdasarkan basis data perumahan yang disampaikan dalam rapat paripurna, terdapat sebanyak 8.518unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan kumuh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.339unit telah terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta diusulkan melalui aplikasi SiBARU Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pemerintah juga menyampaikan telah memiliki data lokasi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Solok Nomor 653-114-2025.
Dalam penanganannya, pemerintah menggunakan tujuh indikator kekumuhan, meliputi kondisi rumah, sanitasi, air minum, pengelolaan sampah, mitigasi bencana, dan aspek lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanganan kawasan kumuh juga direncanakan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah lintas sektor, antara lain Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan Dinas Sosial. Selain data RTLH, pemerintah memaparkan inventarisasi terhadap 76 perumahan di Kabupaten Solok. Dalam penjelasan tersebut, terdapat sejumlah status berbeda terkait perizinan, pembangunan, serta penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
Data tersebut menjadi bagian dari materi pembahasan mengenai penataan kawasan perumahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pemetaan, pencegahan, serta peningkatan kualitas kawasan permukiman, termasuk penyediaan fasilitas umum dan prasarana lingkungan seperti drainase, pengelolaan sampah, serta limbah rumah tangga dan industri.
Pembahasan Berlanjut Pada Tahapan Penyempurnaan Ranperda
Menutup penyampaian jawaban pemerintah, Wakil Bupati Solok menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, saran, dan pandangan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Pemerintah menyatakan bahwa berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan dalam penyempurnaan materi ketiga Ranperda agar selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah. Berbagai penjelasan dan komitmen yang disampaikan pemerintah masih perlu dicermati dalam proses pembahasan berikutnya hingga terbentuknya regulasi daerah.
Sejumlah materi yang mengemuka, mulai dari pembagian kewenangan pemerintahan nagari, kesejahteraan aparatur, penataan kelembagaan BPBD, hingga data ribuan rumah tidak layak huni, menjadi isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Solok.
Dengan demikian, substansi ketiga Ranperda tersebut tidak hanya berkaitan dengan penataan regulasi dan kelembagaan pemerintah daerah, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan dan program yang direncanakan dapat dilaksanakan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Jo)





