Pemerintah Kabupaten Solok menanggapi pandangan fraksi DPRD terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2023. Pembahasan mencakup kewenangan Wali Nagari, BPN, KAN, Pilwana, dan transparansi keuangan nagari.
Pemerintah Kabupaten Solok menjawab pandangan fraksi DPRD terhadap tiga Ranperda. Pembahasan mencakup mekanisme Pilwana, penataan BPBD Tipologi A, hingga 8.518 unit rumah tidak layak huni.