Pemerintah Kabupaten Solok menjawab pandangan fraksi DPRD terhadap tiga Ranperda. Pembahasan mencakup mekanisme Pilwana, penataan BPBD Tipologi A, hingga 8.518 unit rumah tidak layak huni.
Pembahasan tiga Ranperda Kabupaten Solok memasuki tahap pandangan umum fraksi. Isu pemerintahan nagari, kelembagaan daerah, kebencanaan, dan permukiman menjadi perhatian.