Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Koto Baru, BaNagari.id | Persetujuan tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok yang berlangsung di Gedung Perpustakaan dan Arsip Koto Baru, Kamis (05/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Plani dan Mukhlis. Agenda paripurna meliputi penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD 2027, penandatanganan berita acara, serta penyampaian pendapat akhir Bupati Solok.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Solok Jon Firman Pandu, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para Staf Ahli, Asisten, kepala OPD, camat, serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Ivoni Munir turut memperkenalkan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok yang baru, Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., MM. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada 23 Wali Nagari terpilih yang baru saja dilantik.

Banggar Sampaikan Hasil Pembahasan APBD 2027
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Solok, Yetty Aswaty, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia menegaskan bahwa pembahasan APBD merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Karena itu, kebijakan penganggaran harus disusun secara terarah, terukur, berkualitas, serta berorientasi pada asas manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan anggaran daerah juga harus memperhatikan stabilitas fiskal, mendukung pemulihan pascabencana, dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok.
Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat sejumlah penyesuaian terhadap struktur APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027.
Rincian APBD Kabupaten Solok Tahun 2027
Setelah melalui pembahasan bersama TAPD, struktur APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah
- Sebelum pembahasan: Rp1.178.944.047.468.
- Setelah pembahasan: Rp1.104.716.860.468.
- Berkurang: Rp74.227.187.000.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Sebelum pembahasan: Rp148.329.947.590.
- Setelah pembahasan: Rp148.329.947.590.
- Tidak mengalami perubahan.
- Pendapatan Transfer
- Sebelum pembahasan: Rp1.030.714.099.878.
- Setelah pembahasan: Rp956.386.912.878.
- Berkurang: Rp74.227.187.000.
- Belanja Daerah
- Sebelum pembahasan: Rp1.178.944.047.468.
- Setelah pembahasan: Rp1.104.797.535.468.
- Berkurang: Rp74.146.512.000.
Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 mencatatkan defisit sebesar Rp80.675.000. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp80.675.000 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

DPRD Dorong Pemulihan Pascabencana dan Pemerataan Pembangunan
Selain menyepakati struktur anggaran, DPRD Kabupaten Solok juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Salah satu perhatian utama adalah percepatan penanganan kerusakan lahan pertanian akibat bencana. DPRD menilai sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat.
DPRD juga meminta pemerintah daerah memperhatikan nagari-nagari yang masih tertinggal, baik dari sisi pembangunan fisik maupun nonfisik. Di bidang infrastruktur, pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, serta jembatan menjadi salah satu prioritas yang diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, DPRD mendorong perbaikan gedung DPRD yang terdampak bencana agar aktivitas dan pelaksanaan tugas kedewanan dapat kembali berjalan optimal. Sejumlah rekomendasi lainnya meliputi evaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peningkatan pendataan objek pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
DPRD juga meminta agar program-program sektor pertanian yang telah direncanakan segera direalisasikan. Perhatian terhadap prestasi atlet, bantuan untuk masjid dan kegiatan keagamaan, serta evaluasi kinerja seluruh OPD melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment turut menjadi bagian dari rekomendasi. Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dan ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan serta kapasitas fiskal yang tersedia.

Seluruh Anggota DPRD Setujui Ranperda APBD 2027
Setelah laporan Banggar disampaikan, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota DPRD yang hadir terhadap Ranperda APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda. Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan persetujuan.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Persetujuan DPRD oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris DPRD Kabupaten Solok, Nazar Syamsu, serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang diwakili pimpinan DPRD.

Bupati Jon Firman Pandu: Rekomendasi DPRD Jadi Perhatian Pemerintah
Dalam penyampaian pendapat akhir, Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, bersama TAPD dan seluruh tim yang telah bekerja dalam proses pembahasan APBD 2027.
Bupati menegaskan bahwa seluruh rekomendasi, saran, dan masukan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
Ia menjelaskan bahwa proses evaluasi APBD tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berbagai usulan DPRD tetap menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal.
Menurut Jon Firman Pandu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok ke depan akan difokuskan pada penanganan dan pemulihan pascabencana, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Terkait gedung DPRD yang terdampak bencana, pemerintah daerah juga akan memprioritaskan penyediaan dan perbaikan ruangan rapat agar aktivitas kedewanan dapat kembali berjalan dengan baik.
Bupati turut menekankan pentingnya peningkatan kinerja OPD, perhatian terhadap kegiatan keagamaan dan olahraga, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia secara khusus meminta seluruh kepala OPD agar bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan meningkatkan kinerja nyata di masing-masing perangkat daerah.
Keterbatasan anggaran, tegasnya, tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Kepentingan Masyarakat
Pengesahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 menjadi tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah di tengah tantangan pemulihan pascabencana. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan disetujuinya APBD 2027, perhatian selanjutnya tertuju pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, terutama pemulihan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, pemerataan antarwilayah, serta peningkatan pelayanan publik.
APBD bukan sekadar dokumen yang memuat angka pendapatan dan belanja daerah, melainkan instrumen kebijakan yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Masyarakat Kabupaten Solok tentu berharap setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah daerah dapat diwujudkan menjadi pembangunan yang merata, pelayanan yang semakin baik, dan percepatan pemulihan daerah pascabencana. (Jo)





