DPRD Kabupaten Solok menyetujui APBD Tahun Anggaran 2027 dengan pendapatan Rp1,104 triliun. Pemulihan pascabencana dan pemerataan pembangunan menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir mengungkap dua paket kegiatan PUPR senilai hampir Rp15 miliar berpotensi menjadi SiLPA dan meminta skema baru untuk pekerjaan hotmix.
Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi Golkar Feris Novel menyampaikan sejumlah catatan terkait data korban bencana, optimalisasi PAD, dan strategi menjemput anggaran pusat dalam pembahasan Ranperda APBD 2027.
Pimpinan DPRD dan fraksi Kabupaten Solok sepakat melanjutkan tahapan APBD 2027 di tengah pemulihan pascagalodo Arosuka. Kegiatan luar daerah sementara ditiadakan.