22.7 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

Di Tengah Duka Bencana, DPRD Kabupaten Solok Tetap Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2027

Pemulihan pascabencana masih menjadi bagian dari keseharian masyarakat Kabupaten Solok. Banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah pada pekan sebelumnya meninggalkan kerusakan pada infrastruktur, fasilitas pemerintahan dan lingkungan permukiman.

Koto Baru, BaNagari.id | Di tengah situasi tersebut, DPRD Kabupaten Solok tetap menjalankan agenda kelembagaan. DPRD menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Solok atas Ranperda tentang RAPBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027, Senin (28/09/2026).

Paripurna kali ini tidak digelar di gedung DPRD seperti biasanya. Kerusakan akibat bencana membuat kegiatan kelembagaan DPRD untuk sementara dilaksanakan dengan memanfaatkan Gedung Perpustakaan dan Arsip di Koto Baru.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis. Hadir pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat serta undangan lainnya.

Bagi DPRD, kondisi bencana tidak menghentikan pelaksanaan fungsi kelembagaan, terutama fungsi penganggaran yang menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Terlebih, RAPBD 2027 akan dibahas dalam konteks Kabupaten Solok yang sedang menghadapi kebutuhan pemulihan pascabencana.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok membahas pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027 di Koto Baru
Pandangan Umum Fraksi PKS disampaikan juru bicara Drh. Basrizal

Fraksi PKS: Anggaran Harus Terukur dan Berkeadilan
Pandangan Umum Fraksi PKS disampaikan juru bicara Drh. Basrizal. Fraksi PKS menyoroti sejumlah aspek penganggaran, di antaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, pembiayaan dan SiLPA.

Fraksi tersebut meminta agar komponen pendapatan dan belanja disusun secara terukur serta realistis sehingga APBD dapat memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Dalam konteks kondisi daerah pascabencana, Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap penanganan dan pencegahan bencana, pembangunan infrastruktur, sektor pertanian serta pendidikan.

Perhatian juga diarahkan kepada nagari yang dinilai masih membutuhkan dukungan pembangunan, termasuk pembangunan jembatan, kegiatan keagamaan dan sejumlah kebutuhan masyarakat. Selain RAPBD, Fraksi PKS turut menyoroti pembahasan Ranperda tentang pencegahan kekerasan seksual serta Ranperda Wisata Halal.

Fraksi PKS menyatakan dapat menerima RAPBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok membahas pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027 di Koto Baru
Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra disampaikan Hafni Hafiz.

Fraksi Gerindra: APBD 2027 Harus Menjawab Kebutuhan Korban Bencana
Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra disampaikan Hafni Hafiz. Fraksi Gerindra menempatkan kondisi masyarakat terdampak bencana sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan RAPBD 2027. Menurut pandangan fraksi tersebut, anggaran daerah perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang terdampak langsung banjir bandang dan longsor.

Pelayanan publik dan bantuan masyarakat juga dinilai perlu dilaksanakan secara transparan serta tepat sasaran. Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya mitigasi bencana, evaluasi menyeluruh, normalisasi serta edukasi kepada masyarakat.

Kerusakan bangunan pemerintahan akibat bencana juga menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Fraksi Gerindra mendorong adanya skala prioritas dalam penggunaan anggaran serta penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Semoga kita cepat bangkit,” menjadi pesan yang disampaikan Fraksi Gerindra. Fraksi tersebut menyatakan setuju agar RAPBD 2027 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok membahas pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027 di Koto Baru
Pandangan Umum Fraksi PPP disampaikan Endang Fitri Ayu Karlina

Fraksi PPP Soroti Pelayanan Publik dan PAD
Fraksi PPP melalui juru bicara Endang Fitri Ayu Karlina menekankan pentingnya RAPBD 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan dasar menjadi salah satu perhatian, sementara kebijakan PAD dinilai perlu terus dievaluasi.

Fraksi PPP juga menyoroti digitalisasi pendapatan, akurasi data objek pajak, pengelolaan aset serta serapan anggaran. Belanja daerah yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat dinilai perlu dikaji kembali.

Fraksi PPP menekankan pentingnya proses pembahasan yang terbuka dan objektif serta menyatakan setuju RAPBD 2027 dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

DPRD Kabupaten Solok menggelar paripurna pandangan fraksi terhadap RAPBD 2027 di Koto Baru
Juru bicara Fraksi PAN Misardi, S.Sos.,

Fraksi PAN: Skala Prioritas Anggaran Harus Jelas
Juru bicara Fraksi PAN Misardi, S.Sos., menyampaikan apresiasi atas penyampaian Nota Penjelasan RAPBD 2027. Namun, Fraksi PAN menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan transparansi.

PAD, program yang bersifat mendesak serta penggunaan anggaran menjadi perhatian. Program yang dinilai tidak produktif perlu ditinjau kembali agar ruang fiskal dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih prioritas.

Fraksi PAN juga menyoroti kondisi fiskal daerah, tata kelola keuangan, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi anggaran. Sejumlah sektor seperti UMKM, pertanian, pariwisata, peningkatan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, perlindungan sosial dan jaminan sosial juga menjadi perhatian.

Fraksi PAN menyetujui RAPBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD Kabupaten Solok menggelar paripurna pandangan fraksi terhadap RAPBD 2027 di Koto Baru
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat disampaikan Ismael Koto, SH

Fraksi Demokrat Soroti Bencana hingga Struktur OPD
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat disampaikan Ismael Koto, SH. Fraksi Demokrat menyampaikan keprihatinan atas bencana yang melanda Kabupaten Solok. Dalam pandangannya, sejumlah persoalan anggaran menjadi sorotan, mulai dari PAD, pembiayaan, belanja hingga penjelasan mengenai perubahan pendapatan daerah.

Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan terkait capaian RPJMD Kabupaten Solok, serapan anggaran serta pembiayaan tenaga PPPK paruh waktu yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, sistem manajemen talenta dan pengisian struktur OPD yang masih kosong turut menjadi perhatian. Fraksi Demokrat juga menilai target kinerja perlu diperjelas. Dalam konteks pascabencana, perbaikan kantor pemerintahan yang terdampak serta kondisi masyarakat korban bencana menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian.

Penertiban kawasan dan reboisasi juga disoroti sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana. Fraksi Demokrat menyatakan setuju RAPBD 2027 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

DPRD Kabupaten Solok menggelar paripurna pandangan fraksi terhadap RAPBD 2027 di Koto Baru
Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem disampaikan Tony Devisa.

Fraksi NasDem: Pemulihan Pascabencana Perlu Menjadi Perhatian
Fraksi NasDem melalui juru bicara Tony Devisa memberikan perhatian terhadap dampak bencana dan proses pemulihan pascabencana. Sarana dan prasarana, kebutuhan air bersih serta infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.

Fraksi NasDem juga menyinggung pelaksanaan APBD Perubahan yang dinilai perlu segera berjalan dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia. Mitigasi bencana secara terencana juga dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki langkah antisipasi menghadapi potensi kejadian serupa.

DPRD Kabupaten Solok menggelar paripurna pandangan fraksi terhadap RAPBD 2027 di Koto Baru
Pandangan Umum Fraksi Golkar disampaikan Olzaheri.

Fraksi Golkar Soroti Efektivitas Anggaran
Pandangan Umum Fraksi Golkar disampaikan Olzaheri. Fraksi Golkar menyampaikan duka dan keprihatinan atas bencana longsor dan banjir bandang yang melanda Kabupaten Solok.

Dalam pandangannya, PAD, SiLPA serta penanganan pascabencana menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan.

Evaluasi berkala terhadap anggaran juga dinilai penting agar belanja daerah dapat diarahkan secara tepat sasaran, efektif dan sesuai dengan skala prioritas. Fraksi Golkar menyatakan setuju pembahasan RAPBD 2027 dilanjutkan.

DPRD Kabupaten Solok menggelar paripurna pandangan fraksi terhadap RAPBD 2027 di Koto Baru
Pandangan Umum Fraksi Hanura-PDIP, Sultan Muhammad Bahri

Fraksi Hanura-PDIP: Anggaran Harus Memberikan Manfaat Langsung
Fraksi Hanura-PDIP melalui juru bicara Sultan Muhammad Bahri menitikberatkan agar RAPBD 2027 memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat, pertanian, UMKM dan pembangunan infrastruktur dasar menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian.

Dampak bencana juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran. Fraksi tersebut mendorong penguatan sistem mitigasi bencana sekaligus menjaga kualitas pembangunan melalui pelaksanaan yang profesional dan akuntabel. Di tengah kondisi pascabencana, pelayanan publik juga dinilai harus tetap berjalan.

Ivoni Munir: Evaluasi APBD Perubahan Perlu Segera Dibahas
Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir dalam rapat tersebut menekankan sejumlah agenda yang perlu ditindaklanjuti. Salah satunya penyelesaian peruntukan Transfer ke Daerah (TKD) yang diharapkan dapat direalisasikan pada akhir tahun.

Ivoni juga mendorong agar evaluasi APBD Perubahan segera dibahas dan diagendakan melalui Badan Musyawarah. Kondisi kantor-kantor pemerintahan yang terdampak bencana juga perlu terus dipantau.

Hal tersebut menjadi penting mengingat aktivitas pemerintahan harus tetap berjalan meskipun sejumlah fasilitas mengalami kerusakan.

DPRD Kabupaten Solok menggelar paripurna pandangan fraksi terhadap RAPBD 2027 di Koto Baru
DPRD Kabupaten Solok menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung Perpustakaan dan Arsip Koto Baru, Senin (28/9/2026).

Paripurna Berlangsung di Tengah Pemulihan
Rapat paripurna tersebut memperlihatkan dua agenda besar yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, Kabupaten Solok masih berada dalam fase penanganan dan pemulihan pascabencana. Di sisi lain, pemerintah daerah dan DPRD tetap harus menjalankan siklus perencanaan dan penganggaran untuk tahun berikutnya.

Kondisi ini membuat pembahasan RAPBD 2027 memiliki konteks yang berbeda. Sejumlah fraksi secara khusus memasukkan persoalan bencana, infrastruktur, pelayanan dasar, mitigasi, pemulihan fasilitas pemerintahan serta kebutuhan masyarakat terdampak ke dalam pandangan mereka.

Artinya, pembahasan RAPBD 2027 tidak hanya berbicara mengenai angka pendapatan dan belanja, tetapi juga bagaimana ruang fiskal daerah digunakan dalam menghadapi kondisi aktual Kabupaten Solok. Gedung DPRD yang mengalami kerusakan membuat rapat dilaksanakan di lokasi lain. Namun fungsi kelembagaan tetap berjalan.

Satu per satu fraksi menyampaikan pandangan, pertanyaan, masukan dan catatan terhadap RAPBD 2027. Pada bagian akhir rapat, pimpinan dan seluruh fraksi kembali menyampaikan duka atas musibah yang terjadi di Kabupaten Solok.

Di tengah kondisi tersebut, satu pesan yang muncul dari ruang paripurna adalah kebutuhan untuk menjaga pelayanan pemerintahan tetap berjalan sekaligus memastikan proses pemulihan pascabencana mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran. Kabupaten Solok masih berbenah. Dan di tengah proses itu, pembahasan RAPBD 2027 menjadi salah satu ruang penting untuk menentukan arah kebijakan daerah pada tahun mendatang. (Jo)

âš 
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with