Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Solok tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melakukan kunjungan kerja dan uji petik ke Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Rabu (11/11/2026).
Alahan Panjang, BaNagari.id | Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali persoalan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sekaligus mengidentifikasi potensi peningkatan PAD dari sektor pariwisata di kawasan Alahan Panjang dan sekitarnya.
Rombongan Pansus I dipimpin Ketua Pansus Hafni Hafiz, didampingi Wakil Ketua Basrizal serta anggota Pansus, Endang Fitri Ayu Karlina, Syukri Firman, dan Dasrianto. Pertemuan melibatkan Pemerintah Nagari Alahan Panjang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Solok.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Nagari Alahan Panjang, Fawzi Uncu, mengungkapkan sejumlah kendala dalam pemungutan PBB. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah ketidaksesuaian data objek pajak, termasuk adanya satu objek tanah atau bangunan yang disebut memiliki dua hingga lima data atau ketetapan PBB.
“Alhamdulillah, kader PBB sudah berupaya meningkatkan PAD. Namun, masih ada sejumlah persoalan di lapangan. Satu objek tanah atau bangunan terkadang memiliki dua sampai lima data atau ketetapan PBB, sehingga perlu dilakukan pembenahan data,” ungkap Fawzi.
Ia menyebutkan, realisasi pemungutan PBB di Jorong Alahan Panjang masih sekitar 25 persen. Sementara itu, beberapa jorong lainnya menunjukkan capaian yang lebih baik.
Menurut Fawzi, kendala pemungutan antara lain keterbatasan petugas, keterlambatan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ke nagari, serta perlunya kejelasan mengenai insentif petugas pemungut dan mekanisme pembagian hasil kepada nagari.
Pemerintah nagari, lanjutnya, telah melibatkan kader PBB, perangkat jorong, pemuda, dan Karang Taruna untuk membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Fawzi juga menyampaikan persoalan dana bagi hasil yang menurut keterangannya berdampak terhadap penerimaan nagari. Ia menyebut terdapat potensi penerimaan sekitar Rp30 juta yang tidak diterima sebagaimana diharapkan.
Pansus Minta Pembenahan Basis Data Pajak
Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, mengatakan kunjungan lapangan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan penerimaan PAD belum optimal.
“Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menggali persoalan dan titik-titik kelemahan yang menyebabkan PAD belum maksimal. Kami membutuhkan masukan langsung dari pemerintah nagari karena nagari merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat,” ujar Hafni.
Menurutnya, optimalisasi PBB perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembenahan data objek dan subjek pajak, proses pemungutan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.
Ia juga menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang baru mengurus pelunasan PBB ketika membutuhkan pelayanan administrasi, seperti pengurusan sertifikat tanah. Hafni berharap pemerintah nagari dapat mengoptimalkan peran petugas pemungut dan memperbaiki basis data wajib pajak. Pendekatan edukatif kepada masyarakat juga dinilai penting agar pembayaran pajak menjadi kesadaran bersama.
Wakil Ketua Pansus, Basrizal, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan bertujuan memaksakan kenaikan pajak, melainkan mencari potensi penerimaan yang belum tergarap dan memperbaiki tata kelola.
“DPRD tidak datang untuk memaksakan kenaikan pajak. Kita mencari celah dan potensi yang bisa ditata untuk menutupi kebocoran serta meningkatkan PAD. Nilai PBB masyarakat tidak selalu besar, sehingga pemungutannya juga harus selektif dengan tetap memperhatikan kemampuan wajib pajak,” ungkap Basrizal.
Ia juga meminta agar potensi pajak dari sektor pertambangan, pengembang perumahan, dan kegiatan usaha lainnya turut diidentifikasi. Anggota Pansus, Endang Fitri Ayu Karlina, mendorong optimalisasi kader PBB dengan melibatkan perangkat jorong serta pendekatan kearifan lokal. Sementara itu, Syukri Firman meminta agar data objek dan subjek pajak diklasifikasikan secara jelas, termasuk kemungkinan pembatalan SPPT yang ganda.
Syukri juga menyoroti bangunan dan perumahan baru yang belum sepenuhnya tercatat dalam basis data perpajakan. Hal senada disampaikan Dasrianto yang menilai pertumbuhan bangunan di kawasan Lembah Gumanti perlu diikuti pembaruan data pajak.
Pengelolaan Pariwisata dan Sistem Penerimaan PAD
Selain PBB, Pansus I juga membahas potensi PAD dari sektor pariwisata, khususnya di kawasan Alahan Panjang dan Danau Kembar. Dalam pemaparan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok yang disampaikan Kepala Dinas, Marcos Sopan, pengelolaan objek wisata masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, keamanan, kebersihan, pembiayaan operasional, serta sarana dan prasarana pendukung.
Khusus Alahan Panjang Resort, luas kawasan menjadi salah satu tantangan pengelolaan. Persoalan biaya operasional listrik, pembagian tanggung jawab fasilitas pemerintah dan swasta, serta kebutuhan perbaikan jalan dan drainase turut menjadi perhatian. Marcos menjelaskan, dinas terkait tengah melakukan pembenahan sistem pengelolaan, termasuk pengembangan aplikasi penginapan, pemasangan CCTV, dan penerapan sistem e-ticketing melalui kerja sama dengan Bank Nagari.
“Kita sedang bergerak menuju digitalisasi. Nantinya sistem tiket dan website dapat terkoneksi dengan Bank Nagari sehingga penerimaan langsung masuk ke kas daerah. Ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan transparansi penerimaan PAD,” jelasnya.
Ia juga memaparkan potensi dari jalur pendakian Gunung Talang yang disebut dikunjungi hampir 30 ribu pendaki setiap tahun melalui pengelolaan Pokdarwis. Ke depan, pengelolaan jalur pendakian akan diperkuat melalui kerja sama pemerintah daerah, pemerintah nagari, Pokdarwis, dan pemangku kepentingan lainnya.
Potensi penerimaan lainnya berasal dari usaha penginapan, hotel, homestay, restoran, serta aktivitas wisata air seperti jetski dan agrowisata. Marcos menyampaikan bahwa pengenaan pajak terhadap usaha yang memenuhi ketentuan perlu dioptimalkan melalui pendataan dan pengawasan. Ia juga menyebut pembenahan sistem karcis yang sebelumnya rawan hilang telah berjalan sekitar 80 persen dan diharapkan dapat mencapai 100 persen.
Terkait aktivitas jetski di kawasan danau, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Persoalan penggunaan lahan, jalan, pengelolaan sampah, dan kerja sama dengan pihak swasta juga menjadi bagian dari pembenahan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Pansus Minta Kepastian Tata Kelola Objek Wisata
Hafni Hafiz menilai potensi pariwisata Kabupaten Solok, khususnya kawasan Alahan Panjang dan Danau Kembar, perlu didukung pengelolaan profesional, infrastruktur memadai, kualitas pelayanan, serta sistem penerimaan yang transparan. Ia juga mempertanyakan efektivitas pengelolaan dermaga Singkarak dan Danau Kembar, termasuk potensi penerimaan dari aktivitas jetski.
Menurut Hafni, kepastian pengelolaan Alahan Panjang Resort perlu diperjelas, terutama mengenai pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pihak swasta, “Jangan sampai pengelolaan pariwisata menimbulkan pungutan liar. Kita perlu pemetaan persoalan, bukan mencari siapa yang salah. Sinergitas lintas sektoral sangat dibutuhkan agar setiap potensi bisa memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” tegasnya.
Ia turut mendorong percepatan pembangunan pintu masuk otomatis, kesiapan operator, pengawasan penerimaan tiket, serta penyusunan rancangan pengelolaan kebersihan kawasan wisata.
Wakil Ketua Pansus Basrizal juga menyoroti pertumbuhan usaha kopi, villa, homestay, dan hotel di wilayah Solok bagian Selatan. Perkembangan tersebut, menurutnya, perlu diikuti pembenahan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan kerja sama pemerintah dengan pihak swasta.
Sementara itu, anggota Pansus Dasrianto mengingatkan perlunya kejelasan pengelolaan retribusi parkir, sistem pemungutan pajak penginapan, serta lokasi pemungutan retribusi pendakian Gunung Talang.
Bapenda Sebut Realisasi PAD Sekitar 69 Persen
Dari sisi pendapatan daerah, perwakilan Bapenda Kabupaten Solok, Yovi, menyampaikan bahwa realisasi PAD hingga saat pertemuan berada di kisaran 69 persen. Dalam pemaparannya, ia mengakui bahwa kesadaran sebagian masyarakat dalam membayar pajak masih menjadi tantangan. Bapenda, menurutnya, melakukan pembenahan melalui penguatan basis data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sosialisasi, digitalisasi pelaporan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum.
Yovi berharap dukungan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat infrastruktur serta sistem pendukung agar potensi pendapatan dapat direalisasikan secara maksimal. Angka realisasi sekitar 69 persen tersebut menjadi salah satu informasi penting dalam pembahasan optimalisasi PAD. Namun, rincian target, nilai nominal, komponen pendapatan, dan tanggal posisi realisasi masih diperlukan untuk melihat sektor mana yang telah mencapai target maupun yang masih membutuhkan perhatian.
Menjadi Bahan Rekomendasi Pansus
Kunjungan Pansus I ke Alahan Panjang menghimpun sejumlah persoalan yang membutuhkan tindak lanjut, mulai dari pembenahan data objek dan subjek PBB, distribusi SPPT, ketersediaan petugas pemungut, hingga kejelasan insentif dan mekanisme bagi hasil kepada nagari.
Di sektor pariwisata, perhatian diarahkan pada kepastian pengelolaan objek wisata, sistem pemungutan tiket, kontribusi usaha pariwisata, pengawasan penerimaan, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.
Hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan penyusunan rekomendasi Pansus I DPRD Kabupaten Solok dalam rangka mendorong optimalisasi pendapatan daerah. Berdasarkan jadwal kerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Solok tanggal 5 November 2026, kunjungan lapangan Pansus-Pansus terkait optimalisasi PAD dijadwalkan berlangsung pada 11–13 November 2026. Selanjutnya, agenda Bamus mencantumkan rapat Pansus-Pansus optimalisasi PAD bersama pemerintah daerah pada 11 Desember 2026 untuk membahas hasil kunjungan lapangan.
Dengan demikian, tindak lanjut terhadap persoalan yang dihimpun di Alahan Panjang akan menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana pembenahan pendataan, pengelolaan pajak, dan tata kelola pariwisata dapat diterjemahkan menjadi peningkatan penerimaan daerah. (Jo)





