Pansus I DPRD Kabupaten Solok menggali persoalan pemungutan PBB dan potensi PAD sektor pariwisata di Alahan Panjang. Bapenda menyebut realisasi PAD sekitar 69 persen.
Anggota Pansus III DPRD Kabupaten Solok Feris Novel menekankan pentingnya rencana kerja dan pembagian peran agar pembahasan optimalisasi PAD menghasilkan evaluasi yang terarah.
Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Solok Iskan Nofis menilai kehadiran langsung kepala OPD diperlukan agar pembahasan optimalisasi PAD berlangsung lebih efektif dan menghasilkan jawaban substantif.
Pendataan objek reklame, penetapan target, dan penerapan sanksi menjadi sorotan Ari Rafika WD dalam rapat pembahasan optimalisasi PAD DPRD Kabupaten Solok.
DPRD Kabupaten Solok menyoroti perlunya kejelasan kewenangan, tarif, mekanisme pemungutan, dan penyetoran retribusi pasar nagari sebagai bagian dari optimalisasi PAD.
Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Solok Hafni Hafiz menekankan pentingnya uji petik lapangan, evaluasi pajak dan retribusi, serta pemetaan potensi pariwisata dalam optimalisasi PAD.
Pemanfaatan alat berat milik pemerintah daerah dan pendapatan sektor perizinan bangunan menjadi perhatian Ismael Koto dalam rapat pembahasan optimalisasi PAD DPRD Kabupaten Solok.