Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok tidak cukup hanya mengandalkan laporan target dan realisasi dari organisasi perangkat daerah (OPD). Pendataan objek pajak dan retribusi, pengawasan lapangan, hingga evaluasi potensi sektor pariwisata perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Kabupaten Solok, BaNagari.id | Hal tersebut menjadi salah satu sorotan Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, A.Md dalam rapat gabungan Pansus I, II, dan III bersama sejumlah OPD di Koto Baru, Kamis (29/10/2026).
Dalam pembahasan awal tersebut, Hafni menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengidentifikasi potensi PAD yang belum tergarap maksimal. Salah satunya melalui kegiatan uji petik atau pemeriksaan langsung terhadap objek penerimaan di lapangan.
Menurutnya, data yang disampaikan OPD perlu ditindaklanjuti dengan pengecekan kondisi faktual. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara potensi objek penerimaan, pendataan, pemungutan, dan realisasi yang masuk ke kas daerah.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pajak daerah, retribusi, serta potensi penerimaan dari kegiatan pariwisata.
Sektor Pariwisata dan Pajak Daerah Perlu Dipetakan
Hafni juga menyoroti peluang peningkatan PAD dari sektor pariwisata. Kabupaten Solok memiliki potensi destinasi wisata yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah apabila dikelola dengan baik.
Ia turut menyinggung perlunya melihat praktik pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah di Kabupaten Tanah Datar sebagai bahan perbandingan atau benchmarking.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempelajari pola pengelolaan yang dapat diterapkan sesuai karakteristik dan potensi Kabupaten Solok.
Selain pariwisata, pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), opsen pajak, serta berbagai objek retribusi juga perlu dievaluasi. Pemerintah harus memiliki data yang jelas mengenai objek yang menjadi sumber penerimaan, besaran potensi, mekanisme pemungutan, hingga realisasi penerimaannya.
Hafni turut mengingatkan pentingnya memastikan sistem pemungutan berjalan secara tertib dan tidak membebani masyarakat kecil.
Potensi Kebocoran Perlu Diuji dengan Data dan Lapangan
Dalam pembahasan optimalisasi PAD, persoalan potensi kebocoran penerimaan juga menjadi perhatian. Namun, hal tersebut perlu ditelusuri melalui data, pemeriksaan lapangan, dan penjelasan dari OPD terkait.
Uji petik dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian, pemerintah dan Pansus dapat menelusuri penyebabnya secara lebih terukur.
Pendekatan berbasis data juga penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem pemungutan dan pengawasan penerimaan daerah.
Selain itu, digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat transparansi, pencatatan transaksi, serta pengawasan penerimaan.
Pembahasan Berlanjut Bersama OPD Terkait
Rapat gabungan Pansus I, II, dan III DPRD Kabupaten Solok pada 29 Oktober 2026 masih berada pada tahap pembahasan awal. Sejumlah OPD menyampaikan gambaran umum mengenai target, realisasi, serta persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber-sumber PAD.
Pembahasan lebih terperinci direncanakan berlanjut melalui rapat Pansus bersama OPD terkait. Tahap lanjutan tersebut diharapkan dapat membedah potensi penerimaan setiap sektor, kendala pendataan dan pemungutan, hingga langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD.
Bagi Pansus, pendalaman tersebut menjadi penting agar pembahasan optimalisasi PAD tidak berhenti pada penyampaian angka, tetapi menghasilkan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi penerimaan dan persoalan tata kelola di lapangan.
Optimalisasi PAD pada akhirnya membutuhkan data yang akurat, pengawasan yang berjalan, serta komitmen setiap OPD untuk menindaklanjuti hasil evaluasi. Dengan demikian, peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan secara terukur tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. (Jo)




