Pendataan objek reklame dan optimalisasi penerimaan pajak reklame menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Solok, Ari Rafika WD, dalam pembahasan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kabupaten Solok, BaNagari.id | Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat gabungan Panitia Khusus (Pansus) I, II, dan III DPRD Kabupaten Solok bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Koto Baru, Kamis (29/10/2026).
Dalam pembahasan awal tersebut, Ari mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah melakukan pendataan terhadap objek reklame yang tersebar di wilayah Kabupaten Solok. Menurutnya, kejelasan data objek reklame menjadi hal penting untuk mengetahui potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat dihimpun pemerintah daerah.
Selain pendataan, ia juga menyoroti penetapan target penerimaan pajak reklame, mekanisme pemungutan, serta penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar potensi penerimaan dari sektor reklame dapat dikelola secara optimal dan tidak hanya bergantung pada data administratif yang belum tentu mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
Data Objek Reklame Perlu Dicocokkan dengan Kondisi Lapangan
Optimalisasi pajak reklame membutuhkan basis data yang akurat dan diperbarui secara berkala. Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah objek reklame, lokasi pemasangan, jenis reklame, masa izin atau penyelenggaraan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemasangannya.
Pendataan tersebut menjadi dasar dalam menentukan kewajiban pajak sekaligus menghitung potensi penerimaan daerah. Pengecekan langsung di lapangan juga dapat membantu memastikan kesesuaian antara jumlah objek yang tercatat dalam administrasi dengan reklame yang benar-benar terpasang.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi objek yang belum terdata maupun persoalan administrasi lainnya yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
Target dan Penegakan Aturan Perlu Dievaluasi
Selain pendataan, penetapan target pajak reklame juga perlu didasarkan pada potensi riil yang dimiliki daerah. Evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan diperlukan untuk mengetahui apakah capaian yang diperoleh telah mencerminkan potensi objek pajak yang tersedia.
Ari Rafika WD juga mempertanyakan mekanisme penagihan dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Aspek penegakan aturan menjadi bagian penting dalam tata kelola perpajakan daerah. Pemerintah perlu memastikan seluruh proses berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku, mulai dari pendataan, penetapan kewajiban, penagihan hingga penanganan pelanggaran.
Di sisi lain, kepastian prosedur dan transparansi informasi juga diperlukan agar penyelenggara reklame memahami kewajiban perpajakannya.
Menunggu Pendalaman Bersama OPD Terkait
Rapat gabungan Pansus I, II, dan III DPRD Kabupaten Solok pada 29 Oktober 2026 masih berada pada tahap penjelasan umum dan inventarisasi persoalan yang dihadapi OPD. Karena itu, persoalan pajak reklame yang disoroti Ari Rafika WD masih memerlukan pendalaman melalui penjelasan teknis dan data dari perangkat daerah yang membidangi pendapatan.
Dalam rapat lanjutan, DPRD diharapkan dapat memperoleh informasi lebih terperinci mengenai jumlah objek reklame yang terdata, target dan realisasi penerimaan, mekanisme pemungutan, hingga langkah pengawasan dan penegakan aturan. Pendalaman tersebut penting untuk memastikan bahwa potensi pajak reklame telah dipetakan secara akurat dan dikelola sesuai ketentuan.
Optimalisasi PAD tidak cukup hanya dengan menetapkan target penerimaan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan seluruh objek pajak terdata, kewajiban wajib pajak dijalankan, serta penerimaan yang menjadi hak daerah dapat dihimpun secara transparan dan akuntabel. (Jo)





