Perjalanan panjang dalam birokrasi pemerintahan telah mengantarkan Drs. Muhammad Al-Fajri pada amanah penting sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Solok. Mengawali pengabdian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 1 Februari 1989, ia telah melewati berbagai dinamika pemerintahan, mulai dari tugas di tingkat kecamatan, memimpin organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kini mendukung penyelenggaraan fungsi lembaga legislatif.
Arosuka, BaNagari.id | Puluhan tahun mengabdi membentuk pengalaman dan karakter Al-Fajri sebagai seorang pamong. Ia dikenal memiliki gaya komunikasi yang lugas, bersahabat, ramah, serta mudah membangun hubungan dengan berbagai kalangan.
Dalam lingkungan kerja, ia berupaya mengedepankan keterbukaan dan komunikasi. Baginya, hubungan harmonis antara pimpinan dan staf merupakan bagian penting dalam menciptakan suasana kerja yang produktif dan mendukung pelayanan pemerintahan.
Perjalanan kariernya bukan proses singkat. Ada pendidikan, perpindahan tugas, pengalaman memimpin, serta beragam tantangan yang menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya.
Memulai Pengabdian Sejak 1989
Perjalanan birokrasi Muhammad Al-Fajri dimulai pada 1 Februari 1989 ketika ia resmi menjadi CPNS. Semangat meningkatkan kapasitas diri kemudian membawanya mengikuti pendidikan tugas belajar di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Bukittinggi.
Pada 1992, ia mengawali penugasan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tiga tahun kemudian, tepatnya 1995, Al-Fajri melanjutkan pendidikan ke Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta untuk memperdalam pengetahuan di bidang pemerintahan.
Tahun 1998 menjadi babak baru dalam perjalanan pengabdiannya ketika ia pindah dan mulai bertugas di Kabupaten Solok.
Pengalaman di lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok terus berkembang. Pada 2003, ia dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Camat Lembah Gumanti. Setahun berselang, ia mendapat amanah sebagai Camat Pantai Cermin pada 2004, kemudian Camat X Koto Diatas pada 2006.
Pengalaman di tingkat kecamatan memberinya pemahaman mengenai dinamika pelayanan publik, koordinasi pemerintahan, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung.
Kariernya kemudian berlanjut di sejumlah perangkat daerah. Pada 2006, ia dipercaya menangani bidang Inforkomp. Selanjutnya, pada 2009 bertugas di KPPT dan pada 2011 di KP3M.
Pada 2013, Al-Fajri kembali memperoleh kepercayaan memimpin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok.
Perjalanan berikutnya berlanjut di lingkungan Dinas Sosial sebagai Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, kemudian menjabat Sekretaris Dinas Pariwisata, sebelum kembali bertugas di Dinas Sosial pada 2022.
Pada 2023, ia dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok.
Pengalaman lintas perangkat daerah tersebut memperkaya pemahamannya terhadap beragam urusan pemerintahan, mulai dari pelayanan masyarakat, pengelolaan organisasi, pariwisata, sosial, hingga ketertiban umum.
Puncak perjalanan kariernya memasuki babak baru pada 15 Desember 2025. Saat itu, Drs. Muhammad Al-Fajri resmi dipercaya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Solok, amanah yang diembannya hingga sekarang.
Sekretaris DPRD, Amanah dan Tantangan yang Menyenangkan
Bagi Al-Fajri, bertugas sebagai Sekretaris DPRD bukan sekadar perpindahan jabatan. Ia memandang posisi tersebut sebagai tantangan sekaligus pengalaman yang menyenangkan.
Menurutnya, DPRD memiliki karakteristik berbeda dibandingkan OPD lainnya. Pimpinan dan anggota DPRD merupakan representasi masyarakat dengan latar belakang, pengalaman, serta pemikiran politik yang beragam.
“Justru di situlah letak kekayaan pengalaman dan pergaulan kita. Kita berhadapan dengan banyak karakter, pemikiran, serta pengalaman yang berbeda. Itu menjadi pembelajaran tersendiri bagi saya,” ungkap Al-Fajri saat berbincang di ruang kerjanya di Arosuka, Jumat (30/10/2026).
Ia menjelaskan, Sekretariat DPRD memiliki posisi strategis dalam mendukung kelancaran tugas-tugas kedewanan. Dukungan tersebut mencakup administrasi, persidangan, keuangan, serta fasilitasi berbagai kegiatan pimpinan dan anggota DPRD.
Karena itu, komunikasi dan koordinasi menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas tersebut.
Sekretariat DPRD harus mampu menjadi jembatan komunikasi dan koordinasi antara lembaga legislatif dengan pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi itu, terdapat dua sisi pertanggungjawaban yang harus dipahami secara profesional.
“Secara operasional, kita bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, sementara secara administratif kita bertanggung jawab kepada Bupati Solok sebagai atasan kita. Kedua hubungan ini harus berjalan dengan baik, profesional, dan saling mendukung,” jelasnya.
Komunikasi dan Pelayanan Menjadi Kunci
Al-Fajri menilai, pengalaman para pimpinan DPRD Kabupaten Solok menjadi salah satu faktor yang membantu kelancaran komunikasi dan koordinasi kelembagaan.
Menurutnya, pimpinan DPRD saat ini memiliki pengalaman dalam pemerintahan maupun dunia politik. Pengalaman tersebut menjadi modal positif dalam membangun sinergi antara Sekretariat DPRD dan unsur pimpinan serta anggota dewan.
Baginya, tugas Sekretariat DPRD tidak hanya menyelesaikan urusan administrasi dan rutinitas perkantoran. Lebih dari itu, seluruh kebutuhan kelembagaan DPRD harus dapat difasilitasi dengan baik agar pelaksanaan fungsi kedewanan berjalan lancar.
Ia ingin membangun lingkungan kerja yang harmonis, mengedepankan komunikasi, serta menciptakan suasana saling menghargai antara pimpinan, anggota DPRD, pejabat struktural, dan seluruh staf Sekretariat DPRD.
Prinsip pelayanan juga menjadi perhatian utama yang terus ia tekankan kepada jajaran pegawai.
“Jangan pernah lelah melayani dengan baik kepada siapa pun. Itulah esensi kita sebagai aparatur pemerintah. Pelayanan harus menjadi prioritas, bukan sekadar kewajiban karena jabatan,” pesannya.
Ia menyebut semangat pelayanan tersebut sejalan dengan arah kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Solok di bawah Bupati Jon Firman Pandu, S.H., dan Wakil Bupati H. Candra, S.H.I., yang mengedepankan prinsip melayani masyarakat dengan baik.
Pamong yang Terus Belajar dan Mengabdi
Jika ditarik sejak awal pengangkatannya sebagai CPNS pada 1989, perjalanan Muhammad Al-Fajri mencerminkan pengalaman panjang seorang aparatur yang telah melewati berbagai fase pemerintahan.
Ia pernah bertugas di tingkat kecamatan, memimpin perangkat daerah, menangani urusan sosial, hingga kini mengemban tanggung jawab dalam mendukung tugas-tugas lembaga legislatif.
Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam memahami bagaimana roda pemerintahan berjalan, membangun koordinasi antarlembaga, serta menghadirkan pelayanan administrasi yang profesional.
Namun, bagi seorang pamong, pengabdian tidak semata-mata diukur dari panjangnya daftar jabatan yang pernah diemban. Lebih penting dari itu adalah bagaimana setiap amanah dijalankan dengan tanggung jawab dan memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.
Perjalanan Drs. Muhammad Al-Fajri menjadi gambaran bahwa pengalaman, kemampuan berkomunikasi, keterbukaan, serta kemauan untuk terus belajar merupakan bekal penting dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Kini, di Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, perjalanan pengabdian itu terus berlanjut. Dengan pengalaman yang telah ditempa selama puluhan tahun, ia dihadapkan pada tanggung jawab untuk memperkuat pelayanan administrasi dan fasilitasi kedewanan, sekaligus menjaga hubungan kelembagaan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Solok.
Jabatan boleh berganti dan tempat pengabdian bisa berpindah. Namun, semangat seorang pamong tetap berorientasi pada satu hal: melayani, bekerja dengan tanggung jawab, dan mengabdi demi kemajuan daerah. (Jo)





