Pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) tidak hanya menuntut kesiapan perangkat daerah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga membutuhkan pengawasan terhadap dukungan anggaran, kualitas pelayanan, serta pemerataan akses masyarakat.
Kabupaten Solok, BaNagari.id | Dalam konteks pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten Solok memiliki fungsi pengawasan dan anggaran yang relevan untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengembangan IKD oleh Kementerian Dalam Negeri serta digitalisasi Perlinsos oleh pemerintah pusat menjadi isu yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait kesiapan administrasi kependudukan, validitas data sosial ekonomi, infrastruktur teknologi, dan akses pelayanan hingga tingkat nagari.
Di tingkat daerah, sejumlah perangkat organisasi memiliki peran masing-masing. Disdukcapil menangani administrasi kependudukan, Dinas Sosial menjalankan urusan sosial sesuai kewenangannya, Diskominfo mendukung infrastruktur dan teknologi informasi, sedangkan DPMN berperan dalam pembinaan pemerintahan nagari. Kesiapan masing-masing perangkat daerah tersebut membutuhkan koordinasi dan dukungan kebijakan yang memadai.
Pengawasan Anggaran dan Pelayanan Publik
Melalui fungsi anggaran, DPRD memiliki ruang untuk membahas dan mengawasi alokasi APBD yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemerataan infrastruktur teknologi.
Sementara melalui fungsi pengawasan, DPRD dapat meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai capaian program, kendala pelaksanaan, dan langkah penyelesaian terhadap persoalan pelayanan masyarakat.
Hal ini penting agar digitalisasi tidak hanya berorientasi pada pengembangan aplikasi dan sistem, tetapi juga memperhatikan kemudahan akses masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet maupun masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
Menjaga Akses Masyarakat terhadap Pelayanan
Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan digitalisasi pelayanan tidak menciptakan hambatan baru bagi masyarakat. Warga lanjut usia, masyarakat kurang mampu, dan penduduk yang tidak memiliki telepon pintar tetap membutuhkan akses terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan informasi bantuan sosial.
Karena itu, mekanisme pendampingan melalui kecamatan dan nagari serta ketersediaan pelayanan alternatif menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pemerintah daerah.
Menunggu Penjelasan DPRD Kabupaten Solok
BaNagari.id memandang perlu adanya penjelasan dari DPRD Kabupaten Solok mengenai bentuk pengawasan yang telah dan akan dilakukan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung IKD dan digitalisasi Perlinsos. Konfirmasi tersebut mencakup dukungan anggaran, koordinasi lintas OPD, pemerataan infrastruktur, serta mekanisme evaluasi terhadap pelayanan masyarakat.
Informasi tersebut penting agar publik mengetahui bukan hanya program yang direncanakan pemerintah, tetapi juga bagaimana fungsi pengawasan legislatif dijalankan dalam memastikan pelayanan publik semakin mudah diakses, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
BaNagari.id akan meminta keterangan pimpinan DPRD, komisi terkait, dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Solok untuk memperoleh gambaran mengenai perhatian serta langkah pengawasan legislatif terhadap agenda transformasi digital pelayanan publik. (Jo)





