Irjen Pol Djati Wiyoto Abhady mengungkap sejumlah pekerjaan rumah yang masih perlu dilanjutkan jajaran Polda Sumatera Barat dan Polres di wilayah Sumbar. Hal itu disampaikan Djati menjelang dirinya meninggalkan jabatan sebagai Kapolda Sumbar setelah mendapat penugasan baru di lingkungan Polri.
Padang, BaNagari.id | Selama sekitar tiga bulan memimpin Polda Sumbar, Djati menyebut persoalan hukum dan sosial menjadi salah satu perhatian yang perlu terus ditangani, “Banyak persoalan hukum dan sosial yang menjadi atensi saya yang perlu ditangani oleh Polda Sumbar dan Polres jajaran,” kata Djati, Rabu (07/10/2026).
Ia mengatakan, sejumlah perkara yang masih menjadi tunggakan tidak dapat diselesaikan sekaligus. Penanganannya perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku.
“Secara bertahap, tunggakan perkara yang menjadi perhatian perlu segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Soroti Profesionalisme Penyidik
Selain persoalan perkara, Djati juga menyoroti tantangan yang dihadapi para penyidik. Menurutnya, penerapan KUHAP baru membuat beban tugas penyidik semakin kompleks. Karena itu, profesionalisme menjadi hal penting dalam proses penanganan setiap perkara.
“Beban tugas penyidik tidak ringan dengan penerapan KUHAP baru, sehingga perlu profesionalisme para penyidik,” jelasnya.
Djati selanjutnya mendapat penugasan sebagai Perwira Tinggi Baintelkam Polri dengan penugasan khusus pada Badan Reforma Agraria Nasional. Sementara itu, posisi Kapolda Sumbar selanjutnya dipercayakan kepada Irjen Pol Jawari. Pergantian tersebut telah dilaksanakan di tingkat Mabes Polri pada 3 Oktober 2026.
Rangkaian serah terima jabatan dan pisah sambut Kapolda Sumbar dijadwalkan berlangsung di Mapolda Sumbar pada Kamis (08/10/2026). Pergantian kepemimpinan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi jajaran Polda Sumbar untuk melanjutkan berbagai pekerjaan rumah yang masih berjalan, termasuk penanganan perkara serta persoalan hukum dan sosial yang menjadi perhatian kepolisian di Sumatera Barat. (Jo)




