Banjir bandang atau galodo yang menerjang wilayah Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, membuat penanganan kebencanaan di daerah itu bergerak cepat. Sejumlah permukiman warga hingga kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok terdampak material lumpur dan banjir.
Solok, BaNagari.id | Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah turun langsung meninjau kondisi dan penanganan bencana tersebut pada Selasa (22/09/2026), setelah bencana melanda kawasan tersebut pada malam sebelumnya.
Di tengah kondisi lapangan yang masih membutuhkan penanganan, Mahyeldi menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama. Selain evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah juga diminta mempercepat pendataan kerusakan sebagai pijakan untuk tahap pemulihan berikutnya.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah di Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak. Tadi ada dua orang yang hilang, alhamdulillah satu sudah ditemukan. Mudah-mudahan satu korban lagi juga dapat segera ditemukan,” ujar Mahyeldi di lokasi bencana.
Data Kerusakan Jadi Dasar Pemulihan
Menurut Mahyeldi, penanganan bencana tidak berhenti pada proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemerintah harus segera memiliki data yang akurat mengenai rumah warga, fasilitas umum, hingga kantor pemerintahan yang terdampak.
Pendataan tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. “Melalui Pak Sekda, validasi data harus segera disiapkan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, baik rumah warga maupun kantor pemerintahan bisa segera dilakukan,” tegasnya.
Banjir bandang membawa material lumpur dari kawasan perbukitan dan menerjang sejumlah kawasan permukiman serta fasilitas pemerintahan. Dampaknya juga dirasakan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok. Sebanyak 12 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Solok dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Kondisi tersebut membuat aktivitas pemerintahan ikut terganggu ketika pemerintah daerah masih harus bergerak menangani kebutuhan masyarakat terdampak.

Kabupaten Solok Tetapkan Tanggap Darurat 14 Hari
Untuk mempercepat koordinasi penanganan, Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Keputusan tersebut disampaikan Bupati Solok Jon Firman Pandu setelah melakukan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Ini duka kita bersama. Pusat pemerintahan Kabupaten Solok hampir bisa dikatakan lumpuh total karena berada di kawasan terdampak paling parah. Setelah berkoordinasi dengan Forkopimda, kami menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan,” ujar Jon Firman Pandu.
Selama masa tanggap darurat, pemerintah tidak hanya berfokus pada pembersihan material banjir, tetapi juga memastikan warga yang kehilangan tempat tinggal mendapatkan tempat aman.
Rumah Dinas Wakil Bupati Solok dialihfungsikan menjadi posko evakuasi sementara bagi warga terdampak. Di sisi lain, dapur umum tingkat kabupaten dan provinsi juga disiagakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan logistik masyarakat yang masih berada dalam kondisi darurat.
Antisipasi Banjir Susulan
Ancaman belum sepenuhnya berakhir. Pemerintah juga melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya banjir susulan, terutama karena terdapat peringatan dini terkait potensi curah hujan tinggi di wilayah Solok.
Alat berat disiagakan melalui koordinasi Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas terkait untuk melakukan pengerukan sedimen sungai. Pengerukan tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko dampak lanjutan apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.
Bagi pemerintah, fase tanggap darurat menjadi waktu penting untuk memastikan tiga hal berjalan bersamaan, warga aman, kebutuhan dasar terpenuhi, dan kerusakan terdata secara akurat. Mahyeldi meminta seluruh unsur pemerintah tetap bergerak cepat dan terkoordinasi selama masa tanggap darurat, terutama dalam memastikan keselamatan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak banjir bandang.
Setelah situasi darurat terkendali, data kerusakan dan kebutuhan lapangan akan menjadi pijakan untuk memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Bencana boleh datang tiba-tiba. Namun, penanganannya tidak boleh berjalan tanpa arah. Di tengah lumpur dan kerusakan yang masih terlihat, pekerjaan pemerintah kini bukan hanya membersihkan sisa galodo, tetapi juga memastikan masyarakat bisa kembali ke kehidupan normal secara bertahap. (Jo)





