Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, meminta Pemerintah Daerah memberikan informasi yang komprehensif dan menginventarisasi secara terperinci seluruh bantuan penanganan bencana Hidrometeorologi yang diterima Kabupaten Solok, baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maupun pemerintah kabupaten dan kota lainnya.
Koto Baru, BaNagari.id | Permintaan tersebut disampaikan Ivoni Munir dalam Rapat Kerja terbuka DPRD Kabupaten Solok bersama jajaran pemerintah daerah dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Solok, Koto Baru, Selasa (20/10/2026).
Menurut Ivoni Munir, besarnya dukungan dan perhatian Pemerintah Pusat, Provinsi Sumbar dan Kab/Kota Sesumbar ataupun Kab/Kota lain di Indonesia, membuktikan bahwa bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Solok juga mendapat atensi yang besar, sehingga penanganan tanggap darurat berjalan dengan baik dan cukup cepat.
Informasi bantuan atau data diperlukan agar masyarakat mengetahui besaran dukungan yang telah diberikan berbagai pihak untuk penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
Ia menilai, besarnya perhatian pemerintah pusat dan daerah lain terhadap Kabupaten Solok perlu disampaikan secara berkala dan jelas kepada publik, sekaligus menjadi bagian dari rasa terimakasih serrta pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan bantuan.
“Ini besar bantuannya, tapi belum terekspos maksimal, rugi kita masyarakat, rugi kita Pemerintah Daerah, DPRD dan Kepala Daerah, belum dapat informasi menyeluruh” menjadi penekanan oleh Ivoni Munir dalam pembahasan tersebut.

DPRD Minta Bantuan dari Berbagai Sumber Diinventarisasi
Dalam rapat tersebut, Ivoni Munir menyampaikan agar jajaran pemerintah daerah, termasuk Asisten dan kepala OPD terkait, memastikan tersedianya data lengkap mengenai bantuan yang diterima selama penanganan bencana, agar di kemudian hari, administrasi nya menjadi landasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan penanganan bencana.
Ia mengelompokkan sumber bantuan yang perlu didata, antara lain dukungan pemerintah pusat melalui APBN, bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta bantuan pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Pendataan, menurutnya, tidak cukup hanya mencatat bantuan berupa uang. Bantuan barang, dukungan peralatan, pekerjaan fisik, hingga bantuan yang disalurkan melalui rekening kas daerah juga perlu diinventarisasi.
Ivoni Munir menyebutkan bahwa data tersebut penting untuk mengetahui total dukungan yang diterima Kabupaten Solok, termasuk bantuan yang langsung digunakan untuk kegiatan penanganan bencana di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa pendataan perlu membedakan bantuan dalam bentuk dana yang diterima pemerintah daerah dengan dukungan langsung berupa pekerjaan fisik, peralatan, dan layanan penanganan darurat.
Soroti Informasi Rp24,6 Triliun dan Rp2,4 Triliun
Dalam forum Rapat Kerja tersebut, Ivoni Munir turut menyampaikan sejumlah informasi mengenai nilai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Barat yang menurutnya perlu pastikan kepada pemerintah pusat dan instansi terkait. Ia menyampaikan informasi mengenai angka Rp24,6 triliun untuk penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat selama periode 2026–2028 dari Pemerintah Pusat yang di release oleh Kementrian Pekerjaan Umum.
Selain itu, ia menyampaikan informasi mengenai angka Rp2,4 triliun yang disebut berkaitan dengan penanganan bencana Hidrometeorologi di Sumatera Barat pada 2026. Ivoni Munir mempertanyakan apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok telah menerima informasi resmi mengenai bantuan pemerintah pusat untuk Kabupaten Solok di tahun 2026 dari dokumen R3P yang telah di setujui pemerintah pusat.
Hal ini perlu di informasikan, agar dukungan pemerintah pusat dapat di ketahui oleh masyarakat secara berkala dan menyeluruh.
Ivoni Munir memberikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan penanganan bencana yang terjadi di kab solok dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan ataupun dari kelompok organisasi masyarakat

Proyek Rp111 Miliar dan Pekerjaan di Mushalla Al-Izzah Dipertanyakan
Selain angka program berskala provinsi, Ivoni Munir menyoroti informasi mengenai papan pengumuman pekerjaan R3P Kementerian Pekerjaan Umum yang bernilai Rp111 miliar untuk Sumatra Barat di 56 lokasi pekerjaan yang tersebar di Kab/Kota wilayah Sumatera Barat.
Dalam rapat, ia mengkonfirmasi ke Dinas PU Kabupaten Solok, Apakah pekerjaan dari 56 kegiatan dari Kementrian PU, hanya di Mushalla Al Izzah saja atau ada lokasi lain dan berapa nilai pekerjaan yang dialokasikan untuk kegiatan di tahap dua penanangan pemulihan bencana untuk Kabupaten Solok tahun 2026.
Menurutnya, Pemerintah daerah dan DPRD perlu menyampaikan ke masyarakat, pekerjaan mana yang berlokasi di Kabupaten Solok, apa bentuk penanganannya, dan berapa nilai anggaran untuk masing-masing lokasi.
Ia juga meminta pendataan mencakup wilayah lain di Kabupaten Solok yang mengalami bencana, termasuk kawasan Kubung, Junjung Sirih, dan Pantai Cermin. Namun, nilai Rp111 miliar yang disebut dalam rapat tersebut belum dapat disimpulkan sebagai dana khusus Kabupaten Solok. Rincian paket, lokasi, nilai kontrak, sumber anggaran, dan pelaksana pekerjaan perlu diperiksa melalui dokumen resmi pengadaan serta keterangan instansi penanggung jawab.
Penggunaan BTT Juga Disinggung
Dalam pembahasan yang sama, Ivoni Munir menyinggung Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk penanganan bencana. Ia menyebut bahwa tambahan BTT sebesar Rp3,6 miliar dalam perubahan anggaran telah digunakan untuk kebutuhan penanganan. Meski demikian, rincian realisasi dan kemungkinan saldo yang masih tersedia hingga akhir 2026 tetap perlu dipastikan melalui laporan keuangan pemerintah daerah.
Ivoni Munir menegaskan bahwa fokus pertanyaannya dalam rapat tersebut adalah bantuan di luar BTT, terutama dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota lainnya. Menurutnya, data yang lengkap akan membantu pemerintah daerah menjelaskan keseluruhan dukungan yang diterima, baik berupa dana maupun bantuan langsung yang berdampak pada penanganan bencana.
Minta Kejelasan Lokasi Pekerjaan R3P di Bawah Jembatan Kubang, Nagari Selayo
Persoalan lain yang disoroti Ivoni Munir adalah informasi mengenai perubahan lokasi pekerjaan penanganan bencana yang berkaitan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). Dalam rapat, ia menyampaikan bahwa dirinya memperoleh informasi mengenai pekerjaan yang dilaksanakan Nindya Karya melalui BWS di kawasan Jembatan Bawah Kubang Nagari Selayo yang terdampak bencana di akhir tahun 2025 kemaren.
Menurut informasi yang disampaikan Ivoni Munir, terdapat informasi mengenai titik pekerjaan yang disebut mengalami pergeseran dari lokasi yang sebelumnya dinilai mengalami kerusakan parah akibat banjir di akhir November 2025 yang lalu.
Ia mempertanyakan alasan perubahan titik tersebut dan meminta pemerintah daerah serta dinas terkait memastikan kesesuaian lokasi pekerjaan dengan hasil survei teknis awal ke BWS V.
“Ini menyangkut dengan anggaran yang dibantu oleh pemerintah pusat ke daerah,” menjadi salah satu penekanan Ivoni Munir ketika menyoroti pentingnya kejelasan titik lokasi pelaksanaan pekerjaan.
Informasi mengenai pergeseran lokasi tersebut masih memerlukan konfirmasi kepada BWS dan pihak pelaksana. Belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran atau penyimpangan sebelum tersedia dokumen perencanaan, hasil survei, perubahan desain atau lokasi, serta penjelasan resmi dari pihak terkait.
Meski demikian, pertanyaan mengenai kesesuaian lokasi pekerjaan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat layak ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen serta verifikasi lapangan.
Transparansi Menjadi Bagian dari Akuntabilitas Pemulihan
Ivoni Munir berharap pemerintah daerah segera mengumpulkan dan menyampaikan data bantuan secara menyeluruh agar masyarakat mengetahui dukungan yang telah diberikan untuk Kabupaten Solok.
Menurutnya, keterbukaan tersebut bukan semata-mata persoalan publikasi, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban penggunaan bantuan dan kejelasan manfaat yang diterima masyarakat. Pendataan yang terintegrasi dapat membantu pemerintah daerah dan DPRD memetakan kebutuhan yang sudah terpenuhi, pekerjaan yang sedang berlangsung, serta kebutuhan pemulihan yang masih belum tertangani.
Bagi Kabupaten Solok, langkah tersebut penting untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan serta didukung data yang dapat diuji. BaNagari.id akan menelusuri lebih lanjut data bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, rincian proyek R3P di Kabupaten Solok, serta status pekerjaan di kawasan Arosuka dan Jembatan Bawah Kubang.
Konfirmasi kepada pemerintah daerah, BPBD, Dinas PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Balai Wilayah Sungai diperlukan untuk memastikan nilai bantuan, cakupan pekerjaan, serta perkembangan pelaksanaannya berdasarkan dokumen resmi. (Jo)





