Perhatian publik kini tertuju pada salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang tengah berlangsung di Kabupaten Solok. Jalur vital yang membentang di ruas Lubuk Selasih–Surian, atau yang lebih dikenal dengan kawasan Jalan Nasional Aia Dingin, kini tengah memasuki masa pengerjaan fisik berskala besar.
Kab. Solok, BaNagari.id | Tidak tanggung-tanggung, proyek yang berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat ini menyerap anggaran yang sangat fantastis. Berdasarkan penelusuran data BaNagari.id, proyek ini memiliki pagu anggaran mencapai Rp225 Miliar yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Adapun nilai kontrak yang disepakati untuk eksekusi fisik di lapangan mencapai Rp180 Miliar, yang dimenangkan oleh kontraktor pelaksana PT Rimbo Peraduan. Kontrak proyek gajah ini sendiri telah diteken sejak akhir Desember 2025 lalu.
Spesifikasi Raksasa: Lebar 11 Meter
Dengan suntikan dana ratusan miliar tersebut, Jalan Nasional Aia Dingin dirancang untuk mengalami transformasi signifikan. Proyek ini menargetkan penanganan dan peningkatan jalan sepanjang 21,6 kilometer.
Satu hal yang paling menonjol dari spesifikasi teknis proyek ini adalah rencana pelebaran badan jalan. Ruas jalan eksisting yang di beberapa titik hanya memiliki lebar sekitar 4 meter, akan disulap dan diperlebar hingga mencapai target lebar rencana 11 meter.
Pelebaran jalan ini diharapkan mampu memperlancar urat nadi perekonomian, memangkas waktu tempuh, sekaligus meminimalisir angka kecelakaan di jalur tersebut termasuk di kawasan rawan yang sempat populer dengan sebutan “Kelok Vasco”.
Tantangan Pembebasan Lahan
Namun, menyulap jalan selebar 4meter menjadi 11meter sepanjang puluhan kilometer tentu bukan perkara mudah. Proyek fisik di lapangan tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat sekitar. Pelebaran jalan secara otomatis akan bersinggungan langsung dengan permukiman, rumah, hingga pagar milik warga yang selama ini berdempetan dengan bibir jalan.
Di sinilah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok harus turun tangan. Meski berstatus proyek nasional, urusan ganti rugi atau kompensasi lahan dan bangunan warga yang terdampak diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Pertanyaannya, sejauh mana kesiapan Pemkab Solok dalam membebaskan ratusan titik lahan warga di sepanjang jalur Aia Dingin agar tidak menghambat laju excavator bernilai Rp180 Miliar tersebut?
BaNagari.id akan mengupas tuntas dinamika dan fakta mengejutkan di balik pembebasan lahan Jalan Aia Dingin ini pada edisi investigasi selanjutnya. (Jo)





