Pemerintah Kabupaten Solok mulai mematangkan pelaksanaan empat paket pekerjaan konstruksi jalan melalui Pre Construction Meeting (PCM). Rapat pra-konstruksi tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan sebelum pekerjaan dilaksanakan di lapangan. Agenda tersebut sebelumnya telah dijadwalkan melalui surat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Nomor 600.2/262/DPRKPP-2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
Arosuka, BaNagari.id | Retni Humaira, ST, MT, Kadis DPRKPP Kabupaten Solok manyampaikan bahwa PCM dilaksanakan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok itu melibatkan unsur pemerintah daerah, pendampingan hukum, pelaksana pekerjaan hingga konsultan, Selasa (6/10/2026)
Rapat dihadiri Kasi Datun Kejaksaan Negeri Solok, Yondra Permana, S.H., M.H., bersama tim, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tim Teknis, pelaksana pekerjaan atau kontraktor, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas.
“Keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi bagian penting dalam menyamakan pemahaman sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, terutama terkait aspek teknis, administrasi, pelaksanaan pekerjaan serta mekanisme pengawasan,” ungkap Retni.
Empat Paket Pekerjaan Jalan
Menurut Retni Empat paket pekerjaan yang dibahas dalam PCM tersebut berada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok yang meliputi:
- Pekerjaan Jalan Ribu-Ribu Darean Jorong Kampung Tangah Nagari Paninggahan;
- Pekerjaan Jalan Rusus Muaro Pingai;
- Pekerjaan Jalan Lingkungan Nagari Kinari;
- Pekerjaan Jalan Panggang Batu.
“Melalui PCM, berbagai pihak yang terlibat dalam pekerjaan diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai dokumen pekerjaan, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan serta pembagian tanggung jawab masing-masing,” harapnya.
Forum tersebut juga menjadi ruang untuk menyampaikan hal-hal teknis yang perlu diperhatikan oleh pelaksana sebelum pekerjaan masuk ke tahap pelaksanaan fisik.
Kejari Hadir dalam Pendampingan Hukum
Salah satu unsur yang hadir dalam PCM adalah Kasi Datun Kejaksaan Negeri Solok Yondra Permana, S.H., M.H. bersama tim. Kehadiran Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Solok tercantum dalam undangan PCM yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Solok.
Namun, keterlibatan tersebut tidak serta-merta berarti terdapat persoalan hukum dalam empat paket pekerjaan tersebut. “Pendampingan hukum pada tahap pra-konstruksi dapat menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan meminimalkan potensi persoalan dalam proses pelaksanaannya,” terang Retni Humaira.
“Karena itu, aspek kepatuhan terhadap dokumen kontrak, ketentuan pengadaan serta pelaksanaan pekerjaan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sejak awal,” pungkas Retni.
Kontraktor dan Konsultan Turut Hadir
Selain unsur pemerintah daerah dan Kejaksaan, PCM juga mempertemukan pihak yang berkaitan langsung dengan pekerjaan di lapangan. PPK, PPTK dan Tim Teknis hadir bersama pelaksana pekerjaan atau kontraktor, Konsultan Perencana serta Konsultan Pengawas.
Komposisi tersebut membuat pembahasan tidak hanya berada pada level administratif, tetapi juga menyentuh kesiapan teknis dan pelaksanaan pekerjaan. Konsultan Perencana memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan, sementara Konsultan Pengawas berperan dalam pengawasan pekerjaan ketika pelaksanaan konstruksi berjalan.
Di sisi lain, kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan menjadi pihak yang akan menjalankan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Karena itu, kesamaan pemahaman antarpihak sejak tahap PCM menjadi salah satu bagian penting sebelum pekerjaan dimulai.
Tahapan Awal Sebelum Pekerjaan Berjalan
Pelaksanaan PCM menandai salah satu tahapan persiapan menuju pelaksanaan empat paket pekerjaan jalan tersebut. Setelah tahapan persiapan selesai, perhatian berikutnya akan tertuju pada pelaksanaan fisik di lapangan, termasuk kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi, volume, mutu, jadwal serta dokumen kontrak.
Bagi masyarakat, informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan juga menjadi penting karena empat paket tersebut berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Solok.
Dengan seluruh pihak terkait telah dipertemukan dalam PCM, pekerjaan selanjutnya adalah memastikan apa yang telah dibahas dan disepakati benar-benar dilaksanakan di lapangan. Empat paket jalan kini memasuki tahap pelaksanaan. Dari meja PCM, perhatian berikutnya akan bergeser ke lapangan, bagaimana pekerjaan dikerjakan, apakah sesuai spesifikasi, dan bagaimana pengawasannya.
Retni berharap dengan adanya pendampingan dari awal dari tim kejaksaan pelaksaan kegiatan di DPRKPP dapat terlaksana dgn baik, tepat waktu dan kualitasnya bagus dan tidak ada permasalahan dikemudian hari. (Jo)





