Penanganan pascagalodo di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, masih membutuhkan kerja lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam pembersihan material bencana, normalisasi sungai, serta penanganan kawasan perkantoran dan permukiman terdampak.
Koto Baru, BaNagari.id | Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Solok bersama pemerintah daerah, Selasa (20/10/2026), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Effia Vivi Fortuna, memaparkan pekerjaan penanganan infrastruktur serta dukungan peralatan dari instansi teknis pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Asnur, turut menjadi bagian dari pembahasan mengenai pembersihan kawasan terdampak. Dalam laporan penanganan yang disampaikan sebelumnya, DLH disebut mengerahkan 25 personel, tetapi masih menghadapi keterbatasan armada pengangkut.
Rapat yang berlangsung di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip), Koto Baru, tersebut menjadi forum evaluasi penanganan bencana sekaligus pembahasan kebutuhan pemulihan ke depan.
PUPR Sebut Pembersihan dan Normalisasi Sungai Masih Berjalan
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna, menjelaskan bahwa selama penanganan bencana, pihaknya tidak hanya menghadapi dampak terhadap infrastruktur, tetapi juga membantu memfasilitasi penanganan permukiman masyarakat dan kawasan perkantoran.
Ia menyampaikan bahwa pembersihan material dan sedimentasi dilakukan secara bertahap, dengan permukiman masyarakat menjadi salah satu prioritas sebelum penanganan kantor PUPR dilanjutkan.
Menurut Effia, pekerjaan tersebut berlangsung selama sekitar tiga minggu dengan dukungan sejumlah instansi teknis. Dari BPBPK bidang Cipta Karya, PUPR menyebut adanya bantuan berupa satu unit ekskavator besar, dua ekskavator kecil, tiga dump truck, tiga breaker, dan lima unit mobil tangki air.
Dukungan juga datang dari Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWS V), yang menurut penjelasan Effia mengerahkan 12unit ekskavator untuk membantu pekerjaan penanganan sungai. Normalisasi dilakukan pada alur sungai di sekitar kawasan terdampak. Dalam rapat, Effia menjelaskan bahwa pekerjaan yang dimulai dari kawasan jembatan Bailey berlanjut ke bagian sungai lainnya.
Ia menyebut pekerjaan normalisasi masih berlangsung dan dukungan dari BWS V direncanakan berlanjut hingga Desember 2026. Namun, setiap tahapan pekerjaan tetap memerlukan pemantauan teknis, terutama terkait kondisi alur sungai, sedimentasi, serta kebutuhan pengendalian banjir untuk jangka menengah dan panjang.
Jembatan Bailey Masih Memerlukan Perhatian Teknis
Dalam pemaparannya, Effia juga menyinggung kondisi jembatan Bailey yang digunakan untuk mendukung akses di kawasan terdampak. Ia mengingatkan bahwa jembatan tersebut masih memerlukan perhatian karena pemasangan abutmen atau struktur penyangga belum memenuhi standar yang disebutkannya dalam rapat.
Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan rambu-rambu yang terpasang dan mengikuti ketentuan penggunaan jembatan dari pihak berwenang. Effia juga menjelaskan bahwa material batu yang tertahan di sekitar jembatan menjadi bagian dari pekerjaan penanganan sungai. Pemanfaatan material tersebut untuk kebutuhan konstruksi pengendali aliran masih perlu dibahas bersama bagian hukum dan instansi terkait.
Dalam rapat, PUPR turut menyampaikan bahwa penanganan jangka pendek mencakup perbaikan alur sungai dan upaya pemasangan struktur pengendali seperti groundsill atau check dam di lokasi yang dinilai memerlukan penanganan.
Sementara itu, pembangunan sabo dam belum disebut sebagai pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Effia menjelaskan bahwa pembangunan struktur tersebut memerlukan pembahasan dan persetujuan pada tingkat yang lebih tinggi.
Pembedaan antara pekerjaan yang sedang berlangsung, rencana teknis, dan proyek yang masih memerlukan persetujuan menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat mengenai tahapan pemulihan.
DLH Hadapi Kebutuhan Armada untuk Pembersihan
Selain penanganan infrastruktur, pembersihan lingkungan menjadi bagian penting dalam pemulihan kawasan Arosuka setelah diterjang galodo ungkap Asnur, Kepala DLH Kabupaten Solok yang turut terlibat dalam pekerjaan pembersihan material bencana. Dalam laporan penanganan yang dibahas, Asnur menyebut mengerahkan 25 personel, sementara keterbatasan armada pengangkut masih menjadi kendala.
Keterbatasan kendaraan dapat memengaruhi kecepatan pengangkutan material, terutama ketika pembersihan harus dilakukan di beberapa titik sekaligus. Karena itu, penanganan pascabencana membutuhkan koordinasi antara DLH, PUPR, BPBD, pemerintah nagari, serta instansi teknis lain agar pembersihan, pengangkutan material, dan penanganan infrastruktur dapat berjalan saling mendukung.
Keterangan mengenai jumlah material yang sudah diangkut, titik pembersihan yang telah diselesaikan, kebutuhan kendaraan tambahan, serta lokasi yang masih membutuhkan penanganan perlu dilengkapi dengan data terbaru dari DLH. Data tersebut penting untuk mengukur progres pemulihan secara objektif, bukan hanya berdasarkan jumlah personel yang dikerahkan.
Foto Udara dan Kajian Kawasan Gunung Talang Diusulkan
Dalam pembahasan mitigasi, Kadis PUPR, Effia Vivi Fortuna menyampaikan usulan agar pemerintah daerah kembali melakukan pemotretan udara di kawasan Gunung Talang. Ia menjelaskan bahwa foto udara pernah dilakukan pada 2005 dan dinilai membantu mengidentifikasi sejumlah kondisi kawasan yang berpotensi berkaitan dengan aliran air serta sedimentasi.
Menurutnya, pembaruan data diperlukan karena sudah lebih dari dua dekade sejak kegiatan tersebut dilakukan. Melalui pemotretan udara yang diperbarui, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran kondisi kawasan secara lebih menyeluruh sebagai bahan perencanaan penanganan dan mitigasi.
Meski demikian, penentuan penyebab galodo maupun pemetaan jalur aliran yang berisiko tetap membutuhkan kajian teknis dan ilmiah. Foto udara merupakan salah satu sumber data yang dapat digunakan, bukan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan penyebab bencana.
Usulan ini juga sejalan dengan pembahasan dalam RDP mengenai perlunya penguatan mitigasi, termasuk pemantauan sungai dan identifikasi kawasan rawan.
Sebelas Gedung Perkantoran Disebut Tidak Direkomendasikan untuk Ditempati
Persoalan lain yang muncul dalam rapat adalah kondisi bangunan perkantoran pemerintah daerah yang terdampak galodo. Effia menyatakan bahwa terdapat 11 gedung perkantoran yang, berdasarkan rekomendasi teknis yang ia sampaikan dalam rapat, tidak direkomendasikan untuk tetap ditempati.
Ia juga menjelaskan bahwa pemeriksaan lanjutan oleh ahli dari Universitas Andalas direncanakan berlangsung pada November 2026 untuk menilai kondisi sejumlah lokasi terdampak.
Keterangan tersebut menjadi perhatian karena hasil pemeriksaan akan berpengaruh terhadap keputusan mengenai penggunaan kembali gedung, perbaikan, maupun kemungkinan pemindahan fungsi perkantoran.
Dalam rapat, lahan THKW seluas sekitar enam hektare disebut sebagai salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk pembangunan kembali perkantoran. Namun, alternatif tersebut belum dapat diperlakukan sebagai keputusan final relokasi. Penentuan lokasi tetap memerlukan kajian kelayakan, kepastian status lahan, kebutuhan pelayanan publik, serta keputusan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
DPRD dan pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa dokumen rekomendasi teknis, daftar bangunan terdampak, serta rencana tindak lanjut dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
Pemulihan Membutuhkan Data Progres dan Koordinasi
Pembahasan dalam RDP memperlihatkan bahwa penanganan pascagalodo tidak berhenti pada pembersihan awal. Pekerjaan masih mencakup normalisasi sungai, pengangkutan material, pemeriksaan infrastruktur, dan perencanaan mitigasi.
Untuk memastikan efektivitas pemulihan, diperlukan data yang menunjukkan lokasi pekerjaan, progres fisik, kebutuhan peralatan, penggunaan anggaran, serta target penyelesaian setiap kegiatan.
Pada sisi lingkungan, DLH perlu menjelaskan perkembangan pembersihan dan kebutuhan armada. Sementara itu, PUPR dan instansi teknis terkait perlu memperjelas tahapan normalisasi, kondisi infrastruktur, serta status kajian kawasan dan bangunan.
Koordinasi antarlembaga menjadi penting agar pekerjaan yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri dan kebutuhan masyarakat terdampak tetap menjadi prioritas. Melalui evaluasi dan tindak lanjut yang terukur, pemulihan Arosuka diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi kawasan yang terdampak, tetapi juga memperkuat kesiapan infrastruktur dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana berikutnya. (Jo)





