Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok mengungkapkan sejumlah kendala dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, mulai dari keterbatasan peralatan operasional, kondisi kendaraan yang sudah berusia lebih dari 10 tahun, hingga sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) di kawasan Gunung Talang yang belum beroperasi sepenuhnya.
Koto Baru, BaNagari.id | Hal tersebut disampaikan Kabid KL BPBD Kabupaten Solok, Indra Mukhsis, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Solok di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip), Koto Baru, Selasa (20/10/2026).
Rapat tersebut membahas penanganan banjir bandang atau galodo yang berdampak pada kawasan Arosuka, termasuk kompleks perkantoran pemerintah daerah dan permukiman masyarakat.
Dalam pemaparannya, Indra menjelaskan bahwa BPBD telah mengerahkan personel untuk melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana. Namun, pelaksanaan penanganan di lapangan menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana.
Peralatan BPBD Berusia Lebih dari 10 Tahun
Indra menjelaskan, ketika bencana terjadi, BPBD mengerahkan dua tim untuk melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana atau Jitu Pasna. Tim tersebut turun ke lokasi untuk melihat kondisi masyarakat terdampak, mengidentifikasi kebutuhan, serta mengetahui kendala yang dihadapi warga.
Menurutnya, BPBD telah mengidentifikasi potensi kebutuhan pengungsian. Namun, ketersediaan tenda menjadi salah satu kendala yang dihadapi saat itu. Indra menyebut BPBD hanya memiliki satu unit tenda pengungsian berukuran besar. Kondisinya sudah cukup lama digunakan dan terdapat bagian yang mengalami kebocoran.
Tenda tersebut akhirnya digunakan sekaligus sebagai posko penanganan bencana, sehingga tidak dapat sepenuhnya difungsikan sebagai tempat pengungsian. Ia menyampaikan bahwa sekitar 500 jiwa terdampak dan tersebar di sejumlah lokasi pengungsian, antara lain rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, Pertashop, masjid di kompleks perumahan, serta rumah keluarga dan warga lainnya.
Menurut penjelasan BPBD dalam rapat, petugas melakukan peninjauan terhadap lokasi-lokasi tersebut untuk memastikan warga berada di tempat yang dinilai cukup aman. Kendala lainnya adalah kondisi kendaraan operasional yang sudah berusia cukup tua.
Indra menyebut kendaraan jenis Triton dan Ford yang digunakan BPBD telah berusia lebih dari 10 tahun. Sementara itu, tujuh unit sepeda motor jenis trail yang digunakan untuk menjangkau lokasi bencana juga telah berusia hampir 10 tahun. Kondisi tersebut, menurutnya, membatasi kemampuan petugas untuk menjangkau sejumlah lokasi, terutama ketika membutuhkan respons cepat.
Kabupaten Solok sendiri memiliki berbagai potensi ancaman bencana, termasuk banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan ancaman lain yang memerlukan kesiapan personel serta peralatan memadai.
Selain persoalan peralatan, BPBD juga menjelaskan perkembangan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) di kawasan Gunung Talang. Indra menyampaikan bahwa pemasangan EWS telah dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun, ketika ditanyakan Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, mengenai pemasangan perangkat tersebut, Indra menegaskan bahwa sistemnya belum beroperasi secara keseluruhan.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemasangan perangkat perlu diikuti dengan penyelesaian tahapan operasional agar sistem dapat menjalankan fungsi peringatan sesuai tujuan penggunaannya.
Dalam rapat, pembahasan mengenai EWS juga berkaitan dengan pentingnya kesiapan masyarakat dalam merespons peringatan. Karena itu, selain memastikan perangkat berfungsi, diperlukan penjelasan mengenai prosedur operasional standar atau SOP, termasuk tindakan yang harus dilakukan warga ketika sirene atau sistem peringatan diaktifkan.
Rincian mengenai jumlah titik EWS, tahapan pengujian, jadwal operasional, cakupan peringatan, serta mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu diperjelas oleh instansi terkait.
Program Susur Sungai Kembali Dibahas
Dalam rapat yang sama, Marizal, Sekretaris BPBD menyoroti pentingnya kegiatan susur sungai sebagai langkah pencegahan bencana. Menurut penjelasannya, program tersebut pernah dilaksanakan di Kabupaten Solok, tetapi tidak lagi berjalan dalam empat tahun terakhir.
Kegiatan susur sungai dinilai penting untuk memantau kondisi aliran, termasuk keberadaan pohon tumbang, batuan, dan hambatan lain yang berpotensi memengaruhi aliran sungai. Menanggapi hal tersebut, Indra menjelaskan bahwa rencana susur sungai telah dibicarakan dalam pertemuan internal BPBD. Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan membawa peralatan untuk melakukan pemeriksaan dari bagian hilir menuju hulu atau sebaliknya. Namun, saat RDP berlangsung, kegiatan itu belum dilaksanakan.
Anggota DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, mengingatkan agar rencana tersebut tidak berhenti pada pembahasan dan segera dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran 2027.
Ketua DPRD Ivoni Munir juga meminta agar pemetaan kawasan tidak hanya terbatas pada Kecamatan Gunung Talang, tetapi mencakup kawasan Gunung Talang beserta wilayah aliran sungai yang terhubung dengan daerah sekitarnya.
Pemetaan tersebut diperlukan untuk membantu menentukan cakupan kegiatan, kebutuhan personel, peralatan, serta estimasi anggaran yang diperlukan.
Kajian Risiko Bencana dan Kebutuhan Anggaran
Indra menjelaskan bahwa BPBD telah menyelesaikan penyusunan dokumen kajian risiko bencana, meskipun dalam rapat ia menyebut dokumen tersebut kemungkinan belum disahkan. BPBD juga menyampaikan bahwa pada tahun berjalan telah disusun dokumen rencana penanggulangan bencana sebagai tindak lanjut dari kajian risiko.
Dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam perencanaan penanganan bencana, termasuk identifikasi risiko, kebutuhan kesiapsiagaan, serta langkah mitigasi yang perlu disiapkan. Dalam pembahasan anggaran, Hafni Hafiz menilai kondisi peralatan BPBD perlu menjadi catatan dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Ivoni Munir juga menyatakan dukungan terhadap usulan penambahan peralatan untuk memperkuat kapasitas BPBD.
Meski demikian, besaran tambahan anggaran dan jenis peralatan yang akan diprioritaskan belum dirinci dalam pemaparan yang tersedia. Karena itu, tindak lanjutnya perlu mencakup inventarisasi kondisi sarana, penentuan kebutuhan prioritas, serta penyusunan rencana pembiayaan berdasarkan kajian dan kemampuan anggaran daerah.
Bantuan Tercatat, Kebutuhan Warga Tetap Perlu Dievaluasi
Dalam menjawab pertanyaan terkait bantuan bencana, Indra menyatakan bantuan yang masuk melalui posko utama dicatat dan didokumentasikan, termasuk melalui foto dan tanda terima penyaluran.
Ia juga menjelaskan bahwa bantuan yang diterima tidak selalu sesuai dengan kebutuhan seluruh warga terdampak. Sebagai contoh, sebagian bantuan berupa bahan kebutuhan pokok, sedangkan warga yang rumahnya rusak berat juga membutuhkan perlengkapan pembersihan, peralatan memasak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
BPBD turut menyebut adanya keterlambatan penyaluran sejumlah kebutuhan, seperti tandon air dan perlengkapan pembersihan rumah. Dalam konteks pemulihan, pencatatan bantuan perlu disertai evaluasi mengenai jenis bantuan, jumlah penerima, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta tindak lanjut untuk warga yang membutuhkan dukungan tambahan.
BPBD menyatakan data logistik tersedia dan laporan menyeluruh mengenai keuangan serta logistik akan disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
Kesiapsiagaan Perlu Diperkuat Sebelum Bencana Berikutnya
Pemaparan BPBD dalam RDP tersebut memperlihatkan sejumlah kebutuhan yang perlu mendapat perhatian, mulai dari pembaruan peralatan, penyelesaian operasional EWS, penguatan kegiatan susur sungai, hingga penyempurnaan perencanaan mitigasi. Langkah berikutnya memerlukan koordinasi antara BPBD, pemerintah daerah, DPRD, instansi teknis, akademisi, dan masyarakat.
Selain kesiapan peralatan, kejelasan prosedur evakuasi, sosialisasi sistem peringatan dini, dan pemeriksaan berkala terhadap kawasan rawan juga menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan.
Pembahasan anggaran tahun 2027 dapat menjadi salah satu ruang untuk menindaklanjuti kebutuhan yang telah diidentifikasi, dengan tetap mempertimbangkan hasil kajian, prioritas risiko, dan kemampuan keuangan daerah.
Bagi Kabupaten Solok, penguatan mitigasi tidak hanya berkaitan dengan penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga dengan kesiapan mengurangi risiko serta melindungi masyarakat sebelum ancaman berikutnya muncul. (Jo)





