Anggota DPRD Kabupaten Solok, Tonny Devisa, mempertanyakan mekanisme pendataan masyarakat terdampak bencana galodo, termasuk warga yang rumahnya tidak mengalami kerusakan tetapi kehilangan kendaraan yang digunakan untuk menjalankan usaha akibat bencana.
Koto Baru, BaNagari.id | Persoalan tersebut disampaikan Tonny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Solok bersama jajaran pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD), di Gedung Dispersip, Koto Baru, Selasa (20/10/2026).
Dalam forum tersebut, Tonny mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja menangani bencana. Namun, ia meminta kejelasan mengenai tempat masyarakat dapat mengakses data warga terdampak serta mekanisme pelaporan bagi mereka yang belum tercatat.
“Di mana kita bisa melihat data-data masyarakat kita, Pak? Agar tidak ada yang ketinggal,” ujar Tonny dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, terdapat masyarakat yang mengadu kepadanya karena mengalami kerugian meskipun rumah mereka tidak terdampak secara langsung. Saat bencana terjadi, mereka berada di sekitar lokasi kejadian, sementara kendaraan yang digunakan untuk usaha terbawa atau terkena dampak bencana.
Menurut Tonny, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar masyarakat mengetahui ke mana harus melapor dan bagaimana kerugian mereka dapat didata.
“Rumahnya tidak terdampak, tapi saat kejadian dia berada di sekitaran lokasi bencana dan kendaraan untuk dia usaha itu terbawa oleh bencana. Nah, itu ke mana nantinya melaporkan?” katanya.
Pertanyaan tersebut menyoroti pentingnya pendataan yang tidak hanya melihat kerusakan rumah, tetapi juga mengidentifikasi bentuk kerugian lain yang dialami masyarakat akibat bencana.
Meski demikian, mekanisme pendataan, kriteria penerima bantuan, serta kemungkinan bentuk dukungan bagi warga yang kehilangan kendaraan usaha masih perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.
Dorong Penambahan Anggaran Mitigasi Bencana
Selain persoalan pendataan, Tonny menyatakan dukungan terhadap usulan penambahan anggaran kebencanaan. Ia menilai, material sedimen yang tertinggal setelah bencana berpotensi menimbulkan bencana lanjutan, terutama ketika kondisi cuaca ekstrem masih menjadi perhatian.
“Kami setuju soal anggaran bencana itu memang perlu kita tambah karena bekas-bekas bencana kita, sedimen-sedimen ini bisa menimbulkan bencana lanjutan,” ujarnya.
Tonny menambahkan, kondisi cuaca ekstrem perlu menjadi bahan kajian bersama agar pemerintah daerah dapat menentukan langkah penanganan dan pencegahan yang tepat.
Pernyataan tersebut menempatkan penanganan pascabencana tidak hanya pada pembersihan material dan pemulihan fasilitas, tetapi juga pada evaluasi risiko yang dapat muncul setelah kejadian awal.
Besaran penambahan anggaran yang diperlukan, sumber pembiayaan, serta program mitigasi yang akan diprioritaskan belum dirinci dalam pernyataan Tonny tersebut.
Permukiman di Jalur Aliran Bencana Juga Perlu Dikaji
Tonny juga mendukung kajian terhadap kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok oleh pihak yang benar-benar kompeten. Namun, ia mengingatkan agar evaluasi keselamatan tidak hanya terfokus pada bangunan pemerintahan. Menurutnya, kawasan permukiman yang berada pada jalur aliran bencana juga perlu dikaji untuk menentukan langkah yang tepat dalam melindungi masyarakat.
“Di samping pengkajian tentang komplek Pemda kita, itu perumahan-perumahan di bawah itu gimana kita agar bencana ini tidak terjadi lagi,” kata Tonny.
Ia mengingatkan agar masyarakat yang tinggal di kawasan berisiko tidak merasa ditinggalkan oleh pemerintah daerah dalam proses evaluasi dan pemulihan pascabencana. Kajian teknis terhadap kawasan permukiman diperlukan untuk memberikan dasar pengambilan keputusan, termasuk dalam menentukan bentuk perlindungan dan penanganan yang sesuai dengan tingkat risiko masing-masing wilayah.
Namun, penentuan kawasan yang berisiko, kebutuhan relokasi, maupun langkah teknis lainnya harus didasarkan pada hasil kajian pihak berkompeten, bukan semata-mata asumsi.
Pendataan, Mitigasi, dan Perlindungan Warga
Pernyataan Tonny dalam RDP tersebut menyoroti tiga pekerjaan penting pascagalodo di Kabupaten Solok, memastikan warga terdampak terdata, memperkuat anggaran penanganan dan mitigasi, serta mengkaji keselamatan kawasan permukiman yang berpotensi terdampak aliran bencana.
Tindak lanjut dari persoalan tersebut membutuhkan kejelasan informasi dari pemerintah daerah, khususnya mengenai akses data warga terdampak, jalur pengaduan bagi masyarakat yang belum tercatat, dan rencana penanganan risiko bencana lanjutan.
Bagi masyarakat, kejelasan mekanisme pelaporan menjadi penting agar kerugian yang dialami dapat disampaikan melalui jalur resmi dan dinilai sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil kajian teknis terhadap kawasan perkantoran pemerintah dan permukiman perlu menjadi dasar bagi kebijakan perlindungan masyarakat ke depan.
RDP DPRD Kabupaten Solok menjadi salah satu forum untuk menyampaikan persoalan tersebut dan mendorong pemerintah daerah menindaklanjutinya secara terukur. (Jo)





