Beberapa jam sebelum galodo dan banjir bandang melanda kawasan Arosuka pada Senin malam, 21 September 2026, Hafni Hafiz dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok menyoroti realisasi pekerjaan fisik pemerintah daerah sekaligus mengingatkan tingginya potensi bencana pada periode tersebut.
Solok, BaNagari.id | Rangkaian peristiwa itu kemudian berlanjut dalam dua sidang paripurna berikutnya pada 28 dan 29 September. Seluruh momen tersebut didokumentasikan langsung di lapangan, termasuk rekaman pernyataan Hafni Hafiz dalam sidang.
21 September: “Ini 21 September Loh!”
Pada Senin, 21 September 2026, DPRD Kabupaten Solok menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Bupati Solok terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam agenda yang sama, Hafni Hafiz menyampaikan sorotan terhadap realisasi pekerjaan fisik pemerintah daerah. Ia mempertanyakan mengapa sejumlah program belum terlihat berjalan di lapangan, “Ini 21 September loh!” tegasnya.
Menurut Hafni, pekerjaan fisik APBD awal saja masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. “APBD awal saja itu belum jalan.” Ia kemudian menyebut beberapa perangkat daerah yang menjadi perhatiannya. “Apakah itu Dinas PU, apakah itu Dinas Pendidikan, apakah itu Dinas Pertanian?”
Hafni kemudian menegaskan, “Belum ada, Pak! Belum ada!”dan pada momen tersebut, ia menggebrak meja. “Mau ngapain ini?” lanjutnya.
Hafni juga menyampaikan kekhawatiran mengenai keberlanjutan program kepala daerah, “Saya baca, jangan-jangan ini skenario meruntuhkan program Jon Pandu-Candra.” Pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran Hafni yang disampaikan dalam sidang.
Hafni Ingatkan Potensi Hujan dan Banjir
Di tengah pembahasan pekerjaan fisik, Hafni juga mengingatkan pemerintah daerah mengenai potensi bencana. “Saya berkali-kali sampaikan bahwa ini bulan yang pakai ‘ber-ber’ di belakangnya ini, Pak, potensi bencananya banyak, Pak. Apakah itu hujan, apakah itu banjir.” tuturnya.
Pernyataan tersebut disampaikan beberapa jam sebelum galodo dan banjir bandang melanda Arosuka pada malam harinya. Kronologi tersebut menarik untuk dicatat, tetapi tidak berarti ucapan Hafni merupakan penyebab ataupun prediksi pasti terjadinya bencana. Yang terdokumentasi adalah urutan waktunya.
Hafni menyampaikan peringatan mengenai potensi hujan dan banjir dalam sidang, kemudian beberapa jam setelahnya galodo melanda kawasan Arosuka.
Galodo Mengubah Situasi
Malam 21 September, galodo dan banjir bandang menerjang Arosuka dan wilayah sekitarnya. Sejumlah fasilitas pemerintahan terdampak, termasuk ruang sidang DPRD Kabupaten Solok.
Situasi tersebut kemudian membawa persoalan pekerjaan fisik ke dalam konteks yang berbeda. Jika sebelumnya Hafni mempertanyakan mengapa pekerjaan belum berjalan, setelah bencana muncul pertanyaan baru, bagaimana pekerjaan yang terdampak dapat diselesaikan dalam waktu yang tersisa?
28 September: Sidang Berpindah ke Koto Baru
Pada Senin, 28 September 2026, Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok digelar di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Solok, Koto Baru. Hafni kemudian kembali mengingat kejadian pada 21 September.
“Saya tidak tampar meja hari ini, Ketua. Karena kalau kemarin 2 jam setelah tampar meja langsung longsor, makanya kita tidak ada tampar meja hari ini,” guyonnya.
Setelah itu, ia kembali membahas dampak bencana terhadap pekerjaan pemerintah daerah. Hafni mempertanyakan kesiapan Dinas PU, “Ini sejauh mana kesiapan dari Dinas PU yang paling parah posisinya,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan kemungkinan pekerjaan harus memulai kembali proses perencanaan. “Hitung-hitungan kita ini dimulai kembali perencanaannya, apakah terkejar?, tapi perencanaan yang lebih dari 500 juta ini butuh waktu. nah ini tentu harus ada solusinya.”
Karena itu, Hafni meminta adanya solusi karena menurutnya, pekerjaan dengan nilai lebih besar membutuhkan waktu perencanaan yang lebih panjang.
29 September: Data dan Potensi SiLPA Kembali Disorot
Pada Selasa, 29 September 2026, Hafni kembali menyampaikan sorotan. Kali ini pembahasan menyentuh persoalan data dan perangkat kerja yang rusak akibat bencana. Dalam sidang, Hafni membacakan pesan yang menyebut laptop dan komputer rusak sehingga data serta bahan pekerjaan harus disiapkan kembali.
Ia kemudian mempertanyakan apakah data pemerintah daerah benar-benar tidak dapat dipulihkan dari sumber lain. “Yang hilang itu di pemerintah daerah itu, bukan kantornya, tapi datanya.” Hafni kemudian menyebut BKD dan Bappelitbang. “BKD punya kan? Bappelitbang punya kan?” tegasnya.
Menurut Hafni, bencana tidak boleh membuat program pemerintah daerah berhenti, “Jangan banjir galodo ini dijadikan alasan pembenaran untuk tidak mengerjakan program-program pemerintah daerah.” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan potensi SiLPA, “Maka terganga lebarlah hari ini potensi untuk silpa itu Pak.” Khusus pekerjaan fisik, Hafni meminta agar potensi SiLPA tidak terlalu besar. “Program-program ini jangan terlalu besarlah silpanya, apalagi pekerjaan-pekerjaan fisik ini.”
Dari Sebelum Bencana hingga Pascabencana
Rangkaian tiga sidang tersebut menunjukkan bagaimana persoalan pekerjaan fisik berkembang setelah galodo.
Pada 21 September, Hafni mempertanyakan pekerjaan fisik yang belum berjalan optimal.
Pada malam harinya, galodo melanda Arosuka.
Pada 28 September, perhatian bergeser pada kesiapan PUPR dan kemampuan mengejar pekerjaan yang terdampak.
Pada 29 September, persoalan data, perencanaan, waktu pengerjaan dan potensi SiLPA kembali menjadi perhatian.
Kini sejumlah pertanyaan masih membutuhkan jawaban.
Berapa paket pekerjaan yang terdampak?
Berapa nilai anggarannya?
Bagaimana progres pekerjaan sebelum dan sesudah bencana?
Apakah dokumen dan data pekerjaan masih tersedia melalui arsip atau sistem lain?
Berapa pekerjaan yang membutuhkan perencanaan ulang?
Dan berapa pekerjaan yang masih dapat diselesaikan hingga akhir tahun?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan proses pemulihan pascagalodo tidak hanya menyangkut pemulihan fasilitas pemerintahan, tetapi juga keberlanjutan program pembangunan yang telah direncanakan. (Jo)
Catatan redaksi:
Pernyataan mengenai kinerja perangkat daerah, kekhawatiran terhadap program kepala daerah dan potensi SiLPA merupakan pernyataan Hafni Hafiz dalam sidang. BaNagari.id tidak menyimpulkan adanya skenario atau pelanggaran tanpa bukti pendukung. Pemerintah Kabupaten Solok, Dinas PU/PUPR dan pihak terkait memiliki ruang klarifikasi dan hak jawab.





