23 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

Ivoni Munir Ungkap Hampir Rp15 Miliar Paket PUPR Berpotensi SiLPA, Minta Skema Baru Hotmix

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, S.Farm., Apt., mengungkap adanya potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari sejumlah paket pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok yang bersumber dari pengembalian transfer ke daerah.

Koto Baru, BaNagari.id | Hal tersebut disampaikan Ivoni dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok terkait jawaban pemerintah atas pandangan umum delapan fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Solok mengenai Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Solok, Koto Baru, Selasa (29/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Armen Plani dan Mukhlis, dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, S.Hi., unsur Forkopimda Kabupaten Solok, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, serta unsur terkait lainnya.

Dalam penyampaiannya, Ivoni kembali menyoroti persoalan pengembalian transfer ke daerah, terutama pada sejumlah dinas teknis yang menjadi ujung tombak pembangunan. Ia menyebut beberapa perangkat daerah yang perlu mendapat perhatian, antara lain Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Koperindag, serta DPRKPP.

Menurut Ivoni, DPRD telah menerima pemberitahuan terkait sejumlah pergeseran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menyesuaikan anggaran setelah adanya pengembalian transfer ke daerah. Ia menyebut pergeseran tersebut telah dilakukan hingga lima kali.

“Pergeseran 1, 2, 3 itu sesuai dengan Permendagri kita tidak dibahas oleh DPRD, hanya diberitahu,” ujar Ivoni.

Menurutnya, DPRD telah menerima pemberitahuan atas pergeseran anggaran tersebut. Ia menegaskan, posisi DPRD dalam proses tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku.

Belanja Modal PUPR Jadi Perhatian
Ivoni kemudian mengungkap bahwa belanja modal yang berada pada Dinas PUPR menjadi salah satu bagian terbesar dalam anggaran yang terdampak pengembalian transfer ke daerah. Ia menyebut angka belanja modal PUPR tersebut berada di kisaran Rp100 miliar lebih dari keseluruhan nilai yang dibahasnya.

“Kalau Dinas PU ini, kalau ada belanja modal di pengembalian transfer ke daerah itu 122 miliar, atau sekitar 100 miliar, mungkin separuh di sana,” kata Ivoni.

Menurutnya, berdasarkan koordinasi yang dilakukan DPRD dengan sejumlah dinas teknis, masih terdapat pekerjaan yang secara waktu berpotensi dilaksanakan pada Oktober. Namun, kondisi tersebut membutuhkan skema khusus dari pemerintah daerah, terutama untuk pekerjaan jalan.

“Progresnya itu potensi untuk dikerjakan masih ada sekarang di bulan Oktober ini. Tentu harus ada skema-skema khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan jalan ini,” ujarnya.

Paket Hotmix Kampung Batu Dalam
Ivoni kemudian mencontohkan salah satu paket pekerjaan jalan yang menjadi perhatian, yakni pekerjaan hotmix Jalan Simpang Tiga Kampung Batu menuju Kampung Batu Dalam. Menurutnya, berdasarkan laporan pemerintah daerah kepada DPRD, pekerjaan tersebut telah dianggarkan sekitar Rp2,5 miliar.

Namun, setelah dilakukan pengecekan dengan Dinas PUPR, Ivoni menyebut sejumlah pekerjaan kemudian dipaketkan dengan nilai yang lebih besar, “Ada yang Rp9 miliar satu paket, ada yang Rp11 miliar, ada yang Rp3 miliar, ada yang sekian miliar,” katanya.

Ivoni mengatakan DPRD kemudian melakukan pengecekan terhadap kondisi paket pekerjaan tersebut melalui unit layanan pengadaan. Dari empat paket yang dicek, menurut informasi yang diterima DPRD, terdapat dua paket kegiatan dengan nilai hampir Rp15 miliar yang berpotensi menjadi SiLPA apabila tidak segera dicarikan langkah percepatan.

“Ada dua paket kegiatan yang nilainya hampir Rp15 miliar itu berpotensi SiLPA jika tidak diburukan seperti yang disampaikan oleh Pak Hafiz,” ujar Ivoni.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan anggota DPRD Kabupaten Solok mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan fisik yang semakin terbatas.

Terkunci AMP, Lelang Tidak Mendapat Pendaftar
Ivoni juga mengungkap salah satu persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan pekerjaan hotmix tersebut. Menurutnya, proses pengumuman telah dilakukan, namun tidak ada penyedia yang mendaftar.

Ia menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan kebutuhan Asphalt Mixing Plant (AMP) dalam pekerjaan hotmix, “Tidak ada yang mendaftar, karena hotmix ini terkunci oleh AMP,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Ivoni meminta Dinas PUPR menyiapkan skema baru agar pekerjaan yang masih memiliki peluang untuk dilaksanakan tidak berakhir menjadi SiLPA, “Jadi perlu ada skema baru yang dibikin oleh PU, Pak, untuk 4 paket besar ini,” ujar Ivoni.

DPRD Soroti Waktu Pelaksanaan
Pernyataan Ivoni tersebut disampaikan dalam konteks semakin terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan fisik pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan. Terlebih, sejumlah pekerjaan berada dalam skema anggaran yang telah mengalami penyesuaian akibat pengembalian transfer ke daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi kondisi pascabencana yang turut memengaruhi aktivitas pemerintahan dan pekerjaan fisik di Kabupaten Solok. Bagi DPRD, persoalan tersebut membutuhkan langkah teknis yang cepat agar pekerjaan yang masih memungkinkan dilaksanakan dapat segera berjalan sesuai ketentuan.

Sorotan terhadap paket hotmix ini juga menjadi bagian dari pembahasan lebih luas mengenai kemampuan pemerintah daerah merealisasikan belanja modal, khususnya pekerjaan fisik, sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Ivoni menekankan bahwa masih terdapat peluang pekerjaan dilaksanakan pada Oktober, namun pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme yang sesuai aturan untuk menghadapi kendala pengadaan dan kondisi teknis di lapangan. (Jo)

⚠
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with