22.7 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

BPK Soroti Tata Kelola Keuangan, Rp49,28 Triliun Berhasil Diselamatkan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti sejumlah persoalan dalam tata kelola keuangan negara melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) I Tahun 2026 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Sidang Paripurna di Jakarta, Selasa (06/10/2026).

Jakarta, BaNagari.id | Ketua BPK Isma Yatun mengatakan pengelolaan keuangan negara membutuhkan sinergi lintas sektor agar berbagai persoalan yang saling berkaitan dapat diselesaikan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam IHPS I 2026, BPK menyoroti tiga isu strategis, yakni ketahanan energi, optimalisasi penerimaan negara, serta layanan pendidikan dan kesehatan.

Pada sektor pendidikan, BPK merekomendasikan perbaikan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada 288 pemerintah daerah. Sementara pada sektor kesehatan, BPK mendorong pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan pada 57 pemerintah daerah agar pembayaran iuran didasarkan pada data yang valid, mutakhir dan lebih tepat sasaran.

BPK juga mencatat pada Semester I 2026 telah merangkum 762 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), terdiri dari 706 LHP Keuangan, 20 LHP Kinerja dan 36 LHP Dengan Tujuan Tertentu.

Dari 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa, sebanyak 509 entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 35 memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan dua entitas memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Hasil pemeriksaan tersebut turut mendukung upaya penyelamatan keuangan negara senilai Rp49,28 triliun. BPK menyebut Rp1,80 triliun di antaranya telah dikembalikan ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya ketika pemeriksaan masih berlangsung.

BPK juga mencatat bahwa hingga Semester I 2026, sebanyak 81,4 persen rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2005–2025 telah selesai ditindaklanjuti. Secara kumulatif, pelaksanaan tindak lanjut tersebut menghasilkan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp163,61 triliun.

Bagi pemerintah daerah, data tersebut menjadi pengingat bahwa pemeriksaan tidak berhenti pada pemberian opini terhadap laporan keuangan. Tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan juga menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola dan memastikan pengelolaan keuangan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Jo)

âš 
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with