24.5 C
Solok
Sunday, November 22, 2026

Pensiunan Kemenag Ditangkap Polres Sijunjung, Diduga Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Dua Anak Kandung

Seorang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) berinisial AH (66) diamankan jajaran Polres Sijunjung setelah dilaporkan atas dugaan kekerasan seksual terhadap dua anak kandungnya. Salah seorang korban diketahui masih berusia di bawah umur.

Sijunjung, BaNagari.id | AH diamankan pada Selasa malam (13/10/2026) di sebuah masjid di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, setelah menjalankan salat Isya berjemaah. Sebelumnya, polisi menerima laporan terkait dugaan perbuatan tersebut dan melakukan penelusuran terhadap keberadaan terlapor.

Informasi penangkapan itu diberitakan sejumlah media lokal pada Rabu (14/10/2026). Terduga pelaku disebut merupakan mantan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung.

Dua laporan diterima polisi

Kasat Reskrim Polres Sijunjung, AKP Wildan Alkautsar Ananputra, sebagaimana dikutip sejumlah media, membenarkan bahwa penanganan perkara bermula dari dua laporan polisi yang diterima pada 13 Oktober 2026.

Kedua laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/90/X/2026 dan LP/B/91/X/2026. Setelah menerima laporan, penyidik melakukan penelusuran, mengumpulkan keterangan saksi dan korban, serta mencari keberadaan terlapor.

Polisi kemudian mengamankan AH di wilayah Kabupaten Solok tanpa perlawanan. Setelah itu, AH dibawa ke Mapolres Sijunjung untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Diduga berlangsung sejak korban masih kecil

Berdasarkan keterangan yang diberitakan media dengan mengutip penjelasan penyidik, dugaan perbuatan terhadap salah seorang korban disebut telah berlangsung sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar.

Penyidik juga mendalami dugaan perbuatan terhadap korban lainnya, termasuk keterangan mengenai kejadian yang dilaporkan dan bukti-bukti yang disampaikan kepada kepolisian. Informasi mengenai dugaan ancaman melalui pesan elektronik turut muncul dalam pemberitaan. Namun, keseluruhan materi tersebut tetap perlu dinilai melalui pemeriksaan penyidik dan pembuktian sesuai proses hukum.

Untuk melindungi korban, BaNagari.id tidak memuat identitas lengkap, alamat, maupun rincian pribadi yang berpotensi mengungkap jati diri mereka.

Terduga pelaku dibawa ke Polres Sijunjung

Setelah diamankan, AH dibawa ke Mapolres Sijunjung untuk pemeriksaan intensif. Penyidik masih perlu mendalami keterangan para pihak, memeriksa bukti yang relevan, serta menyusun konstruksi perkara berdasarkan hasil penyidikan. Dalam pemberitaan yang mengutip keterangan kepolisian, AH disebut disangkakan melanggar Pasal 418 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penerapan pasal, unsur tindak pidana, dan ancaman pidana dalam perkara ini perlu dipastikan kembali melalui dokumen atau keterangan resmi penyidik. Penentuan pasal yang tepat harus mempertimbangkan waktu kejadian, usia korban ketika peristiwa berlangsung, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga informasi yang dihimpun untuk berita ini, belum diperoleh konfirmasi terpisah mengenai pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan maupun perkembangan persidangan.

Perlindungan korban harus menjadi prioritas

Kasus dugaan kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga membutuhkan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian hukum, tetapi juga pada keselamatan dan pemulihan korban. Pendampingan psikologis, perlindungan dari intimidasi, serta pencegahan penyebaran identitas korban menjadi bagian penting selama proses hukum berlangsung.

Masyarakat juga diimbau tidak menyebarkan foto, rekaman, percakapan pribadi, atau informasi lain yang dapat membuka identitas korban, khususnya korban anak. BaNagari.id akan berupaya memperoleh konfirmasi lanjutan dari Polres Sijunjung mengenai status hukum AH, penerapan pasal, serta perkembangan penyidikan. Konfirmasi dari instansi terkait juga diperlukan untuk memastikan seluruh informasi yang berkembang sesuai fakta dan dokumen resmi.

Perkara ini masih harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dugaan yang dilaporkan tidak dapat diperlakukan sebagai putusan bersalah sebelum dibuktikan melalui proses peradilan. (Jo)

⚠
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

Presidium MN KAHMI Lantik Pengurus MW KAHMI dan FORHATI Sumbar 2026–2031, Munas XII 2027 Jadi Agenda Strategis

Pengurus MW KAHMI dan FORHATI Sumatera Barat periode 2026–2031 resmi dilantik di Padang. Salah satu agenda strategisnya memperjuangkan Sumbar sebagai tuan rumah Munas XII KAHMI 2027.

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Topics

Presidium MN KAHMI Lantik Pengurus MW KAHMI dan FORHATI Sumbar 2026–2031, Munas XII 2027 Jadi Agenda Strategis

Pengurus MW KAHMI dan FORHATI Sumatera Barat periode 2026–2031 resmi dilantik di Padang. Salah satu agenda strategisnya memperjuangkan Sumbar sebagai tuan rumah Munas XII KAHMI 2027.

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with