Anggota DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, A.Md., meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapan evakuasi, memastikan kelayakan gedung perkantoran terdampak banjir bandang / galodo, serta memperjelas kebijakan pembangunan kembali rumah masyarakat di kawasan rawan bencana.
Koto Baru, BaNagari.id | Hal tersebut disampaikan Hafni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka DPRD Kabupaten Solok bersama pemerintah daerah dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di Gedung Arsip dan Perpusatakaan Kabupaten Solok, Koto Baru, Selasa (20/10/2026).
Menurut Hafni, bencana galodo yang melanda kawasan Arosuka dan sekitarnya harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, terutama karena Kabupaten Solok memiliki wilayah dengan potensi ancaman bencana yang perlu diantisipasi melalui perencanaan teknis dan kebijakan yang tepat.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang dinilai bergerak relatif cepat dalam penanganan bencana serta upaya menghadirkan pejabat kementerian untuk membahas dukungan pemerintah pusat. Namun, menurutnya, percepatan bantuan perlu diikuti dengan kejelasan langkah teknis, kesiapan menghadapi keadaan darurat, dan kepastian perlindungan masyarakat dari risiko bencana berikutnya.
Jalur Galodo Arosuka Perlu Dikaji Secara Teknis
Salah satu persoalan yang disoroti Hafni adalah belum tuntasnya perdebatan mengenai jalur aliran galodo di kawasan Arosuka. Ia meminta BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memberikan penjelasan berbasis kajian teknis mengenai jalur aliran yang terdampak, termasuk kemungkinan adanya perubahan jalur atau pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap aliran air.
Hafni menyinggung kawasan di sekitar Rumah Makan Kayu Aro serta informasi mengenai peristiwa serupa yang disebut pernah terjadi pada 1984, dengan jalur yang dikabarkan melewati kawasan perkantoran bupati hingga ke bagian bawah. Informasi mengenai riwayat kejadian tersebut, menurutnya, perlu diperiksa dan dijelaskan secara akademis agar masyarakat memperoleh gambaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Biarlah ini menjadi kajian dari kementerian dan BNPB ini,” menjadi penekanan Hafni saat meminta agar perdebatan mengenai penyebab dan jalur galodo tidak mendahului hasil pemeriksaan teknis.
Ia berharap Dinas PUPR dan BPBD dapat memberikan penjelasan berdasarkan data, riwayat kejadian, kondisi geografis, serta hasil pemeriksaan para ahli. Dengan demikian, penentuan kebijakan penanganan kawasan terdampak tidak hanya didasarkan pada informasi yang berkembang di masyarakat, tetapi juga pada kajian yang dapat diuji.
Kesiapan Evakuasi Dinilai Perlu Diperbaiki
Selain persoalan jalur galodo, Hafni secara terbuka menyoroti kesiapan penanganan warga ketika bencana terjadi. Ia menilai pengalaman penanganan galodo menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan tempat evakuasi dan mekanisme penampungan masyarakat terdampak.
Menurut Hafni, sejumlah fasilitas, termasuk rumah dinas bupati, rumah dinas wakil bupati, rumah dinas Ketua DPRD, tenda, dan posko pemuda di Batang Barus, digunakan untuk mendukung penanganan warga. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah agar ke depan telah tersedia perencanaan yang lebih matang mengenai lokasi evakuasi, kapasitas penampungan, serta kebutuhan pelayanan masyarakat selama keadaan darurat.
“Ke depannya Pak Asisten, ini kan karena memang kita berada di daerah rawan bencana, intensitas hujan yang tinggi, idealnya kan kita sudah siapkan,” ujar Hafni dalam RDP.
Ia menilai pemerintah daerah perlu membedakan kebutuhan tempat penampungan sementara dengan lokasi evakuasi yang dipersiapkan secara khusus untuk menghadapi keadaan darurat. Kesiapan tersebut mencakup lokasi yang aman, kapasitas yang memadai, serta pembagian peran yang jelas bagi perangkat daerah dan unsur terkait.
Menurutnya, apabila kawasan perkantoran Arosuka masih digunakan sebagai pusat aktivitas pemerintahan, aspek keselamatan dan ketersediaan lokasi evakuasi di sekitarnya juga perlu menjadi pertimbangan.
Pembangunan Kembali Rumah di Bantaran Sungai Jadi Perhatian
Hafni juga meminta pemerintah daerah memperjelas kebijakan pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat bencana. Ia menilai bantuan pembangunan rumah harus disertai pertimbangan mengenai lokasi yang aman, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya bermukim di bantaran sungai atau kawasan yang berpotensi terdampak galodo.
Menurutnya, pemerintah perlu berkoordinasi dengan DPRKPP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, kementerian terkait, dan pihak lain yang berwenang untuk menentukan kawasan yang layak bagi pembangunan hunian.
Hafni mengingatkan bahwa bantuan pembangunan rumah tidak seharusnya secara otomatis membuat warga kembali membangun di lokasi lama apabila kawasan tersebut masih memiliki risiko tinggi. Ia mencontohkan penanganan di kawasan Aia Dingin, yang menurutnya dapat menjadi bahan pembelajaran terkait pembatasan pembangunan di bantaran sungai dan kebutuhan mencari lokasi hunian yang lebih aman.
“Jangan-jangan karena ini bantuan kemudian supaya cepat, ya sudah, bangunan lamanya didirikan lagi di sana. Ini tidak efektif dan mempunyai risiko yang tinggi,” tegasnya.
Ia mendorong agar pemerintah menyiapkan regulasi dan mekanisme yang jelas, termasuk mengenai persyaratan penerima bantuan perumahan dan kelayakan lokasi pembangunan. Meski demikian, keputusan mengenai larangan membangun, relokasi, atau pemberian bantuan hunian tetap perlu didasarkan pada kajian teknis, ketentuan tata ruang, serta kebijakan resmi pemerintah yang berlaku.
Kelayakan Gedung Perkantoran Arosuka Harus Dipastikan
Persoalan lain yang menjadi perhatian Hafni adalah kondisi gedung-gedung perkantoran pemerintah di kawasan Arosuka yang terdampak bencana. Ia meminta Dinas PUPR menjelaskan hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum mengenai kelayakan struktur bangunan, mulai dari kantor PUPR hingga gedung DPRD dan sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya.
Menurut Hafni, pemeriksaan struktur menjadi dasar penting untuk menentukan apakah bangunan masih dapat digunakan, membutuhkan perbaikan, atau harus ditangani melalui langkah lain. Ia mengingatkan bahwa beragam informasi mengenai kondisi bangunan telah beredar di masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang didukung hasil pemeriksaan teknis, bukan sekadar perkiraan.
“Kalau hasil kajian memang secara struktur bangunan ini masih bisa ditempati, maka mungkin perlu gercep, gerak cepat kita untuk pembersihan dan segala macamnya,” ujarnya.
Hafni berharap, apabila hasil kajian menyatakan bangunan aman digunakan, pembersihan dan pemulihan fasilitas dapat dipercepat agar aktivitas pemerintahan dan DPRD bisa kembali berjalan pada akhir 2026 atau awal 2027. Namun, ia menegaskan pentingnya hasil pemeriksaan teknis sebelum gedung kembali difungsikan.
Kapasitas gedung DPRD juga menjadi pertimbangan karena, menurut Hafni, sedikitnya sekitar 200 orang dapat beraktivitas di lingkungan tersebut dalam berbagai kegiatan. Aspek keselamatan tidak boleh diabaikan ketika pemerintah menentukan waktu penggunaan kembali gedung.
Minta Kejelasan Usulan Terkait Efisiensi Anggaran 2027
Dalam RDP tersebut, Hafni turut mempertanyakan apakah pemerintah daerah telah mengajukan usulan terkait kebijakan efisiensi anggaran 2027 dengan mempertimbangkan kondisi Kabupaten Solok yang tengah menghadapi dampak bencana.
Ia menilai situasi tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam memanfaatkan peluang kebijakan yang memungkinkan dukungan lebih optimal bagi pemulihan.
Menurutnya, kejelasan mengenai usulan tersebut penting untuk mengetahui langkah yang telah ditempuh pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pemulihan.
Pertanyaan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur, memulihkan fasilitas pemerintahan, dan mendukung masyarakat terdampak. Namun, status pengajuan maupun keputusan mengenai kebijakan efisiensi anggaran 2027 perlu dipastikan melalui keterangan resmi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Kajian Tutupan Lahan Tidak Boleh Mendahului Hasil Ahli
Pada bagian akhir penyampaiannya, Hafni menyinggung persoalan tutupan lahan dan kemungkinan aktivitas perladangan di kawasan yang berpotensi berkaitan dengan risiko bencana.
Ia menegaskan bahwa penilaian mengenai hubungan kondisi lahan dengan kejadian galodo harus diserahkan kepada pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan kajian akademis dan teknis.
Menurutnya, kesimpulan mengenai penyebab bencana tidak seharusnya dibuat tanpa dukungan hasil penelitian dan pemeriksaan lapangan yang memadai. Pendekatan tersebut penting agar evaluasi pascabencana menghasilkan rekomendasi yang tepat, baik dalam penataan ruang, pengelolaan lingkungan, maupun mitigasi risiko.
Evaluasi Harus Berujung pada Langkah Nyata
Pernyataan Hafni dalam RDP DPRD Kabupaten Solok menempatkan keselamatan masyarakat sebagai salah satu perhatian utama dalam proses pemulihan pascabencana. Mulai dari kajian jalur galodo, kesiapan evakuasi, penataan hunian, pemeriksaan gedung perkantoran, hingga kepastian kebijakan anggaran, seluruh persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dan tindak lanjut yang terukur.
Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membersihkan material dan memperbaiki bangunan yang rusak. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman, fasilitas publik layak digunakan, dan mekanisme evakuasi siap dijalankan apabila terjadi keadaan darurat.
Hasil kajian teknis dari kementerian, BNPB, dan perangkat daerah terkait akan menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan lanjutan. BaNagari.id akan terus mengikuti perkembangan hasil pemeriksaan gedung perkantoran Arosuka, kebijakan pembangunan kembali hunian warga, serta langkah pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di Kabupaten Solok. (Jo)





