Pemerintah Kabupaten Solok mengusulkan perubahan regulasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, termasuk pengaturan pemilihan Wali Nagari secara serentak yang dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak empat kali dalam jangka waktu delapan tahun.
Koto Baru, BaNagari.id | Ketentuan tersebut menjadi salah satu substansi penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), dan Perangkat Nagari yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Jumat, di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Solok, Koto Baru, (6/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., didampingi Wakil Ketua H. Armen Plani, S.AP., dan Mukhlis, S.H. Hadir sekitar 22 anggota DPRD, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., kepala OPD terkait, serta unsur Forkopimda.
Pemilihan Wali Nagari Disesuaikan
Wakil Bupati H. Candra saat membacakan Nota Penjelasan Bupati Solok Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., menyebutkan bahwa , penyesuaian regulasi pemerintahan nagari diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Salah satu substansi yang diusulkan adalah penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Solok. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara bergelombang paling banyak empat kali dalam jangka waktu delapan tahun. Pengelompokan waktu pemilihan tersebut mempertimbangkan beberapa aspek, yakni masa berakhirnya jabatan Wali Nagari, kemampuan keuangan daerah, serta ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Penjabat Wali Nagari.
Pengaturan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyusun mekanisme pemilihan yang lebih terencana dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing nagari.
Persyaratan Pencalonan dan Kedudukan BPN
Selain pengaturan pemilihan, Ranperda juga menyempurnakan persyaratan dan mekanisme pencalonan Wali Nagari. Ketentuan tersebut mencakup persyaratan bagi Wali Nagari yang mencalonkan diri kembali, perangkat nagari, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Nagari juga menjadi bagian dari materi perubahan. BPN merupakan lembaga yang memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, terutama menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas serta menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari. Ranperda tersebut juga mengatur penataan dan penguatan perangkat nagari, termasuk persyaratan pengangkatan, kedudukan, tugas, hak, kewajiban, hingga pemberhentian.
Penghasilan dan Kesejahteraan Penyelenggara Nagari
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah penyesuaian penghasilan dan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan nagari. Dalam nota penjelasan disebutkan, perubahan regulasi mencakup pengaturan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah, jaminan sosial, serta tunjangan purnatugas bagi Wali Nagari dan perangkat nagari.
Pemerintah Kabupaten Solok mengharapkan perubahan regulasi ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan nagari yang demokratis, transparan, profesional, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan hak asal usul serta nilai adat dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Ketentuan tersebut masih berupa materi Ranperda yang akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Solok sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Jo)





