23 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

BPBD Solok Direncanakan Tipe A, Nosa Ekananda Minta Komitmen Anggaran Eksekutif dan DPRD

Rencana peningkatan status kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok menjadi Tipologi A harus diikuti komitmen anggaran yang jelas dari pemerintah daerah dan DPRD. Penambahan struktur organisasi tanpa dukungan pembiayaan yang memadai dinilai tidak akan cukup untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana.

Kabupaten Solok, BaNagari.id | Hal tersebut disampaikan Nosa Ekananda, S.Pd., Sekretaris DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat sekaligus mantan anggota DPRD Kabupaten Solok tiga periode, menanggapi rencana penataan kelembagaan BPBD yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Solok dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (10/11/2026).

Menurut Nosa, peningkatan BPBD menjadi Tipologi A memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pembiayaan operasional yang harus dipersiapkan secara berkelanjutan.

“Pastikan ada komitmen anggaran sebagai konsekuensi BPBD Kabupaten Solok menjadi Tipe A di pemerintah daerah oleh eksekutif dan legislatif (DPRD, red),” tegas Nosa.

Ia menilai komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi penting agar perubahan tipologi BPBD tidak hanya menghasilkan penambahan struktur organisasi, tetapi juga berdampak pada peningkatan kemampuan pelayanan penanggulangan bencana.

Nosa menegaskan bahwa penguatan BPBD tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah. Diperlukan komitmen bersama antara kepala daerah, DPRD, dan seluruh OPD terkait, terutama mengingat kondisi geografis Kabupaten Solok yang memiliki potensi kerawanan bencana.

“Harus ada komitmen jelas Kepala Daerah, DPRD dan OPD terkait, apalagi daerah kita (Kabupaten Solok, red) sangat rawan bencana. Setiap saat ada potensi bencana apa pun dan di mana pun itu, maka penguatan BPBD dan OPD terkait sebuah keharusan,” terang Nosa.

Menurutnya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui dukungan kebijakan, penganggaran, kesiapan personel, sarana prasarana, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan BPBD tidak hanya berorientasi pada perubahan tipologi organisasi, tetapi juga memastikan seluruh unsur pemerintah daerah memiliki kesiapan dalam menghadapi potensi bencana.

Enam Konsekuensi yang Perlu Dipersiapkan

Nosa menguraikan sedikitnya enam konsekuensi yang perlu diperhatikan apabila BPBD Kabupaten Solok ditingkatkan menjadi Tipologi A.

Pertama, revisi struktur organisasi dan penambahan SDM.

Peningkatan menjadi Tipologi A akan berimplikasi pada penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah, termasuk penambahan struktur dan kebutuhan sumber daya manusia. Penataan tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan jabatan, kompetensi personel, serta pembagian tugas agar organisasi mampu menjalankan fungsi penanggulangan bencana secara optimal.

Kedua, peningkatan alokasi anggaran APBD.

Menurut Nosa, perubahan kelembagaan harus diikuti penyesuaian pos anggaran dalam APBD. Kebutuhan pembiayaan tidak hanya untuk operasional organisasi, tetapi juga mendukung kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana. Pemerintah daerah perlu memperhitungkan konsekuensi fiskal dari perubahan tipologi tersebut agar peningkatan kapasitas BPBD tidak berhenti pada perubahan nomenklatur organisasi.

Ketiga, penambahan logistik dan pemeliharaan sarana prasarana.

Kesiapan menghadapi bencana membutuhkan dukungan peralatan dan logistik yang memadai. Karena itu, penambahan maupun pemeliharaan armada operasional, peralatan penanggulangan bencana, serta fasilitas pendukung harus menjadi bagian dari perencanaan berkelanjutan. Ketersediaan sarana juga perlu diikuti anggaran perawatan dan pemeliharaan secara rutin agar peralatan tetap siap digunakan ketika dibutuhkan.

Keempat, mempercepat respons dan memangkas birokrasi.

Aspek kecepatan respons juga menjadi perhatian. Menurut Nosa, peningkatan status BPBD harus berdampak pada efektivitas rantai koordinasi dan komando ketika terjadi bencana. Prosedur birokrasi yang terlalu panjang dan lambat perlu dievaluasi agar pengambilan keputusan, mobilisasi personel, serta distribusi bantuan dapat berlangsung lebih cepat.

Kelima, memperkuat pencegahan dan mitigasi sebelum bencana terjadi.

Nosa menekankan bahwa orientasi kerja BPBD tidak boleh hanya berpusat pada penanganan setelah bencana terjadi. Pemerintah daerah perlu memperkuat kegiatan pencegahan melalui pemantauan wilayah rawan, pemetaan potensi ancaman, sosialisasi kepada masyarakat, serta kesiapsiagaan personel dan peralatan. Dengan demikian, aktivitas BPBD harus lebih banyak diarahkan pada upaya antisipasi dan pengurangan risiko, bukan semata-mata menunggu terjadinya bencana.

Keenam, mitigasi harus terintegrasi dengan tata ruang daerah.

Menurut Nosa, penguatan BPBD juga harus diikuti kebijakan mitigasi yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang wilayah. Pemetaan kawasan rawan bencana perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan, termasuk penentuan lokasi permukiman, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan ruang. Kebijakan tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk mengurangi potensi kerugian dan melindungi masyarakat.

Keenam aspek tersebut menurutnya harus menjadi bagian dari perencanaan penguatan kelembagaan, termasuk perhitungan kebutuhan anggaran dan kemampuan operasional BPBD.

Pernah Terlibat dalam Pemulihan Pascabencana

Perhatian Nosa terhadap persoalan kebencanaan Kabupaten Solok juga berkaitan dengan keterlibatannya dalam kegiatan gotong royong pemulihan fasilitas pemerintahan setelah banjir bandang yang terjadi September lalu.

Pada Sabtu (3/10/2026), Nosa bersama relawan PKS yang dipimpinnya turun membersihkan material lumpur di Kompleks Kantor Bupati Solok dan Komplek Perumahan Griya Graha Nusa Indah, Arosuka. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membantu pemulihan fasilitas publik yang terdampak bencana.

Saat itu, Nosa menyampaikan bahwa keterlibatan relawan merupakan bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi masa pemulihan pascabencana. Pengalaman keterlibatan relawan dalam pemulihan tersebut menjadi salah satu konteks perhatian terhadap pentingnya peningkatan kesiapan pemerintah daerah menghadapi ancaman bencana.

Skor 560, BPBD Solok Direncanakan Masuk Tipologi A

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi., menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan variabel umum dan teknis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025, BPBD Kabupaten Solok memperoleh skor 560 dan direncanakan masuk kategori Tipologi A.

Perhitungan tersebut menggunakan sejumlah indikator, antara lain jumlah penduduk sebanyak 419.031 jiwa, luas wilayah 3.590,404kilometer persegi, serta APBD sebesar Rp1.299.369.888.383.

Pada variabel teknis, pemerintah juga memperhitungkan sembilan jenis potensi bencana dan jumlah penduduk yang terpapar bencana sebanyak 415.846 jiwa. Rencana perubahan kelembagaan BPBD tersebut menjadi bagian dari pembahasan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan rencana peningkatan tipologi tersebut, pembahasan selanjutnya tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya dan dukungan pembiayaan.

Komitmen anggaran dari eksekutif dan legislatif menjadi salah satu aspek yang perlu dikawal dalam proses pembahasan Ranperda maupun penyusunan APBD, sehingga penguatan kelembagaan BPBD benar-benar diikuti peningkatan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana di Kabupaten Solok. (Jo)

âš 
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with