Wali Nagari Cupak, Fatmi Bahar Dt. Tuo, meminta Pemerintah Kabupaten Solok memberikan perhatian lebih terhadap pendanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), khususnya untuk pelaksanaan di tingkat kecamatan.
Kabupaten Solok, BaNagari.id | Masukan tersebut disampaikan Fatmi dalam pidato penutupan MTQ Nasional ke-XLI tingkat Kecamatan Gunung Talang di Nagari Cupak, Kamis (15/10/2026). Ia menyoroti perbandingan dukungan anggaran untuk kegiatan olahraga dengan kebutuhan pembinaan keagamaan dan meminta agar persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah.
Dalam pidatonya, Fatmi mengaitkan informasi mengenai perbandingan pendanaan tersebut dengan penyampaian seseorang yang ia sebut sebagai “Pak Kadepag”, sebutan itu merujuk pada Kepala Kantor Kementerian Agama.
“Yang perlu kami yang agak tersedih melihat kemarin kata Pak Kadepag, Pak Wabup, kalau untuk turnamen sepak bola miliaran yang dikeluarkan, tapi untuk yang MTQ untuk keagamaan ini ndak ada,” ujar Fatmi.
Atribusi tersebut menjadi bagian penting dari konteks pernyataan Fatmi. Namun, isi lengkap pernyataan pejabat Kementerian Agama yang dirujuknya masih perlu dikonfirmasi secara terpisah.
Minta Perhatian Terhadap Pembinaan Keagamaan
Setelah menyampaikan perbandingan anggaran tersebut, Fatmi meminta Wakil Bupati Solok memberikan perhatian terhadap dukungan kegiatan MTQ. Ia menilai pendanaan kegiatan keagamaan perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya pembinaan masyarakat dan generasi muda.
Dalam pidatonya, Fatmi juga menyampaikan usulan agar anggota DPRD Kabupaten Solok mempertimbangkan dukungan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) untuk membantu pembiayaan kegiatan MTQ.
Ia secara khusus menyampaikan permintaan kepada anggota DPRD yang hadir, Iwarnis, agar mempertimbangkan usulan awal senilai Rp100 juta untuk memancing dukungan dari anggota dewan lainnya.
“Sebagai contoh aja besok Bu Wali tolong pertama pokirnya untuk dewan untuk pikirkan masalah ini,” kata Fatmi.
Ia kemudian menyampaikan harapan agar dukungan tersebut dapat menjadi pemicu keterlibatan anggota DPRD lain dalam membantu kegiatan keagamaan. Usulan tersebut merupakan aspirasi yang disampaikan Fatmi dalam sambutannya, bukan keputusan mengenai alokasi pokir yang telah ditetapkan.
Fatmi Mengaku Baru Mengetahui Keluhan Peserta MTQ
Dalam pidatonya, Fatmi juga mengakui bahwa sebelumnya ia belum mengetahui berbagai keluhan mengenai dukungan terhadap peserta MTQ di Kabupaten Solok, khususnya yang berasal dari Kecamatan Gunung Talang.
“Karena ini saya sangat miris sekali mendengar laporan-laporan yang selama ini saya tidak mengetahui tentang ini, makanya sebagai Wali Nagari saya juga bersalah,” ujarnya.
Ia menilai keterbatasan pembiayaan dapat menjadi beban bagi nagari, terutama ketika harus mendukung kebutuhan kontingen sekaligus menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ. Fatmi berharap persoalan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten, termasuk Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), agar kebutuhan kegiatan keagamaan dapat diperhitungkan dalam perencanaan anggaran mendatang.
Minta Kebutuhan MTQ Masuk Dalam Perencanaan 2027
Fatmi secara khusus meminta agar pembiayaan kegiatan MTQ menjadi perhatian dalam perencanaan tahun anggaran 2027. Ia mengusulkan agar Nagari Cupak dapat menjadi titik awal dukungan melalui pokir anggota DPRD, sementara pemerintah kabupaten mempertimbangkan penganggaran melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
Permintaan itu disampaikan di hadapan Wakil Bupati Solok dan jajaran pemerintah daerah yang hadir dalam acara penutupan.
Dalam sambutan pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Solok, H. Candra, menyebut masukan Fatmi sebagai kritik konstruktif bagi pemerintah kabupaten. Candra juga meminta Bagian Kesra mempertimbangkan penganggaran pelaksanaan MTQ di tingkat kecamatan untuk tahun-tahun berikutnya.
Respons tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendanaan MTQ mendapat perhatian dalam forum resmi. Namun, kepastian mengenai besaran dan sumber pembiayaan tetap perlu menunggu proses perencanaan serta dokumen anggaran yang berlaku.
Transparansi Anggaran Diperlukan
Persoalan dukungan terhadap MTQ perlu dibahas berdasarkan data pendanaan yang jelas. Pemerintah daerah, panitia, dan pemerintah nagari memiliki peran berbeda dalam penyelenggaraan kegiatan sehingga sumber pembiayaan masing-masing perlu dipetakan secara terbuka.
Informasi mengenai alokasi pemerintah kabupaten, kontribusi APB Nagari, dukungan masyarakat, serta penerimaan dan pengeluaran panitia akan membantu menjelaskan kebutuhan pembiayaan kegiatan secara utuh.
Pernyataan Fatmi mengenai belum adanya dukungan untuk MTQ juga perlu dipahami sesuai konteks perbandingan anggaran yang ia sampaikan. Tanpa pemeriksaan dokumen, pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa seluruh sumber pendanaan atau dukungan pemerintah untuk MTQ sama sekali tidak tersedia.
Pada akhirnya, persoalan yang disampaikan Fatmi membuka ruang pembahasan mengenai perencanaan kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan. Kejelasan sumber anggaran, kepastian mekanisme dukungan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana menjadi penting agar penyelenggaraan MTQ dapat berlangsung secara berkelanjutan. (Jo)





